Artikel
-
Des 09 2022Bahas RUU KSDAHE, Komisi IV: Hukum Jera Pelaku Kriminal Lingkungan
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan bahwa dalam penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) nantinya harus memuat pasal tentang tindak tegas pelaku kriminal perusakan lingkungan. Hal tersebut ia sampaikan dalam jaring pendapat/Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan di Univeristas [...]
Selengkapnya -
Nov 29 2022Presiden Jokowi Pimpin Ratas Bahas Progres RUU KUHP.
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas mengenai progres Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah pada rapat paripurna tingkat I. Dalam keterangannya usai mengikuti rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (28/11/2022), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa[...]
Selengkapnya -
Nov 29 2022
Presiden Jokowi Pimpin Ratas Bahas Progres RUU KUHP.
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas mengenai progres Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah pada rapat paripurna tingkat I. Dalam keterangannya usai mengikuti rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (28/11/2022), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa[...]
Selengkapnya -
Nov 27 2022Butuh UU Tersendiri dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Bahan Kimia
Ina Parliament Jakarta Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam mengungkapkan bahwa saat ini pemanfaatan bahan kimia di masyarakat dan industri menjadi sebuah hal yang tidak bisa dihindari. Oleh karenanya butuh sebuah aturan dalam bentuk Undang-Undang (UU) tersendiri, terkait penggunaan bahan kimia dari hulu ke hilir, agar tidak ada dampak negatif baik bagi kesehatan, maupun lingku[...]
Selengkapnya -
Nov 27 2022
Butuh UU Tersendiri dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Bahan Kimia
Ina Parliament Jakarta Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam mengungkapkan bahwa saat ini pemanfaatan bahan kimia di masyarakat dan industri menjadi sebuah hal yang tidak bisa dihindari. Oleh karenanya butuh sebuah aturan dalam bentuk Undang-Undang (UU) tersendiri, terkait penggunaan bahan kimia dari hulu ke hilir, agar tidak ada dampak negatif baik bagi kesehatan, maupun lingku[...]
Selengkapnya -
Okt 03 2022Pemerintah Bentuk TGIPF Kanjuruhan, Dipimpin Menko Polhukam.
Ina Parliament Jakarta Pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu (01/10/2022) malam yang telah menelan korban jiwa. Tim ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.“Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Okt[...]
Selengkapnya -
Okt 03 2022Soal Tragedi Kanjuruhan, Presiden: Usut Tuntas, Beri Sanksi yang Bersalah.
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar tragedi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur pada Sabtu (01/10/2022) lalu diinvestigasi hingga tuntas. Presiden juga menegaskan bahwa pihak yang telah terbukti bersalah harus diberi sanksi.“Sudah saya sampaikan, diinvestigasi tuntas, diberikan sanksi kepada memang yang bersalah,[...]
Selengkapnya -
Agu 02 2022Presiden Minta Jajaran Masifkan Diskusi tentang RKUHP.
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk memasifkan diskusi dengan masyarakat mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Diskusi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman sekaligus menjaring masukan dari masyarakat.“Bapak Presiden memerintahkan atau meminta kepada kami dari pemerintah yang terkait dengan ini, untuk sekali lagi me[...]
Selengkapnya -
Jun 07 2022Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Penyelesaian Kasus Pertanahan Mengutamakan Metode Mediasi
Ina Parliament Jakarta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berwenang untuk menyelesaikan kasus pertanahan, yang meliputi sengketa, konflik, atau perkara tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sengketa dan konflik sejatinya harus diuraikan, bukan hanya di hilir, namun juga hulunya yang dalam hal ini adalah kualitas produk. Hal tersebut dis[...]
Selengkapnya
