Artikel
-
LKPP 2019 Raih WTP, Cermin Kesungguhan dan Komitmen Pemerintah
Ina Parliament Jakarta : Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan apresiasi atas capaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bagi Fraksi PPP pencapaian tersebut mencerminkan adanya kesungguhan dan komitmen pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan standar akuntansi p[...]
Selengkapnya -
Pemerintah Diminta Realisasikan Kebutuhan Anggaran DPR
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menyampaikan masih banyak kekurangan yang harus dicapai oleh pemerintah, terutama dalam sektor pendapatan negara maupun pertumbuhan ekonomi. Dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pandangan Fraksi-Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN tahun 2019, Dimyati meminta [...]
Selengkapnya -
Anggota DPR Beri Catatan Untuk Kementerian Dengan Pagu Anggaran 2021 Terbesar
Ina Parliament Jakarta : Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan secara virtual data keuangan terkait Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021 pada Jumat (14/8/2020) lalu. Dari data tersebut, tercatat ada 10 Kementerian/Lembaga dengan pagu anggaran terbesar dalam RAPBN 2021. Menanggapi penyampaian Menkeu tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati memberikan [...]
Selengkapnya -
Anggota Parlemen Maju Pilkada Dinilai Tidak Harus Mundur
Ina Parliament Jakarta : Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan mundurnya anggota DPR, DPD, dan DPRD ketika mencalonkan diri dalam Pilkada dinilai begitu kontras bilamana dibandingkan dengan Putusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008 yang menjadikan petahana Kepala Daerah tidak perlu mundur ketika mencalonkan diri dalam Pilkada dan cukup cuti saja. Hal itu dipaparkan Anggot[...]
Selengkapnya -
Presiden Pimpin Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan di Istana Negara
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (13/8).Prosesi acara diawali dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan kemudian seluruh peserta upacara Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Presiden.Selanjutnya, Sekretaris Militer (Sesmil) Presiden selaku Sekretaris Dewan mem[...]
Selengkapnya -
Sufmi Dasco Apresiasi Pemerintah Bantu UMKM
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah cepat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dalam waktu dekat akan mengupayakan untuk merealisasikan program bantuan uang tunai senilai Rp 2,4 juta per pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). “Kami pikir, sektor UMKM ini, terutama sektor informal sangat mendominasi struktur[...]
Selengkapnya -
Fitch Ratings Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia pada Posisi ‘BBB Outlook Stable’
Ina Parliament Jakarta : Lembaga pemeringkat utang Fitch mempertahankan peringkat utang (rating) Indonesia pada posisi BBB dengan outlook stable pada tanggal 10 Agustus 2020.Dalam laporannya, Fitch menyatakan bahwa stabilnya rating Indonesia didorong oleh prospek pertumbuhan jangka menengah yang baik dan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang rendah dibandingkan negara peers deng[...]
Selengkapnya -
Atas Inisiatif RI, Menlu ASEAN Keluarkan 8 Poin Pernyataan Bersama Jaga Perdamaian
Ina Parliament Jakarta : Para Menteri Luar Negeri Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), pada hari jadi ke-53 ASEAN, mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan komitmen untuk terus menjadi lokomotif bagi perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara serta kawasan yang lebih luas di Indo-Pasifik.“Pernyataan ini ditegaskan menyikapi meningkatnya dinamika dan perub[...]
Selengkapnya -
Penyelesaian RUU PDP Semakin Krusial
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani melihat bahwa urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sudah sangat krusial untuk diselesaikan saat ini, terlebih dengan munculnya banyak kasus kebocoran data masyarakat, bahkan hingga isu kerja sama pembangunan pusat data nasional dengan asing. Menurutnya RUU PDP telah berkembang menjadi persoalan kebutu[...]
Selengkapnya