Artikel
-
Jun 09 2020Implementasi Pemulihan Ekonomi Saat ‘New Normal’ Harus Cepat dan Tepat
Ina Parliament Jakarta : Sejumlah daerah mulai menggeliatkan kembali aktivitas sosial dan ekonominya. Melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Pemerintah telah mengizinkan 102 kabupaten/kota di yang dinyatakan sebagai zona hijau di 23 provinsi, untuk melanjutkan kegiatan sosial dan ekonomi. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, masyarakat dihadapkan dengan kenormalan baru, atau ne[...]
Selengkapnya -
Jun 09 2020APBN 2021 Instrumen Penting Pulihkan Dampak Covid-19
Ina Parliament Jakarta : Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyampaikan pengantar dan keterangan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2021 pada Rapat Paripurna DPR RI, Mei 2020 lalu. Dokumen tersebut merupakan gambaran awal sekaligus arah skenario kebijakan ekonomi dan fiskal yang menjadi bahan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Nota K[...]
Selengkapnya -
Jun 03 2020Pemerintah Diminta Wujudkan Nilai Pancasila dalam Setiap Kebijakan
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah untuk bisa mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan, khususnya saat penanganan Covid-19. Pemerintah harus dapat menjalankan skenario kolaborasi optimal dengan menyelenggarakan good governance, agar kemudian masyarakat sebagai pemegang kendali republik ini berkontribusi dalam bentuk gotong royong[...]
Selengkapnya -
Mei 20 2020Netty Prasetiyani: 'Indonesia Terserah' Muncul Karena Pemerintah Plin-Plan Soal PSBB
Ina Parliament Jakarta : Ramainya video dan tagar 'Indonesia Terserah' yang menyindir aktivitas masyarakat yang nekat berkerumun di sejumlah tempat mendapat tanggapan dari Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Netty menilai lahirnya tagar ini karena kebijakan plin-plan dari Pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurutnya, masyarakat sudah berfikir cuai atau masa bodoh[...]
Selengkapnya -
Mei 20 2020Defisit APBN 2020 Melebar, Pemerintah Perlu Jaga Kredibilitas APBN
Ina Parliament Jakarta : Pemerintah memperkirakan defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) TA 2020 mencapai Rp 1.028,5 triliun atau 6,27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Persentase tersebut naik 1,20 persen dari perkiraan yang sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020, yaitu 5,07 persen terhadap PDB. Terkait hal ini, Anggota Komisi XI [...]
Selengkapnya -
Mei 18 2020Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi Perlu Dipercepat
Ina Parliament Jakarta : Pemerintah tengah mempersiapkan desain pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Penjaminan Polis yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Selain untuk menjalankan amanat UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, langkah ini juga didorong kondisi masalah keuangan yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, seper[...]
Selengkapnya -
Mei 15 2020Legislator Soroti Kewenangan Pemerintah dalam RUU Cipta Kerja
Ina Parliament jakarta : Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti kewenangan pemerintah pusat terkait sektor lingkungan hidup dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Slamet menyebut, RUU Cipta Kerja telah mengubah setidaknya 14 Undang-Undang lama yang terkait dengan Komisi IV DPR RI, salah satunya UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hid[...]
Selengkapnya -
Mei 15 2020Kerumunan di Bandara Soetta Berpotensi Jadi Sumber Penularan Covid-19
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi V DPR RI Lasmi Indaryani merasa kecewa terhadap kebijakan Pemerintah yang keliru dan tidak ada langkah antisipasi dalam physical distancing di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Ia khawatir, kerumunan penumpang di Terminal 2 Bandara Soetta pada Kamis (14/5/2020) pagi akan menimbulkan klaster baru penyebaran Corona (Covid-19) akibat orang bergerombol seca[...]
Selengkapnya -
Mei 13 2020Peran dan Komitmen KSSK Dipertanyakan
Ina Parliament jakarta : Menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, maka komitmen dan tanggung jawab Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dipertanyakan. Pasalnya, PP tersebut menabrak Undang-Undang (UU) dan memposisikan perbankan nasional sebagai pengganti pe[...]
Selengkapnya
