Artikel
-
Mar 28 2018Presiden Jokowi Perintahkan Menhub Bahas Tarif Ojek Online
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara untuk mengumpulkan aplikator-aplikator, termasuk perwakilan pengemudi ojek online, guna membicarakan masalah skema tarif yang dikeluhkan para pengemudi ojek online itu. “Saya perintahkan kepada Menteri Perhubungan[...]
Selengkapnya -
Mar 27 2018Presiden Jokowi Berharap Program Padat Karya Tunai Tingkatkan Daya Beli Masyarakat
Ina Parliament. Pematang Panjang, Usai menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Senin (26/3) sore, melanjutkan kunjungan kerjanya ke Pematang Panjang, Kabupaten Banjar untuk meninjau lokasi Padat Karya Tunai berupa pembangunan jalan desa. Menurut Presiden, para pekerja d[...]
Selengkapnya -
Mar 26 2018Presiden Jokowi Berharap Angka Kemiskinan Turun di Bawah 10 Persen
Ina Parliament. Banjarbaru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap penyerahan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) yang akhir-akhir ini gencar dilakukan pemerintah di berbagai daerah di tanah air bisa mengurangi angka kemiskinan sebanyak-banyaknya. “Ya saya sampaikan harus turun. Harus turun di bawah 10 persen, harus turun. Angkanya berapa, harus turun di bawah 10 pers[...]
Selengkapnya -
Mar 25 2018BP Tabungan Perumahan PNS Dibubarkan
Ina Parliament. Jakarta, Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), pemerintah membubarkan Bapertarum (Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan)-PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada tanggal 24 Maret 2018 atau tepat dua tahun sejak UU tersebut disahkan. Sebagai gantinya, sesuai UU tersebut, pemerintah membentuk Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ([...]
Selengkapnya -
Mar 24 2018Presiden Jokowi Harap Tarif Tol untuk Transportasi Logistik Turun Secepatnya
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap tarif tol untuk transportasi logistik bisa secepatnya diturunkan. Hal tersebut disampaikan Presiden kepada jurnalis di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (23/3). “Mungkin minggu depan atau akhir bulan ini. Kemarin hitungannya sudah diberikan kepada saya tapi keputusan tax holiday dan konsesinya dipe[...]
Selengkapnya -
Mar 24 2018Menperin: Pengembangan Industri ke Depan Punya Arah Jelas
Ina Parliament. Jakarta, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menyambut baik penerbitan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional 2015-2019, yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2018 lalu. Ia menilai, dengan adanya Perpres tersebut, maka Indonesia punya arahan jelas ke depan dalam pengembangan industri agar lebih berdaya s[...]
Selengkapnya -
Mar 23 2018Presiden Jokowi Ingin Tarif Tol Turun
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi K. Sumadi, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan pimpinan perusahaan pengelola jalan tol di antaranya Desi Arrayani (Dirut PT Jasa Marga), Wiwiek D. Santoso (PT Astra Infrastruktur), di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/3) siang.[...]
Selengkapnya -
Mar 23 2018Pertamina Kini Jadi Pemegang Saham PT Perusahaan Gas Negara
Ina Parliament. Jakarta, Dengan pertimbangan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, pemerintah memandang perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia [...]
Selengkapnya -
Mar 21 2018Organisasi Baru, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Ina Parliament. Jakarta, Dengan pertimbangan mewujudkan tenaga kerja profesional yang memiliki keterampilan, keahlian, dan kompetensi perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia ketenagakerjaan yang berdayasaing dan memiliki standar global, pemerintah memandang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi perlu dilakukan penyempurnaan untuk menyesua[...]
Selengkapnya
