Artikel
-
Des 17 2018Pemerintah Diminta Sinkronisasi Data Pertanian
Ina Parliament. Palembang, Anggota Komisi Komisi IV DPR RI Erislan menyoroti perbedaan data terkait dengan kebutuhan dan hasil pertanian yang kerap terjadi antara satu kementerian dengan kementerian lain. Hal ini menurutnya perlu pembenahan segera agar kebutuhan akan pangan bisa dibaca melalui satu data yang valid dan kredibel. Ia pun mendorong agar pengolahan data dilakukan dengan satu pin[...]
Selengkapnya -
Des 15 2018Presiden: Gunakan Dana Desa Tepat Sasaran dan Sesuai Kebutuhan
Ina Parliament. Banda Aceh, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat agar menggunakan dana desa dengan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Hal tersebut diungkapkan Presiden saat menghadiri acara Sosialisasi Prioritas Penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun 2019 di Provinsi Aceh. “Sampai saat ini sudah Rp187 triliun (dana desa yang dikucurkan). Untuk itu dana desa harus tepat sasaran [...]
Selengkapnya -
Des 15 2018Presiden Jokowi Memulai Pembangunan Tol Pertama di Aceh
Ina Parliament. Banda Aceh, Pemerintah segera memulai pembangunan jalan tol Trans Sumatra ruas Banda Aceh-Sigli. Hal itu ditandai dengan penekanan sirene dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tanda dimulainya pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Jumat (14/12). “Bukan sesuatu yang dulu kita bayangkan bahwa ini akan bis[...]
Selengkapnya -
Des 15 2018Kepala BPS: Desa Tertinggal Berkurang 6.518, Desa Mandiri Tambah 2.665
Ina Parliament. Jakarta, Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa (Podes) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh wilayah Indonesia pada bulan Mei 2018 lalu tercatat ada pergeseran jumlah Desa Tertinggal, Desa Mandiri, dan Desa Berkembang. Kepala BPS Suhariyanto menyampaikan, jumlah Desa Tertinggal kini tercatat 13.232 desa (17,96 persen) atau turun dibanding 2014 sebanyak 19.[...]
Selengkapnya -
Des 15 2018DPR Perdalam Pemanfaatan Energi Terbarukan ke Australia
Ina Parliament. Australia, Tim Kunjungan Kerja Muhibah DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto berkunjung ke Parlemen Adelaide dan beberapa tempat yang memiliki energi bayu maupun industri kendaraan listrik di Australia. Hal ini untuk mendalami pengembangan energi di negara kanguru tersebut. Australia dipilih karena dianggap memiliki kesamaan dengan Indonesia pada sisi sumber daya.[...]
Selengkapnya -
Des 13 2018Presiden Berharap Pengentasan Kemiskinan Bisa Lebih Cepat
Ina Parliament. Jakarta, Meskipun angka kemiskinan sudah turun dari 11,2 persen di tahun 2014 menjadi 9,8 persen tahun 2018 ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai angka tersebut masih tinggi, dan perlu tenaga ekstra untuk membuatnya lebih turun lagi. “Untuk menurunkan angka kemiskinan kalau sudah 1 digit memang merupakan butuh tenaga ekstra karena ini semakin sulit untuk menjadi hilang, y[...]
Selengkapnya -
Des 13 2018Presiden Minta Pendamping PKH Dikirim Belajar ke Luar Negeri
Ina Parliament. Jakarta, Setelah empat tahun fokus pada pembangunan infrastruktur, mulai tahun depan pemerintah akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Terkait hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri Sosial (Mensos) agar bisa menyekolahkan tenaga pendampingi Program Keluarga Harapan (PKH) ke luar negeri. “Saya titip pada Pak Menteri kita ke depan akan melak[...]
Selengkapnya -
Des 13 2018Pemerintah Alihkan Kewenangan BP Batam ke Pemkot Batam
Ina Parliament. Jakarta, Setelah mendengarkan informasi dari dunia usaha, keterangan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu), pemerintah memutuskan akan menghapuskan dualisme di Batam, dengan mengalihkan kewenangan yang selama ini melekat pada Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada Pemerintah Kota Batam. “Tadi Presiden dan Wapres memutuskan dualisme itu harus segera dihilangkan. Itu berarti hanya a[...]
Selengkapnya -
Des 13 2018Atasi KKB Papua, Pemerintah Diminta Keluarkan PP OMSP
Ina Parliament. Jakarta, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendesak pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk mengatasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Selama ini, sudah ada Undang-Undang yang mengamanatkan adanya OMSP, salah satunya UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, tetapi peraturan turunannya, seperti PP, hingga sek[...]
Selengkapnya
