Pandemi Covid-19 Lahirkan ‘Habit’ Global Baru dalam Tatanan Reformasi Birokrasi

Politik

Selasa, 23 Juni 2020

Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi II DPR RI Hugua mendukung dilakukannya penambahan anggaran yang diajukan oleh kementerian/lembaga yang merupakan mitra kerja Komisi II DPR RI, namun dengan beberapa harapan-harapan atas perbaikan yang juga harus dilakukan oleh kementerian/lembaga tersebut. Menurutnya, di masa pandemi virus Corona (Covid-19) ini melahirkan satu cara pandang dan paradigma baru, karena biasanya pada sebuah tragedi melahirkan sebuah peluang sehebat tragedi yang terjadi.

“Saya meyakini bahwa new normal ini sebetulnya sebuah langkah sustainable. Oleh karena itu reformasi birokrasi mestinya bukan hanya pada masa pandemi hingga nanti ketemu vaksinnya. Tetapi bagi kita ini adalah sebuah habit (kebiasaan) global,” ucap Hugua saat Rapat Kerja dan RDP Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Dalam pandangannya, ada tiga hal yang terkait dengan habit global tersebut, yakni setiap orang akan cenderung memikirkan masalah kesehatan, kebersihan, dan juga keamanan. Ini berkaitan dengan jarak penataan ruang dan juga penataan kursi ditempat kerja, pertanyaannya apakah anggaran untuk hal itu sudah dipikirkan.

Terkait Working From Home (WFH) atau bekerja dari rumah oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan bahwa hal itu akan terus berjalan, oleh karenanya harus diatur dengan suatu tata kerja. Berkaitan tiga hal tersebut, ia mempertanyakan bagaimana mengukur performance setiap PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Kalau hal ini tidak diantisipasi dengan performance indikator yang kuantitatif, maka berpotensi menjadi masalah pada saat penerapannya.

Terhadap masalah penerimaan pegawai negeri, Hugua menyampaikan masih ada utang politik kepada tenaga honorer K2. Apakah ke depan dipikirkan mengenai masalah penerimaan ini. “Oleh karenanya harus ada roadmap untuk kita melaju, sehingga dalam jangka waktu tertentu paling tidak mereka mempunyai harapan dan sedikit demi sedikit persoalan ini menjadi terselesaikan. Jangan menerima (pegawai) baru, tetapi orang yang secara politik kita nyatakan sebagai keputusan lebih awal malah diterbengkalaikan,” tandasnya.

Sementara itu, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan masalah anggaran dan perencanaan program, target Pemerintah mengenai penataan sistem manajemen SDM ASN dengan konteks tatanan baru, semua (masih) sama, tetapi tatanan barunya yakni mengharuskan (setiap pegawai) menggunakan masker, adanya jarak meja/kursi antara satu dengan yang lainnya, diharuskan mencuci tangan secara rutin, mengurangi kunjungan kerja ke daerah dan rapat terbuka maupun di kantor dengan peserta yang banyak.

“Tetap 50-50 kami coba untuk kerja kedinasan di kantor maupun kerja di rumah. Mengenai penataan sistem manajemen SDM ASN yang kami programkan bisa selesai dalam waktu setahun atau dua tahun ini adalah pertama, yang berkaitan dengan perencanaan. Dimana perencanaan ASN seluruh instansi harus didasarkan pada arah dan potensi daerah. Dan yang kedua, berkaitan dengan rekrutmen dan seleksi CPNS, ketiga adalah pengembangan kompetensi, menerapkan standar kompetensi jabatan, peningkatan kesejahteraan, pengembangan karier, penilaian kinerja dan penghargaan,” papar Tjahjo. (Humas)