Komisi V DPR - RI Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Sinergi Bangun Papua
Politik
Jum'at, 06 Maret 2020Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi V DPR RI Willem Wandik mendorong percepatan pembangunan rumah-rumah warga maupun fasilitas umum yang terbakar pasca-konflik di Jayawijaya, Papua beberapa waktu lalu. Menurutnya perlu ada sinergi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam membangun Papua. Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah dalam memperbaiki sebagian dari 173 rumah, ruko dan fasilitas lain yang rusak.
“Ini merupakan tanda baik. Kita sebagai Anggota Komisi V akan terus mengawal dan mendorong Pemerintah Pusat untuk segera menyelesaikan perbaikan maupun pembangunan di sini,” ucapnya usai megikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau pembangunan ulang pasar dan rumah penduduk yang rusak di Wamena, Jayawijaya, Papua, Senin (2/3/2020).
Politisi dapil Papua ini juga berterima kasih kepada TNI Polri yang turut membantu menciptakan suasana kondusif dan mengambil peran dalam menghadirkan infrastruktur untuk kepentingan warga Papua. “Kami senang kerja sama seperti ini. Ke depan bagaimana untuk membangun kembali silaturahmi antara warga dengan Pemerintah dan TNI Polri, agar keberlangsungan ketenteraman di sini terus berjalan baik,” tandasnya.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI Roberth Rouw. Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Pusat, khususnya pada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang begitu memperhatikan masyarakat Papua. Ia menambahkan dengan kejadian beberapa bulan yang lalu Presiden cepat mengambil suatu diskresi khusus melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai leading sector untuk segera memberikan pelayanan. Mengembalikan kembali fasilitas-fasilitas umum.
"Pemerintah hadir dalam memberikan penyelesaian. Salah satu pelayanan yang diberikan ialah pembangunan kembali pasar agar bisa secepatnya berfungsi kembali dan juga menggerakkan ekonomi rakyat. Semua leading sector turut membantuu, termasuk TNI Polri terlibat di dalamnya memberikan pelayanan, pembangunan. Semata-mata hanya untuk membangun kembali perekonomian di sini (Jayawijaya),” ungkapnya.
Politisi dapil Papua menambahkan masih sekitar 53 persen perumahan masyarakat Papua belum layak huni. “Kita akan terus dorong Pemerintah untuk penambahan program rumah layak huni. Pemerintah mempunyai program rumah layak huni untuk seluruh daerah tertinggal. Persentase yang diberikan kepada Papua harus lebih ditingkatkan lagi daripada daerah-daerah lain,” kata Robert sembari berpesan agar seluruh warga Papua saling menjaga ketenteraman di Papua. Konflik beberapa bulan lalu menjadi pembelajaran untuk masyarakat. (Humas)
Komentar