Artikel
-
Mei 20 2020Defisit APBN 2020 Melebar, Pemerintah Perlu Jaga Kredibilitas APBN
Ina Parliament Jakarta : Pemerintah memperkirakan defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) TA 2020 mencapai Rp 1.028,5 triliun atau 6,27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Persentase tersebut naik 1,20 persen dari perkiraan yang sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020, yaitu 5,07 persen terhadap PDB. Terkait hal ini, Anggota Komisi XI [...]
Selengkapnya -
Mei 18 2020Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi Perlu Dipercepat
Ina Parliament Jakarta : Pemerintah tengah mempersiapkan desain pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Penjaminan Polis yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Selain untuk menjalankan amanat UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, langkah ini juga didorong kondisi masalah keuangan yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, seper[...]
Selengkapnya -
Mei 15 2020Legislator Soroti Kewenangan Pemerintah dalam RUU Cipta Kerja
Ina Parliament jakarta : Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti kewenangan pemerintah pusat terkait sektor lingkungan hidup dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Slamet menyebut, RUU Cipta Kerja telah mengubah setidaknya 14 Undang-Undang lama yang terkait dengan Komisi IV DPR RI, salah satunya UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hid[...]
Selengkapnya -
Mei 15 2020Kerumunan di Bandara Soetta Berpotensi Jadi Sumber Penularan Covid-19
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi V DPR RI Lasmi Indaryani merasa kecewa terhadap kebijakan Pemerintah yang keliru dan tidak ada langkah antisipasi dalam physical distancing di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Ia khawatir, kerumunan penumpang di Terminal 2 Bandara Soetta pada Kamis (14/5/2020) pagi akan menimbulkan klaster baru penyebaran Corona (Covid-19) akibat orang bergerombol seca[...]
Selengkapnya -
Mei 13 2020Peran dan Komitmen KSSK Dipertanyakan
Ina Parliament jakarta : Menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, maka komitmen dan tanggung jawab Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dipertanyakan. Pasalnya, PP tersebut menabrak Undang-Undang (UU) dan memposisikan perbankan nasional sebagai pengganti pe[...]
Selengkapnya -
Mei 13 2020Sekjen DPR Pastikan Birokrasi Terus Berjalan di Tengah Pandemi Covid-19
Ina Parliament Jakarta : Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menilai bahwa reformasi birokrasi merupakan komitmen semua pihak, khususnya aparatur negara. Pasalnya, hal ini sudah menjadi amanat Pemerintah untuk mencapai tata kelola good governance yang ideal. Hal ini disampaikannya usai menghadiri agenda Sosialisasi Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 dan Bimbingan Teknis Pen[...]
Selengkapnya -
Mei 10 2020Presiden Harus Kontrol Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Secara Ketat
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyarankan dengan sangat agar Presiden mongontrol secara ketat dan langsung pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19). Menurutnya Presiden harus mengontrol[...]
Selengkapnya -
Mei 10 2020Kemenkop UKM Didesak Perkuat Aturan Pengawasan KSP
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendesak Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) untuk segera membuat dasar hukum yang lebih kuat tentang pengawasan eksternal koperasi simpan pinjam. Sehingga, sambung Herman, kasus gagal bayar seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta atau Indosurya Simpan Pinjam (ISP) tidak lagi terulang di masa me[...]
Selengkapnya -
Mei 09 2020Seskab Pramono Anung: Perpres Nomor 60 Tahun 2020 Murni Soal Tata Ruang
Ina Parliament Jakarta : Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung menyampaikan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) murni soal tata ruang.“Perpres murni soal tata ruang di wilayah Jabodetabekpunjur yang berdasarkan aturan, sudah harus ditinjau setia[...]
Selengkapnya
