F-PD: Kasus Ekonomi Venezuela Perlu Jadi Perhatian Bersama

Ina Parliament. Jakarta,

Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI mengharapkan pergerakan harga minyak dunia perlu diantisipasi, karena akan berdampak pada kebijakan energi dalam negeri dan fiskal. Kasus Venezuela yang mengalami kelangkaan mata uang asing, namun ketidakmampuan negara itu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dari produksi dalam negeri, mengakibatkan negara kaya minyak yang ambruk dalam perekonomian perlu menjadi perhatian kita bersama.

Harapan tersebut disampaikan juru bicara F-PD DPR RI Afsal Mahfuz ketika menyampaikan pemandangan umum fraksi atas RAPBN 2019 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8).

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan dihadiri Menteri Keuangan dan jajarannya itu, F-PD menekankan agar berbagai kendala tingkat domestik harus segera dicari solusi, baik jangka pendek maupun jangka panjangnya. “Pengalaman krisis moneter tahun 1998 harus menjadi pelajaran pemerintah, termasuk kejadian di Venezuela,” tandas Afsal.

Dikemukakan Afsal, kemandirian ekonomi yang rendah, tidak bisa memproduksi barang, jumlah produksi terbatas ditambah sanksi dan salah urus seperti mencetak mata uang hingga berimbas terjadi inflasi tinggi ribuan persen di Venezuela telah melebihi krisis moneter Indonesia pada tahun 1998.

Menurut F-PD, tantangan pembangunan ke depan adalah mempercepat  penurunan angka kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran. Karena itu harus diupayakan peningkatan dan pemerataan akses hidup layak, lapangan kerja, permodalan dan kepemilikan aset melalui program bantuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.

Menyoroti defisit RAPBN 2019 sebesar Rp297,613 triliun atau 1,84  persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), F-PD menyatakan lebih rendah dari target tahun sebelumnya. Untuk itu, F-PD senantiasa mengingatkan, indikator asumsi ekonomi makro RAPBN 2019 harus kuat dan dapat mengatasi tantangan global dan domestik. Asumsi pertumbuhan ekonomi pada makro sebesar 5,3 persen merupakan asumsi yang moderat yang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,4 persen.

Semestinya, harap F-PD, pemerintah dapat meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi dan fokus pada target Nawacita sebesar 7 persen. Target inflasi sebesar 3,5 persen dalam RAPBN 2019, diharapkan pemerintah tidak hanya fokus pada penurunan angka inflasi, melainkan memelihara dan meningkatkan daya beli masyarakat. Sedangkan terkait target nilai rupiah sebesar Rp14.400 per dolar AS, Pemerintah diminta menjaga stabilitas nilai tukar pada tahun 2019. (Harold)