Artikel

-
Presiden Berharap Pengentasan Kemiskinan Bisa Lebih Cepat
Ina Parliament. Jakarta, Meskipun angka kemiskinan sudah turun dari 11,2 persen di tahun 2014 menjadi 9,8 persen tahun 2018 ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai angka tersebut masih tinggi, dan perlu tenaga ekstra untuk membuatnya lebih turun lagi. “Untuk menurunkan angka kemiskinan kalau sudah 1 digit memang merupakan butuh tenaga ekstra karena ini semakin sulit untuk menjadi hilang, y[...]
Selengkapnya -
Presiden Minta Pendamping PKH Dikirim Belajar ke Luar Negeri
Ina Parliament. Jakarta, Setelah empat tahun fokus pada pembangunan infrastruktur, mulai tahun depan pemerintah akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Terkait hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri Sosial (Mensos) agar bisa menyekolahkan tenaga pendampingi Program Keluarga Harapan (PKH) ke luar negeri. “Saya titip pada Pak Menteri kita ke depan akan melak[...]
Selengkapnya -
Pemerintah Alihkan Kewenangan BP Batam ke Pemkot Batam
Ina Parliament. Jakarta, Setelah mendengarkan informasi dari dunia usaha, keterangan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu), pemerintah memutuskan akan menghapuskan dualisme di Batam, dengan mengalihkan kewenangan yang selama ini melekat pada Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada Pemerintah Kota Batam. “Tadi Presiden dan Wapres memutuskan dualisme itu harus segera dihilangkan. Itu berarti hanya a[...]
Selengkapnya -
Atasi KKB Papua, Pemerintah Diminta Keluarkan PP OMSP
Ina Parliament. Jakarta, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendesak pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk mengatasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Selama ini, sudah ada Undang-Undang yang mengamanatkan adanya OMSP, salah satunya UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, tetapi peraturan turunannya, seperti PP, hingga sek[...]
Selengkapnya -
Serahkan DIPA 2019, Presiden Jokowi: “Berikan Manfaat Seluas-luasnya Untuk Masyarakat”
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12) pagi. Dalam sambutannya Presiden Jokowi menjelaskan, volume APBN di 2019 di sisi pendapatan meningkat 13,7%, dari Rp1937 triliun pada 2018 menjad[...]
Selengkapnya -
Presiden: “Sistem Akuntasi Harus Berorientasi Subtansi”
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dalam dunia global yang berubah sangat cepat sekarang ini, kecepatan merupakan kata kunci dalam memenangkan persaingan dalam memenangkan kompetisi. Ia menyebutkan, negara yang besar atau belum tentu bisa mengalahkan yang kecil atau negara kecil. Negara yang kaya belum tentu juga mengalahkan negara yang miskin. “Sekarang ini ya[...]
Selengkapnya -
Pemerintah Alokasikan Rp492,555 Triliun Dari APBN 2019 Untuk Pendidikan
Ina Parliament. Jakarta, Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjukkan keseriusannya dalam mengalihkan fokus pembangunan dari infrastruktur ke sumber daya manusia (SDM). Hal ini tercermin dari dialokasikannya anggaran sebesar Rp492,555 triliun pada APBN 2019 untuk sektor pendidikan. Dalam lampiran XIX Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 129 Tahu[...]
Selengkapnya -
APBN 2018 Diwarnai Pertumbuhan Pendapatan Sangat Tinggi
Ina Parliament. Jakarta, Menjelang penutupan Tahun Anggaran 2018, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan, tahun 2018 bukan merupakan tahun yang mudah karena adanya gejolak global yang sangat dinamis. Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi hingga kuartal ketiga mencapai 5,17% dengan inflasi terjaga pada 3,2% dari asumsi 3,5%. Nilai tukar di dalam APBN 2018 sebesar Rp13.400, re[...]
Selengkapnya -
Pemerintah Alokasikan Rp20,979 Triliun Untuk Otonomi Khusus Aceh, Papua, dan Papua Barat
Ina Parliament. Jakarta, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20,979 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 untuk 3 (tiga) provinsi yang memiliki kekhususan, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Angka Rp20.979 triliun itu tertuang dalam Lampiran V Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapata[...]
Selengkapnya