Artikel
-
Okt 26 2021Bangun Kepercayaan Masyarakat, DPR Akan Terus Lakukan Perbaikan
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengakui masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI, meskipun berbagai usaha terus dilakukan dengan maksimal untuk menekan citra negatif di masyarakat. Ia melanjutkan DPR RI akan terus melakukan introspeksi dan perbaikan-perbaikan untuk terus membangun kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI agar semakin bertambah. “Kalau[...]
Selengkapnya -
Okt 26 2021Presiden Jokowi Lantik 17 Duta Besar RI untuk Negara Sahabat .
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi ) melantik 17 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP RI) untuk sejumlah negara sahabat, di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/10/2021) pagi. Pengangkatan para Dubes LBBP RI ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 127/P Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2021, yang dibacak[...]
Selengkapnya -
Okt 26 2021Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah Pertemuan Tingkat Tinggi.
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri sejumlah pertemuan tingkat tinggi pada akhir Oktober hingga awal November mendatang. Pertemuan pertama yang dihadiri Presiden Jokowi adalah rangkaian konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN yang akan digelar pada 26-28 Oktober. “Mulai besok, 26-28 Oktober, Presiden Republik Indonesia akan menghadiri KTT ke-38 dan ke-39 ASEA[...]
Selengkapnya -
Okt 11 2021Harmonisasi RUU EBT, Baleg DPR Serius Cermati Aspirasi Masyarakat Bali
Ina Parliament Jakarta Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arteria Dahlan serius mencermati aspirasi yang disampaikan masyarakat Bali pada penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2022 yang diusulkan Badan Legislasi DPR RI dan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). Arteria menyebut pihaknya sudah menerima banyak masukan [...]
Selengkapnya -
Okt 06 2021IKN Baru Bukan Memindahkan Masalah Jakarta
Ina Parliament Jakarta Ibu Kota Negara (IKN) baru yang akan dibangun di Kalimantan Timur (Kaltim) diharapkan bukan memindahkan masalah Jakarta. Sebaliknya, harus menjadi smart city dan citizen. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Kaltim Hetifah Sjaifudian mengingatkan, di IKN yang baru, pemerataan harus terbangun dengan baik. “Menurut saya, banyak hal baru, bukan sekadar memind[...]
Selengkapnya -
Okt 06 2021Setkab Gelar Webinar Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional untuk Kepentingan Nasional Sumber:.
Ina Parliament Jakarta Sekretariat Kabinet (Setkab) melalui Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional (HI), Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) menyelenggarakan webinar bertema “Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional dalam Mendukung Pencapaian Kepentingan Nasional”, Selasa (5/10/2021) pagi. Deputi Bidang Polhukam Setkab Purnomo Sucipto saat [...]
Selengkapnya -
Okt 04 2021Panja RUU SKN Serap Masukan dari Akademisi UNESA
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai, masih ada sejumlah pasal yang dianggap krusial dan belum menemukan formula yang tepat dalam penyusunan revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). Diantaranya terkait keberadaan kelembagaan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Hal ini disampaikan Fikri usai Foc[...]
Selengkapnya -
Sep 30 2021Pimpinan Dewan Terima Surat Pergantian Wakil Ketua DPR
Ina Parliament Jakarta Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menerima nama pengganti Azis Syamsuddin yang mengundurkan diri dari posisi Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam). Surat permohonan nama pengganti Azis disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Airlangga menyampaikan surat pergantian nama Wakil Ketua DPR dari unsur Golkar d[...]
Selengkapnya -
Sep 30 2021Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Wapres Minta Sinkronisasi Data Antara Pusat dan Daerah .
Ina Parliament Jabar Saat ini terdapat tujuh provinsi yang menjadi prioritas pemerintah di dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda). “Kalau untuk anggaran[...]
Selengkapnya
