Artikel
-
Jun 20 2019Presiden Jokowi Optimistis Pada 2025 Sertifikat Tanah Seluruh Indonesia Akan Rampung
Ina Parliament Jakarta : Setelah sempat lambat perkembangannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis pada 2025 mendatang proses sertifikasi tanah di seluruh Indonesia akan rampung. Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar terus menaikkan target penyelesaian penerbitan sertifikat tanah dari tahun ke tahun.“Tahun depan saya minta 5 juta, tahun depannya [...]
Selengkapnya -
Jun 20 2019Presiden Teken Perpres No. 30/2019 tentang Keanggotaan Indonesia Pada Organisasi Internasional
Ina Parliament Jakarta : Dengan pertimbangan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-Organisasi Internasional sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, pemerintah menganggap Keppres ini perlu diganti.Atas dasar pertimbangan itu, pada 10 Mei 2019, Presiden Jok[...]
Selengkapnya -
Jun 20 2019Ke Jawa Timur, Presiden Jokowi Akan Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah di Gresik
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, Kamis (20/6) pagi. Bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta menuju Bandar Udara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Kepala Negara bersama rombongan lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada[...]
Selengkapnya -
Jun 18 2019Untuk Ketujuh Kalinya, Sekretariat Kabinet Kembali Peroleh Opini WTP dari BPK
Ina Parliament Jakarta : Sekretariat Kabinet (Setkab) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2018. Penyerahan penghargaan atas perolehan opini WTP diserahkan oleh Anggota BPK RI Ahsanul Qosasih kepada Wakil Sekretaris Kabinet (Waseskab) Ratih Nurdiati, di Auditoriat Keuangan Negara (AKN) BPK, Jakart[...]
Selengkapnya -
Jun 18 2019Pemerintah Pikirkan Buat Lapas Khusus Napi Korupsi, Narkotika dan Terorisme di Pulau Terpencil
Ina Parliament Jakarta : Pemerintah sudah memikirkan dan merencanakan untuk membuat suatu lembaga pemasyarakatan (Lapas) khusus untuk narapidana (napi) kasus korupsi, narkotika dan terorism dengan menggunakan pulau-pulau terpencil yang ada.“Kita punya pulau kalau ngga salah kan 17 ribu pulau, yang dihuni baru 11 ribu pulau, masih ada 6 ribu pulau yang tidak dihuni,” kata Menteri Koordinator B[...]
Selengkapnya -
Jun 18 2019Kemenkeu dan BI: Utang Luar Negeri Indonesia April 2019 Terkendali
Ina Parliament Jakarta : Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2019 terkendali dengan struktur yang sehat. ULN Indonesia pada akhir April 2019 tercatat sebesar 389,3 miliar dollar AS yang terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 189,7 miliar dollar AS, serta utang swasta (termasuk BUMN) sebesar 199,6 miliar dolar AS.Dalam laporan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia ed[...]
Selengkapnya -
Jun 18 2019Cari Calon Pimpinan KPK, Pansel Gunakan ‘Tracking’ Polri, BIN, KPK, Kejaksaan, BNPT, dan BNN
Ina Parliament Jakarta : Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 akan menggunakan berbagai jalur tracking untuk mendapatkan profil yang lengkap dari calon-calon pimpinan KPK yang diseleksi.Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih mengemukakan, yang standar adalah dari Polri, Kejaksaan, KPK, BIN (Badan Intelijen Negara). Namun, Pansel menambahkan denga[...]
Selengkapnya -
Jun 13 2019Terima Pengurus KADIN dan HIPMI, Presiden Jokowi Ajak Manfaatkan Peluang dari Perang Dagang
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para pengusaha, utamanya yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk tidak melihat adanya masalah besar dari terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Tetapi, Presiden mengajak untuk melihat adanya peluang atau opp[...]
Selengkapnya -
Jun 13 2019666 Kasus Dilaporkan, Pemerintah Segera Selesaikan 167 Kasus Konflik Agraria
Ina Parliament Jakarta : Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) yang dibentuk sejak 2016 lalu, telah menerima 66 laporan kasus konflik agraria, seluas 1.457.084 hektare, dan sedikitnya 176.132 kepala keluarga terdampak.Pada awalnya sebagian dari kasus yang dilaporkan warga ditujukan kepada Kementerian Sekretariat Negara atau Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, diteruskan kepada Kepala [...]
Selengkapnya
