Artikel
-
Tindaklanjuti Instruksi Presiden Soal Karantina PPLN, Kapolri Luncurkan Aplikasi Monitoring Karantina Presis
ina Parliament Jakarta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindaklanjuti arahan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) soal melakukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan (prokes) ketat terhadap Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang masuk ke wilayah Indonesia.Komitmen tersebut diwujudkan oleh Kapolri, dengan meluncurkan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi bagi pelaku perjalana[...]
Selengkapnya -
Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Bahar bin Smith, Polisi Periksa 50 Saksi dan 6 Barang Bukti
Ina Parliament Jakarta Penyidik Polda Jawa Barat terus melakukan penyidikan terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dengan terlapor Bahar bin Smith. Sejauh ini, penyidik sudah memeriksa 50 saksi dan 6 barang bukti.“Adapun perkembangan sampai hari ini, saksi yang telah diperiksa bertambah menjadi total 50 orang dan 6 item barang buk[...]
Selengkapnya -
Bareskrim Ungkap Kronologi Investasi Alkes Bodong
Ina Parliament Jakarta Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan penipuan investasi program suntik modal alat kesehatan (alkes) dengan empat tersangka, VAK, BS, DR, dan DA. Peristiwa terjadi pada 2020-2021 yang diawali tersangka VAK membuat status dan testimoni di WhatsApp.“Di mana status tersebut berisi tentang penawaran suntik modal beserta modal dan keuntungan serta bukti-bukti transfer pe[...]
Selengkapnya -
Sabu 100 Kg Digagalkan, Polri Selamatkan 500 Ribu Generasi Indonesia
Ina Parliament Jakarta Kepolisian Daerah (Polda) Aceh melalui Ditresnarkoba berhasil mengungkap kasus narkotika jenis sabu seberat 100 kg jaringan internasional Indonesia – Malaysia dalam bulan November 2021.Hal tersebut disampaikan Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Ahmad Haydar, S.H., M.M., saat konferensi pers, Selasa (30/11/2021) di Aula Presisi Mapolda Aceh.Dalam kesempatan itu, Ahmad Haydar m[...]
Selengkapnya -
Presiden Jokowi: Pemerintah Segera Laksanakan Putusan MK atas Pengujian Formil UU Cipta Kerja
Ina Parliament Jakarta Pemerintah menghormati dan berkomitmen untuk segera melaksanakan Putusan Uji Formil Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.“Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pemerintah menghormati dan segera melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020,” ujar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di[...]
Selengkapnya -
Perubahan RUU Kejaksaan Sebagai Pemantapan Peran Kejaksaan RI
Ina Parliament Jakarta Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Shaleh menjelaskan perubahan UU Kejaksaan sangat diperlukan dan bertujuan untuk memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang menjalank[...]
Selengkapnya -
Penegak Hukum yang Melanggar Layak Diganjar Hukuman Berat
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bagi para penegak hukum yang melanggar hukuman dengan sengaja maka layak diganjar dengan hukuman berat. Menurutnya dalam kasus oknum eks Kapolsek Parigi Iptu IDGN, patut dijerat pasal pemerkosaan. Dia mengatakan Iptu IDGN bisa diancam hukuman 12 tahun penjara. "Menurut saya, sangat bisa dijerat hukum pidana yakni pasal[...]
Selengkapnya -
Presiden Tegaskan Komitmen Penuh Pemerintah untuk Berantas Mafia Tanah.
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberantas mafia tanah. “Saya kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah,” ujar Presiden dalam sambutannya saat Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Rabu (22/09/2021), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Bara[...]
Selengkapnya -
Komisi III Dukung Digitalisasi Penanganan Perkara di MA
Ina Parliament Jakarta Komisi III DPR RI melakukan rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. Dalam rapat tersebut, Komisi III menekankan tentang dukungannya kepada MA untuk melakukan digitalisasi dalam penanganan perkara. Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mengharapkan dari anggaran MA yang telah dibahas dan disetujui di Komisi III bisa digunakan untuk sarana fasilitas d[...]
Selengkapnya