Artikel
-
Apr 01 2018Ekspor Industri Fesyen Capai US$ 13,29 Miliar
Ina Parliament. Jakarta, Kementerian Perindustrian terus mendorong industri fesyen semakin berperan penting dalam perekonomian nasional. Industri yang termasuk salah satu dari 16 kelompok industri kreatif tersebut menyumbang kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 3,76 persen pada 2017. Pada periode tersebut, ekspor industri fesyen mencapai USD13,29 miliar atau meningkat 8,7 persen dar[...]
Selengkapnya -
Apr 01 2018Sri Mulyani: “APBN Uang Rakyat, Harus Kembali Kepada Rakyat”
Ina Parliament. Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah selalu berkomitmen untuk mengelola APBN dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Ia juga menegaskan akan terus meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tiap tahun agar terus mampu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu diungkapkannya saat menyampaikan LKPP [...]
Selengkapnya -
Apr 01 2018Menteri ESDM Tinjau Lokasi Pembangunan Pembangkit Arus Laut di Selat Larantuka
Ina Parliament. Larantuka, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan didampingi Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana meninjau rencana pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Arus Laut (PLTAL) yang terintegrasi dengan Jembatan Pancasila-Palmerah di Selat Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (31/3). Konsorsium d[...]
Selengkapnya -
Mar 31 2018Pemerintah Evaluasi Tarif 39 Ruas Tol
Ina Parliament. Jakarta, Menanggapi aspirasi para pengguna jalan tol khususnya untuk logistik yang menilai tarif tol yang berlaku dianggap masih mahal, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap tarif di 39 ruas tol di seluruh Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kepada wartawan mengatakan, saat ini ada 4 Clusterharga dari harga tarif 1970 sampai 20[...]
Selengkapnya -
Mar 31 2018Pemerintah Akan Turunkan Tarif Tol
Ina Parliament. Madiun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pemerintah akan menurunkan tarif tol yang saat ini dinilai pelaku jasa pengiriman logistik terlampau mahal. Namun berapa besaran penurunan itu, Presiden menyerahkannya kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk menyampaikannya. “Tarif tol sudah dihitung oleh Bu Menteri Keu[...]
Selengkapnya -
Mar 31 2018Arcandra: Izin Tambang Pasti Dicabut Jika Belum CnC
Ina Parliament. Sawahlunto, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar memastikan perusahaan pertambangan yang masih belum berstatus Clear and Clean (CnC) akan segera berhenti beroperasi lantaran Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya bakal dicabut. "Yang tidak CnC akan kita cabut. Yang CnC yang akan kita kasih izin. Tidak ada _excuse_," tegas Arcandra di Gedung Balai Diklat [...]
Selengkapnya -
Mar 30 2018Presiden Jokowi: Akhir 2019, Merak-Banyuwangi Tersambung Tol
Ina Parliament. Madiun, Usai melakukan kunjungan kerja ke Malang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan agenda untuk melakukan peresmian Jalan Tol Ngawi-Kertosono (Seksi Ngawi-Wilangan), di Gerbang Tol Madiun, Desa Bagi, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, Kamis (29/3) siang. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengungkapkan, era yang sangat modern sekarang ini semua neg[...]
Selengkapnya -
Mar 30 2018Oknum Warga Intimidasi Pembangunan Aparkost Avicenna Depok
Ina Parliament. Depok, SCC Investment Corporation (SCC) telah membangun tujuh Apartemen Kost (Aparkost) di berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam hal pemondokan. Aparkost yang telah dibangun masing-masing di Makassar dengan luas areal 4.000 m2, Bogor 8.000 m2, Bandung (Caringin) 7.000 m2, Depok (Margonda) 7.600 m2, Yogya 3.700 m2, Depok (Kukusan) 5000 m2, Surabaya (Sukolilo) lu[...]
Selengkapnya -
Mar 29 2018Presiden Jokowi: “42.000 Regulasi Menjerat Kita Sendiri”
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, kita masih memiliki pekerjaan rumah (PR) 42.000 regulasi yang menjerat kita sendiri, yang membuat pemerintah tidak bisa bergerak cepat. Ke-42 ribu peraturan, ada mulai dari undang-undang, Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), dan turunannya ke bawah ada Peraturan Daerah (Perda), Pe[...]
Selengkapnya
