Artikel
-
Mar 30 2018Oknum Warga Intimidasi Pembangunan Aparkost Avicenna Depok
Ina Parliament. Depok, SCC Investment Corporation (SCC) telah membangun tujuh Apartemen Kost (Aparkost) di berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam hal pemondokan. Aparkost yang telah dibangun masing-masing di Makassar dengan luas areal 4.000 m2, Bogor 8.000 m2, Bandung (Caringin) 7.000 m2, Depok (Margonda) 7.600 m2, Yogya 3.700 m2, Depok (Kukusan) 5000 m2, Surabaya (Sukolilo) lu[...]
Selengkapnya -
Mar 29 2018Presiden Jokowi: “42.000 Regulasi Menjerat Kita Sendiri”
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, kita masih memiliki pekerjaan rumah (PR) 42.000 regulasi yang menjerat kita sendiri, yang membuat pemerintah tidak bisa bergerak cepat. Ke-42 ribu peraturan, ada mulai dari undang-undang, Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), dan turunannya ke bawah ada Peraturan Daerah (Perda), Pe[...]
Selengkapnya -
Mar 28 2018Presiden Jokowi Minta Perizinan Kepabeanan Terus Dipangkas
Ina Parliament. Bogor, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, kita sekarang hidup di sebuah zaman, di sebuah era yang sangat modern, dimana semuanya ingin serba singkat, serba cepat, dan serba online. Inilah, menurut Presiden, yang akan dikerjakan pemerintah. “Sekali lagi, serba singkat, serba cepat, dan serba online. Sudah saatnya kita bawa segala proses perizinan termasuk proses k[...]
Selengkapnya -
Mar 28 2018Presiden Jokowi Perintahkan Menhub Bahas Tarif Ojek Online
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara untuk mengumpulkan aplikator-aplikator, termasuk perwakilan pengemudi ojek online, guna membicarakan masalah skema tarif yang dikeluhkan para pengemudi ojek online itu. “Saya perintahkan kepada Menteri Perhubungan[...]
Selengkapnya -
Mar 27 2018Presiden Jokowi Berharap Program Padat Karya Tunai Tingkatkan Daya Beli Masyarakat
Ina Parliament. Pematang Panjang, Usai menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Senin (26/3) sore, melanjutkan kunjungan kerjanya ke Pematang Panjang, Kabupaten Banjar untuk meninjau lokasi Padat Karya Tunai berupa pembangunan jalan desa. Menurut Presiden, para pekerja d[...]
Selengkapnya -
Mar 26 2018Presiden Jokowi Berharap Angka Kemiskinan Turun di Bawah 10 Persen
Ina Parliament. Banjarbaru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap penyerahan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) yang akhir-akhir ini gencar dilakukan pemerintah di berbagai daerah di tanah air bisa mengurangi angka kemiskinan sebanyak-banyaknya. “Ya saya sampaikan harus turun. Harus turun di bawah 10 persen, harus turun. Angkanya berapa, harus turun di bawah 10 pers[...]
Selengkapnya -
Mar 25 2018BP Tabungan Perumahan PNS Dibubarkan
Ina Parliament. Jakarta, Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), pemerintah membubarkan Bapertarum (Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan)-PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada tanggal 24 Maret 2018 atau tepat dua tahun sejak UU tersebut disahkan. Sebagai gantinya, sesuai UU tersebut, pemerintah membentuk Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ([...]
Selengkapnya -
Mar 24 2018Presiden Jokowi Harap Tarif Tol untuk Transportasi Logistik Turun Secepatnya
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap tarif tol untuk transportasi logistik bisa secepatnya diturunkan. Hal tersebut disampaikan Presiden kepada jurnalis di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (23/3). “Mungkin minggu depan atau akhir bulan ini. Kemarin hitungannya sudah diberikan kepada saya tapi keputusan tax holiday dan konsesinya dipe[...]
Selengkapnya -
Mar 24 2018Menperin: Pengembangan Industri ke Depan Punya Arah Jelas
Ina Parliament. Jakarta, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menyambut baik penerbitan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional 2015-2019, yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2018 lalu. Ia menilai, dengan adanya Perpres tersebut, maka Indonesia punya arahan jelas ke depan dalam pengembangan industri agar lebih berdaya s[...]
Selengkapnya
