Artikel
-
Nov 10 2023Kementerian ATR/BPN Bersama Aparat Penegak Hukum Lanjut Berkolaborasi Menyelesaikan Konflik Pertanahan
Ina Parliament Jakarta Berkat sinergi dan kolaborasi yang apik dari empat pilar, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), aparat penegak hukum (APH), pemerintah daerah, dan badan peradilan, sejumlah konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia dapat dituntaskan. Konflik yang berhasil dituntaskan antara lain di Jambi dan Sumatra Selatan yang melibatkan Suku A[...]
Selengkapnya -
Apr 04 2023Presiden Jokowi Minta Kepala BNPT Optimalkan Upaya Deradikalisasi .
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Rycko Amelza Dahniel untuk melakukan optimalisasi kegiatan deradikalisasi terutama bagi mereka yang pernah terlibat dalam masalah hukum dengan kasus radikalisme dan terorisme.Hal tersebut diungkapkan Rycko usai dilantik Presiden menjadi Kepala BNPT, di Istana Negara, Jak[...]
Selengkapnya -
Mar 12 2023Wakil Ketua Komisi II: Putusan PN Jakpus Terkait Penundaan Pemilu Melampaui Kewenangan UU
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menegaskan perihal penundaan Pemilu adalah domain dari undang-undang dan menjadi kewenangan DPR serta pemerintah selaku pembuat undang-undang. Untuk itu, ia lantas mempertanyakan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis KPU untuk menghentikan sisa tahapan Pemilu yang ada seiring mengabulkan gugatan Partai Prima.[...]
Selengkapnya -
Mar 06 2023Sosialisasi Bahaya Narkotika, Komitmen Setjen DPR Bersih Narkoba
Ina Parliament Jakarta Pelayanan Kesehatan (Yankes) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar sosialisasi tentang bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang bagi seluruh Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara (PPNASN) atau Tenaga Sistem Pendukung (TSP) di lingkungan Setjen DPR RI oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Kepala Bagian Yankes Setjen DPR RI dr. Dian Handayani menyatakan s[...]
Selengkapnya -
Jan 13 2023Legislator Dorong Komisi Yudisial Berantas Peradilan Sesat
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan, meminta Komisi Yudisial (KY) mengawasi hakim yang bekerja tidak profesional. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan rambu dan menjadikan para hakim selalu terawasi dengan baik. Dengan begitu mereka terdorong untuk selalu bekerja dengan baik. “Jika masyarakat menemukan ada hakim yang tak wajar, maka laporkan saja ke KY,”[...]
Selengkapnya -
Jan 10 2023Apresiasi Komitmen Polri Berantas Oknum Tidak Profesional terkait Penangkapan Kombes YBK
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi penangkapan Kombes Pol YBK yang diduga menyalahgunakan penggunaan narkoba baru-baru ini. Menurutnya, hal ini merupakan wujud komitmen Polri dalam upaya ’bersih-bersih’ di dalam tubuh Korps Bhayangkara tersebut. Meski mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya ini, namun Sahroni menilai upaya itu masih jauh dari kat[...]
Selengkapnya -
Jan 03 2023Komisi III Minta KPK Tingkatkan Kinerja di 2023
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan kinerjanya pada 2023. Sahroni menegaskan, praktik korupsi harus diberantas, terutama kasus-kasus kakap yang sangat merugikan negara. "Untuk ke depan, di 2023, saya ingin KPK terus gaspol berantas korupsi di negeri ini. Tidak ada kata ampun untuk pelaku korupsi," kata Sahron[...]
Selengkapnya -
Jan 03 2023Sahroni: Kejagung Tidak Boleh Terlena dengan Tingkat Kepuasan Publik
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai instansi penegak hukum paling dipercaya publik. Namun demikian, Sahroni mengingatkan agar Kejagung tidak boleh terlena. Menurutnya, prestasi tersebut justru harus menjadi cambuk penyemangat dalam meningkatkan kinerja ke depan karena masyarakat Indonesia menaruh harapan besar pada [...]
Selengkapnya -
Des 22 2022Komisi III Soroti Minimnya Anggaran Penanganan Perkara di Pengadilan
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan bahwa anggaran penanganan perkara masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani. Sehingga, menurutnya, ada perkara-perkara yang terkesan mundur ditangani, namun sebenarnya karena keterbatasan anggaran tersebut. “Kalau melihat anggaranya, di Pengadilan Tinggi saja untuk menyelesaikan p[...]
Selengkapnya
