Artikel
-
Presiden Prabowo Tandatangani Tiga Produk Hukum Strategis Investasi Nasional
Ina Parliament Jakarta : Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani tiga produk hukum yang berperan penting dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan investasi strategis nasional. Ketiga produk hukum tersebut secara langsung ditandatangani oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025. Kepala Negara menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahu[...]
Selengkapnya -
Presiden Prabowo Apresiasi Peran Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Ina Parliament Jakarta : Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024 yang digelar di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, pada Rabu, 19 Februari 2025. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota peradilan atas perannya dalam menegakkan hukum di Indonesia. “Saya ingin menyampaikan hormat saya, penghar[...]
Selengkapnya -
Hindari Polemik Sabotase, Gus Abduh Minta Kepolisian Usut Tuntas Kebakaran di Kementerian ATR
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta pihak kepolisian turun tangan dalam menangani kebakaran gedung Kementerian ATR/BPN. Dia mendesak aparat untuk mengusut tuntas dugaan penghilangan barang bukti pagar laut di perairangan Tangerang, Banten. Gus Abduh, sapaan akrabnya, turut prihatin atas kebakaran yang terjadi pada gedung Kementerian ATR/BPN. Namun, dia bersyukur t[...]
Selengkapnya -
Komisi IV Soroti Sertifikat Pagar Laut: Cacat Hukum, Harus Ditertibkan
Ina Parliament Jakarta : Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menyoroti dugaan maladministrasi terkait penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Ia mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan dan menertibkan persoalan tersebut demi memastikan ruang laut dikelola secara berkeadilan dan berkelanjutan, [...]
Selengkapnya -
Presiden Prabowo Panggil Jaksa Agung dan Jajaran Jaksa Agung Muda Bahas Korupsi dan Perizinan Ilegal
Ina Parliament Jakarta Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 13 Januari 2025. Pertemuan tersebut difokuskan pada isu pemberantasan korupsi serta penanganan perizinan ilegal yang dianggap merugikan negara dan menghambat pembangunan nasional. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup, Presiden Prabowo menegaskan k[...]
Selengkapnya -
Disayangkan, Blundernya Pernyataan Penasehat Kapolri Soal Penembakan Bos Rental Mobil
Ina Parliament Jakarta. Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal, mengkritik pernyataan Penasihat Ahli Kapolri, Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, terkait kasus penembakan pemilik rental mobil yang tengah menjadi sorotan publik. Rizki menilai pernyataan tersebut menjadi blunder yang merugikan citra Kapolri dan institusi Polri secara keseluruhan. Dia menilai, pernyataan Aryanto Sutadi tidak hanya kur[...]
Selengkapnya -
Komisi II. Jangan Sampai Ada Oknum Patok Tanah Terlantar dalam Program Cetak Sawah di Sumsel
Ina Parliament Jakarta : Wakil Menteri Pertanian belum lama ini mencanangkan program cetak sawah baru yang memiliki luasan lahan kurang lebih sekitar 150 ribu hektare yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan. Hal itu dilaksanakan dalam rangka mendukung program ketahanan Pangan yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Menanggapi itu, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Wazir Noviadi m[...]
Selengkapnya -
Presiden Prabowo Setujui Pemberian Amnesti untuk Kemanusiaan dan Rekonsiliasi.
Ina Parliament Jakarta : Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jumat (13/12/2024). Rapat tersebut membahas sejumlah isu, termasuk pemberian amnesti kepada narapidana tertentu, yang dilakukan atas dasar kemanusiaan, mengurangi kelebihan kapasitas lapas, dan untuk mendorong rekonsiliasi di beberapa wilayah.Menteri Hukum, Su[...]
Selengkapnya -
Legislator Tegaskan Pentingnya Penegakan Hukum Tambang Ilegal di NTB
Ina Parliament Jakarta : Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan salah satu fokus utama memantau penegakan hukum terhadap tambang ilegal yang semakin meresahkan. Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, menegaskan bahwa tambang ilegal, terutama tambang emas di NTB, telah menimbulkan kerugian besar bagi negara dan har[...]
Selengkapnya