Artikel
-
Okt 22 2020Pembentukan Revisi UU Minerba Sudah Sesuai Prosedur dan Transparan
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menyatakan pembentukan revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) sudah sesuai dengan aturan main dan mekanisme prosedural dalam konteks program perundang-undangan di DPR RI. Maman menegaskan, pembentukan revisi UU Minerba juga telah melewati berbagai tahap dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal itu dipa[...]
Selengkapnya -
Okt 17 2020Anggota DPR Dorong Sinergi BUMDes di Tengah Pandemi
Ina Parliament Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2018 berupaya mengungkit potensi ekonomi daerah melalui program strategis yang menyasar perluasan akses keuangan masyarakat. Beberapa program tersebut, antara lain, yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Center, Bank Wakaf Mikro (BWM), Program Jaring, Laku Pandai, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), dan Kredit/Pembiayaan Mel[...]
Selengkapnya -
Okt 17 2020Reformasi Masa Depan Bernama UU Ciptaker
Ina Parliament Jakarta : Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) merupakan upaya reformasi besar-besaran untuk masa depan Indonesia yang lebih kompetitif sekaligus menyejahterakan rakyat. Produk legislasi ini harus dipandang sebagai media jangka panjang untuk pemulihan ekonomi ke depan. Kapoksi Gerindra di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Heri Gunawan memberi pandangan ini dalam keterangan[...]
Selengkapnya -
Okt 15 2020Sekjen DPR Serahkan Draf UU Ciptaker ke Setneg
Ina Parliament Jakarta : Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyerahkan naskah final Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ke Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno. UU Ciptaker yang diserahkan sesuai yang disampaikan Pimpinan DPR RI, yaitu sebanyak 812 halaman. “Siang ini saya meluncur ke Setneg untuk menyampaikan Draf UU Ciptaker dan saya sudah [...]
Selengkapnya -
Okt 15 2020Menteri PANRB: Reformasi Birokrasi Wujudkan Pemerintahan Modern dan Andal.
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo mengungkapkan pentingnya dilakukan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih cepat dan lincah dalam melayani masyarakat. “Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Reformasi struktural! Agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah!,” demikian disampaikan Presiden saat memaparkan visi dan misi, [...]
Selengkapnya -
Okt 13 2020UU Cipta Kerja Beri Kemudahan Berusaha dan Membuka Lapangan Kerja di Tanah Air
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya menjelaskan, dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak semata mengatur soal buruh. Di dalam UU tersebut hal utama yang menjadi sorotan adalah kemudahan orang berusaha dan membuka lapangan kerja di Tanah Air. UU ini juga bicara petani, masyarakat adat, UMKM, koperasi, hingga digitalisasi siaran. Menurutnya, amat sayang dilewatka[...]
Selengkapnya -
Okt 12 2020Komisi VII Tinjau Operasionalisasi PLTP Patuha
Ina Parliament Jakarta : Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI meninjau operasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) PT. Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha di Ciwidey, Provinsi Jawa Barat, Jumat (9/10/2020). Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menjelaskan, pihaknya ingin mendengarkan penjelasan mengenai operasionalisasi PLTP Unit Patuha, sekaligus rencana pengembangan[...]
Selengkapnya -
Okt 06 2020Paripurna DPR Sahkan Kerja Sama Pertahanan RI-Swedia
Ina Parliament Jakarta : Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengesahkan RUU Kerja Sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia di Bidang Pertahanan menjadi undang-undang. Persetujuan diambil setelah perwakilan Komisi I DPR RI dan pemerintah menyampaikan pandangan akhir. "Berdasarkan hal - hal yang telah kita simak bersama izin[...]
Selengkapnya -
Okt 01 2020Rudi Hartono Pertanyakan Realisasi Penjaminan KUR Jamkrindo
Ina Parliament Jakarta : PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) tercatat telah merealisasikan penjaminan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp2,95 triliun kepada 6.568 debitur per September 2020. Terkait realisasi tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun mempertanyakan volume penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Jamkrindo pada Agustus 2020 yang mencapai s[...]
Selengkapnya
