Artikel
-
Agu 12 2021Pelaksanaan P3TGAI Blok Cikiray, diduga bermasalah.
Ina Parliament Banten Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3 - TGAI) melalui Aspirasi DPR RI di Kabupaten Lebak, diduga jadi ajang bancakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Lebak.Diduga ada permintaan fee bagi puluhan desa yang mendapatkan alokasi kegiatan P3 - TGAI melalui aspirasi dewan di tahun anggaran 2021, dengan besaran mencapai 10 hingga 15 persen dari anggaran kegiatan [...]
Selengkapnya -
Agu 10 2021Polri Soal Lacak Keberadaan Harun Masiku : Komunikasi Dengan Negara Lain Diinsetifkan
Ina Parliament Jakarta Interpol telah menerbitkan red notice terhadap buron kasus dugaan korupsi, Harun Masiku. Polri mengatakan telah ada komunikasi dengan sejumlah negara demi melacak buron KPK itu.“Sampai saat ini kita masih komunikasi dengan beberapa negara untuk terus mendeteksi di pintu-pintu masuknya,” ujar Sekretaris NCB Interpol Indonesia Hubinter Polri, Brigjen Amur Chandra Ju[...]
Selengkapnya -
Agu 10 2021KPK Jangan Kalah dengan Koruptor
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menegaskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar jangan sampai kalah dengan koruptor. Pernyataan tersebut ia ungkapkan sebagai tanggapan dari lambannya KPK dalam mengejar buronan Harun Masiku. Menurutnya, bila lembaga antirasuah ini tetap tak menunjukkan progres dalam mengejar buronan negara, maka bisa diibaratkan KPK kal[...]
Selengkapnya -
Jun 29 2021Pengedar Narkoba Tak Pantas Mendapat Maaf
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menjelaskan, hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba bukan hanya untuk memberikan hukuman setimpal atau pun untuk memberikan efek jera semata. Namun, yang tidak kalah penting adalah untuk melindungi masyarakat dan menyelamatkan anak-anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Pernyataan ini ia un[...]
Selengkapnya -
Jun 24 2021Kapolri, Jaksa Agung, Menkominfo Tandatangani SKB Pedoman Implementasi UU ITE
Ina Parliament Jakarta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menkominfo Johnny G Plate resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang (UU) ITE.Penandatangan tersebut juga disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (23/6/[...]
Selengkapnya -
Jun 22 2021Polri Pastikan Kabar Syarat Wajib Vaksin Untuk Pembuatan SIM-SKCK Hoax
Ina Parliament Jakarta Beredar informasi di media sosial yang menyebut ada syarat baru dalam pembuatan SIM dan SKCK per 1 Juli 2021. Dalam informasi itu, dikatakan masyarakat harus memiliki surat keterangan vaksinasi COVID-19 atau sudah divaksin COVID-19 saat mau bikin SIM dan SKCK.Kasubdit SIM Korlantas Polri Kombes Djati Utomo memastikan kabar tersebut tidak benar. Djati menegaskan informasi [...]
Selengkapnya -
Jun 18 2021Penyelesaian Konflik Tanah Harus Perhitungkan Aspek Hukum dan Non Hukum
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan, konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum. Hal tersebut ia sam[...]
Selengkapnya -
Jun 18 2021Kapolri : Kasus Unlawfull Killing Laskar FPI Terus Berjalan
Ina Parliament Jakarta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan kasus unlawfull killing laskar FPI terus berjalan. Penyidik sedang melengkapi berkas perkara atas petunjuk jaksa.“Perkara unlawful killing saat ini sudah masuk tahap pertama, ada petunjuk P19 dari kejaksaan, sudah kami lengkapi, dan mudah-mudahan minggu ini segera kami kirim ke kejaksaan,” kata Kapolri Jenderal List[...]
Selengkapnya -
Jun 16 2021Kebocoran Data 279 Juta WNI, Polri Segera Sita Server BPJS Kesehatan
Ina Parliament Jakarta Polisi masih mengusut kasus dugaan kebocoran data 279 juta data warga negara Indonesia (WNI) yang diduga identik dengan data BPJS Kesehatan. Polri sedang mengurus surat izin sita ke pengadilan untuk segera menyita server BPJS Kesehatan.“Kemudian telah membuat permohonan izin khusus penyitaan terhadap server BPJS Kesehatan,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigje[...]
Selengkapnya
