Artikel
-
Agu 13 2021Komisi I Sayangkan Insiden Diplomat Nigeria dan Petugas Imigrasi
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menyayangkan hubungan diplomatik Indonesia - Nigeria terganggu setelah insiden yang melibatkan diplomat Nigeria dengan aparat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Ia mengatakan hubungan bilateral RI - Nigeria sudah terjalin dengan baik selama ini. “Saya menyayangkan adanya insiden personal yang melibatkan diplomat Nigeria dengan[...]
Selengkapnya -
Agu 07 2021‘Holdingisasi’ PLTP di Bawah PGE Tidak Tepat
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyatakan setuju dengan rencana pemerintah yang berniat untuk melakukan holdingisasi PLTP dan holding-isasi PLTU serta melanjutkannya dengan IPO. Hanya saja masih ada hal yang dianggapnya janggal, sehingga mesti dilakukan berbagai pertimbangan. Ia mengatakan, persoalan mendasarnya, perusahaan holding yang mestinya di amanatkan k[...]
Selengkapnya -
Agu 06 2021Enam Tantangan Hadapi Ekonomi ke Depan
Ina Parliament Jakarta Menyusul angka pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2021 yang tumbuh mencapai 7,07 persen dibanding kuartal II 2020 dan pandemi Covid-19 yang belum selesai, Indonesia akan menghadapi enam tantangan masa depan. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyebut keenam tantangan itu masih berkaitan dengan masa pandemi Covid-19. Pertama, kebijakan Pemberlakuan[...]
Selengkapnya -
Agu 05 2021Sekjen DPR: Ada Perubahan Paradigma Setjen
Ina Parliament Jakarta Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyampaikan, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI kini sedang berbenah diri menyempurnakan organisasi Kesetjenan. Ada paradigma yang berubah dengan tujuan memudahkan akses publik sekaligus menjadikan semua strukrur dan aparaturnya berkerja lebih lincah. “Perubahan yang paling utama adalah arah reformasi birokrasi agar[...]
Selengkapnya -
Agu 02 2021Pandemi Covid-19 Jadi Momentum Tumbuhkan Solidaritas
Ina Parliament Jakarta Wabah Covid-19 yang masih melanda hingga kini harus menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas sesama umat manusia. Membantu masyarakat kecil yang pintu penghasilannya tersumbat karena pandemi dengan memberikan bantuan sosial atau memborong dagangan menjadi hal yang perlu didorong belakangan ini. “Kesulitan saat ini harus dirasakan sebagai kesulitan bersama. Jadi ki[...]
Selengkapnya -
Jul 30 2021Kebocoran Data BRI Life, Irine Yusiana: Lakukan Asesmen dan Sampaikan ke Publik
Ina Parliament Jakarta Kabar kebocoran data 2 juta nasabah BRI Life perlu ditanggapi lebih baik oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dibanding saat penanganan kebocoran data BPJS Kesehatan yang terungkap akhir Mei lalu. Menurut Anggota Komisi I DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, Kominfo perlu melakukan asesmen yang lengkap terhadap dampak kebocoran data dan menyampaikannya ke publik, terut[...]
Selengkapnya -
Jul 28 2021Puteri Komarudin Berhasil Loloskan Tiga Proposal Indonesia Sebagai Delegasi Y20 Summit 2021
Ina Parliament Jakarta Delegasi Pemuda G20 Indonesia telah merampungkan tugasnya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemuda G20 atau Y20 Summit 2021 Italia yang diselenggarakan pada 19–23 Juli 2021, secara daring. Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Anetta Komarudin yang didapuk sebagai Ketua Delegasi Indonesia berhasil meloloskan tiga proposal prioritas Indonesia u[...]
Selengkapnya -
Jul 27 2021Kebocoran Data Pribadi Warga Saat Vaksinasi Harus Dicegah
Ina Parliament Jakarta Ketua DPR RI Dr.(H.C) Puan Maharani meminta pemerintah untuk mencegah potensi terjadinya kebocoran data pribadi warga saat pelaksanakan vaksinasi Covid-19. Menurutnya, segala prosedur teknis vaksinasi yang berpotensi menjadi celah bagi kebocoran data pribadi warga negara harus dicegah. "Jangan sampai fotokopi e-KTP, sebagai syarat vaksinasi bocor dan disalahgunakan oleh [...]
Selengkapnya -
Jul 22 2021Komisi VI Tegaskan Negara Tidak Boleh Kalah dengan ‘Cukong’
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih merespon permohonan pencabutan izin PT Kebun Tebu Mas (KTM) sebagaimana surat tertanggal 15 Juli 2021 yang dikirimkan oleh Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu kepada Menteri Perindustrian. Surat tersebut berisi alasan permohonan pencabutan izin PT KTM antara lain membangun pabrik sebagai kedok untuk memperoleh izin impo[...]
Selengkapnya
