Artikel
-
Apr 08 2018Presiden Tinjau Proyek Padat Karya Pembangunan Rel Kereta Api Bogor-Sukabumi
Ina Parliament. Sukabumi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi padat karya pembangunan rel ganda kereta api Bogor-Sukabumi, di Desa Tenjoayu, Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (7/4) sore. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat ini, Presiden Jokowi dan rombongan bertolak dari Stasiun Bogor pada pukul 14:35 WIB menuju Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat menaiki moda transport[...]
Selengkapnya -
Apr 07 2018Harga BBM dan Listrik Tetap, Rakyat Kecil Tetap Disubsidi
Ina Parliament. Jakarta, Dua tahun sudah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar tetap atau tidak mengalami kenaikan. Sejak 1 April 2016, harga Premium khusus penugasan turun dari Rp 6.950 menjadi Rp 6.450 per liter, sedangkan Solar turun dari Rp 5.650 menjadi Rp 5.150 per liter. Harga tersebut tetap hingga kini. Begitupun dengan minyak tanah, harganya juga tidak naik sejak tahun [...]
Selengkapnya -
Apr 06 2018Presiden Jokowi Dorong Pertumbuhan ‘Entrepreneur’ Muda
Ina Parliament. Jakarta, Pemerintah terus mendorong para pelaku usaha, khususnya entrepreneur muda, untuk terus tumbuh dan berkembang. Indonesia, sebagaimana disebut oleh Presiden Joko Widodo, masih membutuhkan banyak entrepreneur untuk memajukan perekonomian nasional. “Negara kita ini membutuhkan entrepreneur yang harusnya tiap tahun meningkat. Hampir di semua negara maju memang standa[...]
Selengkapnya -
Apr 06 2018Pimpinan BPK Laporkan Temuan Kerugian Negara Rp 2,66 Triliun
Ina Parliament. Jakarta, Pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipimpin ketuanya Moermahadi Soerja Djanegara menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/4) siang, guna melaporkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (HPS) II Tahun 2017. Dalam siaran pers yang dibagikan usai pertemuan tersebut, BPK menyampaikan secara keseluruhan pada periode 2005-201[...]
Selengkapnya -
Apr 05 2018Soal Impor Garam, Presiden Jokowi: Kita Harus Realistis, Industri Membutuhkan
Ina Parliament. Jakarta, Terkait dengan keputusan pemerintah untuk mengimpor sebanyak 3,7 juta ton garam industri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, hal itu dilakukan karena industri di tanah air membutuhkan garam dengan kualitas yang berbeda yang dihasilkan oleh petani garam. “Kita harus realistis ya, bahwa industri kita itu membutuhkan yang namanya garam dengan kualitas yang berbed[...]
Selengkapnya -
Apr 05 2018Segera Terbit Permendagri Percepatan Pembuatan KTP Elektronik
Ina Parliament. Jakarta, Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/4) siang, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berjanji akan segera menerbitkan Peraturan Mendagri (Permendagri) untuk menegaskan batas waktu dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Kartu Keluarga (KK). “Dalam minggu ini, saya akan segera mengeluarkan Per[...]
Selengkapnya -
Apr 04 2018Presiden Jokowi Diskusikan Ekonomi Umat
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan sejumlah ulama dari Jawa Barat (Jabar), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/4) siang. Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi menerima masukan-masukan bagi kebaikan daerah dan negara. “Masukan-masukan yang disampaikan para ulama ini betul-betul sebuah masukan yang memang itu masalah di rakyat, masalah di umat, karena beli[...]
Selengkapnya -
Apr 03 2018Kementerian PUPR Wajib Bangun/Rehabilitasi Sarana Olahraga
Ina Parliament. Jakarta, Dalam rangka mempercepat pembangunan/rehabilitasi prasarana dan sarana olahraga serta prasarana dan sarana pendukung dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 dan Asian Para Games III Tahun 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Maret 2018 telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan/Rehabilita[...]
Selengkapnya -
Apr 02 2018Presiden Tandatangani Perpres Nomor 16/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Ina Parliament. Jakarta, Dengan pertimbangan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik, pemerintah memandang perlu menetapkan Pe[...]
Selengkapnya
