Artikel
-
Jun 18 2021Penyelesaian Konflik Tanah Harus Perhitungkan Aspek Hukum dan Non Hukum
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan, konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum. Hal tersebut ia sam[...]
Selengkapnya -
Jun 18 2021Kapolri : Kasus Unlawfull Killing Laskar FPI Terus Berjalan
Ina Parliament Jakarta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan kasus unlawfull killing laskar FPI terus berjalan. Penyidik sedang melengkapi berkas perkara atas petunjuk jaksa.“Perkara unlawful killing saat ini sudah masuk tahap pertama, ada petunjuk P19 dari kejaksaan, sudah kami lengkapi, dan mudah-mudahan minggu ini segera kami kirim ke kejaksaan,” kata Kapolri Jenderal List[...]
Selengkapnya -
Jun 16 2021Kebocoran Data 279 Juta WNI, Polri Segera Sita Server BPJS Kesehatan
Ina Parliament Jakarta Polisi masih mengusut kasus dugaan kebocoran data 279 juta data warga negara Indonesia (WNI) yang diduga identik dengan data BPJS Kesehatan. Polri sedang mengurus surat izin sita ke pengadilan untuk segera menyita server BPJS Kesehatan.“Kemudian telah membuat permohonan izin khusus penyitaan terhadap server BPJS Kesehatan,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigje[...]
Selengkapnya -
Jun 16 2021Premanisme Marak di Jiwasraya, Alumni Lemhannas Minta Presiden Jokowi Menertibkan Para Pelaku
Ina Parliament Jakarta Presiden Joko Widodo baru-baru ini memerintahkan Kapolri untuk membereskan para pelaku premanisme di Pelabuhan Tanjung Priuk [1]. Perintah orang nomor 1 di Indonesia itu dikeluarkan setelah menerima pengaduan para sopir truk yang mengaku sering di-pungli oleh para oknum preman di pelabuhan tersebut.Tidak menunggu lama, puluhan preman di lokasi yang dikeluhkan itu langsung[...]
Selengkapnya -
Jun 14 2021Polres Jakarta Utara dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok Ungkap Kasus Pungli sesuai arahan Presiden
Ina Parliament Jakarta Konferensi Pers Ungkap Kasus Atensi Presiden Terhadap Sindikat Pungli oleh Polres Metro Jakarta Utara dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Hadir :1. Kabid Humas PMJ KBP Drs.Yusri Yunus, SiK 2. Kapolres Metro Jakarta Utara KBP Guruh Arif Darmawan,SiK,MH,M.Han3. Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Nasriadi,SiK,SH4. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Dwi Prasetyo,S[...]
Selengkapnya -
Jun 12 2021Kapolri Akan Tegur Kapolda dan Kapolres yang Belum Tindak Premanisme
Ina Parliament Jakarta : Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akanmemberikan teguran kepada Kapolda dan Kapolres yang saat ini belum melakukan penindakan terhadap aksi premanisme di wilayahnya masing-masing. Kapolri mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajarannya di wilayah untuk menindak aksi premanisme dan pelaku kejahatan konvensional lainnya yang meresahkan masyarakat. Mengin[...]
Selengkapnya -
Jun 11 2021Kementerian PANRB Imbau Masyarakat Waspadai Beredarnya Surat Palsu Pengangkatan Honorer
Ina Parliament Jakarta : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menemukan adanya surat palsu tentang pengangkatan tenaga honorer. Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Averrouce menjelaskan bahwa Kementerian PANRB tidak mengeluarkan surat terkait pengangkatan tenaga honorer.Dalam surat palsu bernomor 257/VI/2[...]
Selengkapnya -
Mei 24 2021DPR Dukung Pemerintah Tingkatkan Pemberantasan Narkoba di Tengah Pandemi
Ina Parliament Jakarta Terlepas dari pandemi Covid-19, peredaran narkoba lintas batas dan penyalahgunaannya tetap menjadi ancaman yang serius bagi Indonesia. Pembatasan perjalanan dan perpindahan barang tidak mampu meredam produksi dan peredaran narkoba, baik dari luar kawasan ASEAN, maupun dari dalam kawasan ke luar. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pengungkapan dan penangkapan oleh BNN mau[...]
Selengkapnya -
Mei 17 2021Presiden: Hasil TWK Tidak Serta-merta Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memandang bahwa hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi. Menurutnya, hasil tes tersebut juga hendaknya tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan ti[...]
Selengkapnya
