Artikel
-
Apr 13 2021Komisi III Soroti Hak Eksekusi PTUN
Ina Parliament Jakarta  Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menyoroti hak eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang tidak dapat dilaksanakan, karena terganjal oleh Peraturan Pemerintah terkait Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga eksekusi yang dilakukan PTUN selalu mentah karena tidak dilindungi oleh peraturan pemerintah yang tetap. “Ek[...]
Selengkapnya -
Mar 29 2021Kepala BPNMenteri ATR dan Kabareskrim Polri sepakat Berantas Mafia Tanah
Ina Parliament Jakarta  Komjen Pol Agus Andrianto, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri menegaskan komitmen untuk memberantas mafia tanah di seluruh Indonesia dengan membentuk tim terpadu bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN). Komitmen ini ditegaskan Kabareskrim saat bersilaturahim dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A Djal[...]
Selengkapnya -
Mar 22 2021Polri Respon Insiden Pengacara Rizieq Shihab Tak Bisa Masuk ke Ruang Sidang
Ina Parliament Jakarta : Polri merespons keluhan dari tim pengacara mantan pimpinan FPI, Rizieq Shihab yang tak diizinkan masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada sidang pembacaan dakwaan, Jumat (19/3/2021).Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono mengatakan bahwa pengadilan sudah memiliki mekanismenya sendiri ihwal pihak-pihak yang dapat masuk.â€[...]
Selengkapnya -
Mar 18 2021BNN Butuh Figur Pimpinan Tegas dan Cerdas untuk Berantas Peredaran Narkoba
Ina Parliament Jakarta  Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengatakan bahwa untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia dibutuhkan sosok figur pemimpin BNN yang berani, tegas, dan cerdas. Karena narkoba termasuk serious crime dan juga Trans International crime. "Saya mengucapkan selamat kepada Irjen. Pol. Petrus Reinhard Golose yang dipilih sebagai Pimpinan BNN yang baru. Pimpinan[...]
Selengkapnya -
Mar 04 2021Bareskrim Tetapkan 6 Laskar FPI yang Tewas Dalam Insiden KM 50
Ina Parliament Jakarta : Bareskrim Polri menetapkan 6 anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas dalam insiden di Tol Jakarta-Cikampek sebagai tersangka kasus Km 50. Keenam anggota laskar FPI itu diduga melakukan kekerasan.“Iya jadi tersangka 6 orang itu. Yang (Pasal) 170 itu memang sudah kita tetapkan tersangka, sudah ditetapkan tersangka. Kan itu juga tentu harus diuji, makanya kami [...]
Selengkapnya -
Mar 04 2021Menkeu Harus Turun Tangan Atasi Dugaan Suap di Ditjen Pajak
Ina Parliament Jakarta : KPK tengah mengusut dugaan kasus suap puluhan miliar di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kasus suap tersebut diduga melibatkan pejabat di Ditjen Pajak. Menteri Keuangan harus turun tangan. Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan (Hergun) mengungkapkan hal ini dalam keterangan persnya, Rabu (3/3/2021). Mengutip pernyataan Wakil Ketua KPK [...]
Selengkapnya -
Feb 24 2021Polri Kedepankan Mediasi di Kasus Laporan Novel Baswedan Soal UU ITE
Ina Parliament Jakarta :  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan polisi akan mengedepankan mediasi dalam setiap kasus UU ITE. Untuk itu, mediasi mulai dilakukan kepada setiap kasus UU ITE yang masuk, termasuk dilaporkannya penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.“Jadi sejak surat edaran itu ada, dan juga STR (surat telegram rahasia) itu pun muncul artinya se[...]
Selengkapnya -
Feb 18 2021Kapolri Instruksikan Jajarannya Tak Ragu Usut Tuntas Mafia Tanah
Ina Parliament Jakarta : Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus tindak pidana mafia tanah di seluruh Indonesia.Upaya tegas ini sejalan dengan instruksi dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang fokus untuk memberangus adanya praktik tindak pidana mafia tanah di Indonesia.“Karena masalah mafia tanah menjadi [...]
Selengkapnya -
Feb 16 2021Implementasi Undang-Undang ITE Harus Berikan Rasa Keadilan di Tengah Masyarakat
Ina Parliament Jakarta :Â Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki semangat awal untuk menjaga agar ruang digital Indonesia berada dalam kondisi bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun, implementasi terhadap Undang-Undang tersebut jangan sampai menimbulkan rasa ketidakadilan.Oleh karena itu, saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Ist[...]
Selengkapnya
