Artikel
-
Nov 01 2024Kementerian HAM Jangan Sibuk Urus Organisasi Sampai Lupa Fokus Tupoksi Pemajuan HAM
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi XIII DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, dalam rapat kerja bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, Kamis (31/10/2024), mengingatkan pentingnya efisiensi dalam menjalankan fungsi kementerian pascapemisahan tugas. Dengan latar belakang Kementerian HAM yang sebelumnya merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan kini menjadi tiga kementerian terpisa[...]
Selengkapnya -
Okt 29 2024Tidak Lakukan Korupsi dan Penghilangan Nyawa, PTDH Ipda Rudy Soik Perlu Dievaluasi
Ina Parliament Jakarta : Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur (NTT) Daniel Tahi Silitonga terkait kasus yang menyertakan nama Ipda Rudy Soik. Kasus Rudy Soik sendiri bermula dari penyelidikan kasus bahan bakar minyak (BBM) ilegal yang berujung pada putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Ipda [...]
Selengkapnya -
Okt 18 2024Presiden Joko Widodo Sahkan UU 61/2024 tentang Perubahan UU 39/2008 tentang Kementerian Negara.
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, yang merupakan perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. UU ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dalam pembentukan dan pengelolaan kementerian, sejalan dengan kebutuhan pemerintahan yang terus berkembang.Salah satu perubahan[...]
Selengkapnya -
Okt 15 2024Sara Djojohadikusumo Nilai Pemecatan Rudy Soik Jadi Kemunduran Institusi Penegak Hukum
Ina Parliament Magazine : Anggota DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyoroti pemecatan Rudy Soik dari keanggotaannya di Polri. Ia menilai, pemecatan perwira yang mengungkap jaringan mafia BBM bersubsidi di NTT itu menegaskan adanya kemunduran Polri sebagai institusi penegak hukum. "Ini merupakan kemunduran institusi penegak hukum. Seharusnya kepolisian memberikan apresiasi atas kerja-kerja[...]
Selengkapnya -
Jul 30 2024Komisi Yudisial Harus Hakim yang Terlibat dalam Putusan Bebas Ronald Tannur
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mendorong Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan tindakan tegas guna menjaga keadilan dan integritas sistem hukum di Indonesia. Pangeran juga meminta KY untuk mengidentifikasi dan melakukan audit internal terhadap hakim yang terlibat dalam putusan bebas Gregorius Ronald Tannur. “Periksa hakim-hakim maupun pihak terkai[...]
Selengkapnya -
Jul 30 2024Komisi III Akan Adakan Rapat Khusus Bahas Vonis Ronald Tannur
Ina Parliament Jakarta : Komisi III DPR RI berencana menggelar rapat khusus dengan Komisi Yudisial (KY) untuk membahas vonis Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Ronald Tannur dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa rapat tersebut akan dijadwalkan pada masa sidang mendatang. "Jadi saya pikir kita harus bersama-sama mengawal ini, [...]
Selengkapnya -
Apr 19 2024Pemerintah Segera Bentuk Satgas Terpadu Pemberantasan Judi Online
Ina Parliament Jakarta : Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas mengenai upaya pemberantasan judi online di tanah air, Kamis (18/04/2024), di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, dalam keterangannya kepada awak media usai ratas, mengatakan bahwa pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk pe[...]
Selengkapnya -
Des 19 2023Penantian 118 Tahun, Gereja Injili di Tanah Jawa Akhirnya Miliki Sertipikat Tanah
Ina Parliament Jakarta : Diskriminasi tidak boleh dilakukan terhadap semua warga negara yang ingin melaksanakan ibadah agamanya masing-masing. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni saat melakukan penyerahan sertipikat tanah wakaf dan rumah ibadah di Jepara, Jawa Tengah, pada Sabtu (16/12/2023).Me[...]
Selengkapnya -
Nov 22 2023Pentingnya Peraturan Keamanan Laut, Pansus DPR Bahas Revisi UU Kelautan 2013 di Yogyakarta
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2013 tentang Kelautan, Endro Hermono, mengatakan pentingnya Indonesia yang memiliki garis pantai sepanjang 81.00 km untuk memiliki peraturan keamanan dan keselamatan laut dan kelautan yang komprehensif guna mengatasi berbagai permasalahan kemaritinan di Indonesia. Untuk itu, dalam proses[...]
Selengkapnya
