Artikel
-
Apr 13 2020Kemenhub Terbitkan Peraturan Pengendalian Transportasi Cegah Penyebaran Covid-19.
Ina Parliament Jakarta : Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang ditetapkan pada 9 April 2020. “Permenhub tersebut telah ditetapkan oleh Menhub Ad Interim Bapak Luhut Binsar Pandjaitan pada 9 April 2020,” jelas juru bicara Kementerian Perhubungan Ad[...]
Selengkapnya -
Mar 12 2020Kepala BPN: Presiden Perintahkan Selesaikan Masalah Tanah di Sumut Secara Tuntas.
Ina Parliament Jakarta : Menteri Agraria Tata Ruang(ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan tim yang akan dipimpin oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan beberapa instansi termasuk Menteri Keuangan, Menteri ATR/Kepala BPN, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung, untuk menyelesaikan masalah tanah di Medan, [...]
Selengkapnya -
Mar 11 2020DPR Imbau Semua Pihak Patuhi Putusan MA
Ina Parliament Jakarta : DPR RI mengimbau kepada semua pihak agar tunduk dan patuh pada Putusan Mahkamah Agung (MA) atas pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambut putusan MA yang mengabulkan judicial review Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iur[...]
Selengkapnya -
Mar 09 2020Pemerintah Harus Segera Atasi Over Kapasitas Lapas Makassar
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi III DPR RI Supriansa mendapati informasi mengenai banyaknya keluhan mengenai over kapasitas atau kelebihan daya tampung di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan. Sedikitnya terdalat 1.980 warga binaan yang hingga kini menjalankan hukuman di rutan tersebut, padahal daya tampung seharusnya hanya mampu menampung 1.000 orang. “In[...]
Selengkapnya -
Mar 05 2020Seskab: Pemerintah Buat Terobosan ‘Omnibus Law’ untuk Hadapi Tekanan Ekonomi
Ina Parliament Jakarta : Pemerintah membuat terobosan dengan menyusun Omnibus Law dalam kondisi saat ini adanya tekanan ekonomi akibat trade war dan Virus Korona maka semua negara berlomba-lomba untuk menarik investasi. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, saat hadir sebagai pembicara pada acara Pisah Sambut Direktur Eksekutif Kemitraan, di JS Luwansa Hotel, Kuning[...]
Selengkapnya -
Feb 27 2020Komisi IX Dorong Kemenkes-Polri Tuntaskan Kasus Aborsi Paseban
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar selaku Pimpinan Tim Kunlap Komisi IX DPR RI mendorong seluruh jajaran stakeholder terkait seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta untuk menuntaskan permasalahan praktik aborsi illegal di Paseban, Jakarta Pusat. Sebab, menurut Ansory, prakti[...]
Selengkapnya -
Feb 22 2020Stafsus Presiden Dini: RUU Cipta Kerja Berikan Kemudahan Berusaha Semua Investor
Ina Parliament Jakarta : Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja tujuan penyusunannya yakni untuk memberikan kemudahan perizinan berusaha serta iklim berusaha yang lebih kondusif baik untuk investor besar maupun kecil, menengah dan mikro. “Jadi kalau ada narasi-narasi yang bilang bahwa ini kan pro pengusaha unt[...]
Selengkapnya -
Feb 19 2020Menko Polhukam: RUU Cipta Kerja Ada di DPR, Masih Bisa Diperbaiki
Ina Parliament Jakarta : Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja saat ini berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga masih dapat diperbaiki jika ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. ”Yang penting RUU Cipta Kerja itu sekarang masih dalam bentuk rancangan dimana semua perbaikan baik karena salah maup[...]
Selengkapnya -
Feb 04 2020DPR Hadiri Sidang Gugatan UU ITE di Mahkamah Konstitusi
Ina Parliament Jakarta : Tim Kuasa DPR RI diwakili Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding memberikan keterangan dalam Sidang Pleno untuk Perkara 78/PUU-XVII/2019 perihal permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran ([...]
Selengkapnya
