Artikel
-
Mar 20 2018Diplomasi Kopi, Perekat Baru Hubungan Bilateral RI dan Selandia Baru
Ina Parliament. Wellington, “Jangan lupa, jika minum kopi, minumlah kopi Indonesia,” kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat menghadiri jamuan santap siang kenegaraan bersama Gubernur Jenderal Selandia Baru Dame Patsy Reddy di Government House, Wellington, Selandia Baru, Senin (19/3). Riuh tawa dan tepuk tangan dari semua yang hadir pun menyertai pernyataannya tersebut. Presiden me[...]
Selengkapnya -
Mar 19 2018Mendagri: “Informasi Hilangnya 72 E-KTP, Hoax”
Ina Parliament. Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah isu yang tersebar di media sosial (Medsos) mengenai hilangnya 72 juta Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-KTP. “Informasi tentang 72 juta e-KTP hilang, itu hoax. Informasi yang tak berdasar alias bohong,” kata Tjahjo di Jakarta, Minggu (18/3), sebagaimana dikutip situs www.k[...]
Selengkapnya -
Mar 19 2018Perbanyak Wilayah Bebas Korupsi
Ina Parliament. Semarang, Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi (RB), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mengakselerasi manajemen perubahan serta mengupayakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Tim Assesor KESDM, Iwan Prasetya Adhi pada rapat panel II Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan KESD[...]
Selengkapnya -
Mar 16 2018Presiden Jokowi: “Lebih Baik Bank Internasional Ada di Indonesia Daripada Nasabah Kita Lari Keluar”
Ina Parliament. Jakarta, Dalam kesempatan bertemu dengan para pimpinan industri perbankan nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengingatkan bahwa di industri jasa keuangan, kenyataannya adalah sekarang dunia sudah sepenuhnya terbuka. Ia menambahkan bahwa orang bisa ambil kredit dan buka tabungan di mana saja. “Dengan era seperti ini. ambil kredit bisa di mana saja, ambil tabungan [...]
Selengkapnya -
Mar 16 2018Kementerian ESDM Cabut Ketentuan Rekomendasi Penggunaan TKA
Ina Parliament. Jakarta, Demi meningkatkan investasi di subsektor minyak dan gas bumi (migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mencabut 11 regulasi dan menyederhanakan 7 regulasi di subsektor migas. Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM Budiyanto mengungkapkan, salah satu peraturan yang dicabut adalah Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 31 Tahun 2013 tentan[...]
Selengkapnya -
Mar 14 2018Presiden Diskusi Tentang Peringkat EoDB Indonesia
Ina Parliament. Jakarta, Usai menerima kunjungan resmi Delegasi Senat Parlemen Republik Kazakhstan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Delegasi US-ASEAN Business Council, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/3). Saat pertemuan, Presiden Jokowi dan US-ASEAN Business Council berdiskusi tentang cakupan luas pengalaman industri Amerika di Indonesia, terutama beberapa hal yang berubah di be[...]
Selengkapnya -
Mar 14 2018Sri Mulyani Apresiasi Para Wajib Pajak Berkontribusi Besar
Ina Parliament. Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para Wajib Pajak (WP) yang berkontribusi besar atas target penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2017, dan patuh terhadap peraturan perpajakan. “Terima kasih, selamat dan penghargaan kepada seluruh wajib pajak yang pada hari ini diundang hadir untuk mendapatkan pen[...]
Selengkapnya -
Mar 14 2018Minerba Akan Sederhanakan Regulasi Menjadi 3 Permen dan 11 Kepmen
Ina Parliament. Jakarta, Hingga 5 Maret 2018 lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mencabut 90 regulasi dan 96 sertifikasi/rekomendasi/perizinan. Dari jumlah tersebut, 32 regulasi dan 60 sertifikasi/rekomendasi/perizinan berasal dari subsektor Mineral dan Batubara (Minerba). "Untuk subsektor Minerba, regulasi yang dicabut itu kita ada 32 Peraturan Menteri (Permen). Untuk [...]
Selengkapnya -
Mar 14 2018Bawa Masuk/Keluar Uang Kertas Asing Lebih Rp1 Miliar Terancam Denda 10 Persen
Ina Parliament. Jakarta, Dengan pertimbangan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia (BI) yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian moneter menganggap perlu penyesuaian pengaturan terkait sanksi atas pelanggaran ketentuan pembawaan uang kertas asing (UKA) ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 1 Maret 2018, [...]
Selengkapnya
