Artikel
-
Jun 09 2021Komisi XI Dorong Pemerintah Perkuat Konsumsi Rumah Tangga
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua Komisi XI Dolfie OFP, selaku Ketua Panja Pertumbuhan dan Pembangunan Nasional, mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan dan program sebagai upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan. Salah satunya melalui konsumsi rumah tangga. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia,[...]
Selengkapnya -
Jun 02 2021Mendagri dan Kepala LKPP Terbitkan Edaran Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Daerah
Ina Parliament Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengeluarkan Surat Edaran (SE) bersama tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. SE Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 ini ditandatangani oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto pada t[...]
Selengkapnya -
Jun 01 2021Hadapi Peningkatan Rivalitas Antarideologi, Presiden: Perkokoh Nilai Pancasila dalam Berbangsa
Ina Parliament Magazine Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Peringatan Hari Lahir Pancasila adalah momentum untuk mengokohkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.“Peringatan Hari Lahir Pancasila di setiap tanggal 1 Juni harus benar-benar kita manfaatkan untuk mengokohkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, dan dalam bernegara,” ujarn[...]
Selengkapnya -
Mei 25 2021Rizki Natakusumah: RI-Rumania Jajaki Kerja Sama Bidang Ekonomi dan Pertahanan
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menyambut baik kunjungan delegasi Rumania yang hendak membangun hubungan yang baik dengan Indonesia dalam ranah perekonomian dan bisnis. Menurutnya, Rumania merupakan negara yang cukup strategis peranannya, baik di Uni Eropa maupun di North Atlantic Treaty Organization (NATO). Terlebih, keunggulan Rumania berkaitan[...]
Selengkapnya -
Mei 25 2021Presiden Jokowi Lantik Ganip Warsito sebagai Kepala BNPB
Ina Parliament Jakarta Usai melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Ganip Warsito sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (25/05/2021) di Istana Negara, Jakarta.Pelantikan ini digelar berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 79/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala[...]
Selengkapnya -
Mei 17 2021Christina Aryani Apresiasi Langkah Pemerintah dalam Konflik Israel-Palestina
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengapresiasi langkah yang diambil Pemerintah Indonesia dalam konflik antara Israel dan Palestina melalui berbagai lini. Hal itu, katanya, termasuk langkah pemerintah melalui Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestines (CEIRPP), Indonesia adalah wakil ketuanya, melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan[...]
Selengkapnya -
Mei 11 2021Ketua Banggar: Pemerintah Harus Selektif Jalankan Kebijakan Fiskal
Ina Parliament Jakarta Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah agar selektif dan kalkulatif dalam menjalankan kebijakan fiskal, termasuk insentif perpajakan. Dengan amunisi terbatas, kebijakan fiskal harus benar-benar memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional. "Saya kira, rencana insentif pajak terhadap ritel dan pariwisata untuk menggaet wisatawan man[...]
Selengkapnya -
Mei 07 2021DPR Komitmen Cermati Kapasitas Fiskal dan Realisasi Anggaran 2021
Ina Parliament Jakarta Pandemi Covid-19 menyisakan tugas besar untuk memulihkan ekonomi di Indonesia. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dinilai mampu menjadi solusi untuk mengakhiri tekanan luar biasa dalam pertumbuhan ekonomi negeri. Ketua DPR RI Dr. (H. C.) Puan Maharani dalam pidato pembukaan Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (6[...]
Selengkapnya -
Mei 04 2021Anggaran Verivali Pemutakhiran DTKS Belum Memadai
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat mengungkapkan, permasalahan dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah belum memadainya anggaran yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan verifikasi dan validasi (verivali) data kemiskinan. Anggaran yang di alokasikan untuk kegiatan verivali DTKS seringkali tidak memasukkan perhitungan medan dan jarak[...]
Selengkapnya
