Artikel
-
Des 16 2019Karo Ops Polda Banten Lakukan Monitoring Pilkades Serentak di Kabupaten Pandeglang
Ina Parliament Jakarta : Banten – Pilkades serentak 2019 se Kabupaten Pandeglang dilaksanakan hari ini, Karo Ops Polda Banten Kombes Pol A. Roemtaat, S.I.K Turun langsung kelapangan untuk melakukan Monitoring Pemilihan Kepala Desa yang di gelar di beberapa Desa di wilayah Kabupaten Pandeglang, Minggu (15/12/2019) Karo Ops Polda Banten, Mengawali Pantauannya di Desa Citalahab Kecamatan Banj[...]
Selengkapnya -
Des 16 2019DPR Kolaborasi Dengan Pemerintah-Komunitas Hadapi Perubahan Iklim
Ina Parliament Jakarta : Ketua Delegasi DPR RI dalam Sidang Umum Asia Pacific Parliamentarian’s Conference on Environment and Development (APPCED) ke-19, Yohanis Fransiskus Lema menyatakan bahwa Indonesia telah berkolaborasi dengan Pemerintah dan Komunitas dalam aksi perubahan iklim. Menurutnya, ketiga pemangku kepentingan tersebut mempunyai fungsi dan perannya masing-masing dalam penuru[...]
Selengkapnya -
Des 16 2019Komisi IX Akan Sampaikan Aduan Karyawan PHK Freeport Kepada Menaker
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu memastikan, pihaknya akan menyampaikan aduan dan aspirasi dari Karyawan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak “Furlough” PT. Freeport Indonesia dan Pengurus Serikat Pekerja UB Jastasma Serikat Buruh Anggota Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI) pada Rapat Kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan. Raker direncanakan akan d[...]
Selengkapnya -
Des 16 2019Independensi Parlemen Diharap Pengaruhi Kebijakan Perubahan Iklim
Ina Parliament Jakarta : Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Saniatul Lativa mengemukakan bahwa Parlemen berada dalam posisi untuk meminta pertanggungjawaban eksekutif atas kebijakannya terkait perubahan iklim, serta memastikan bahwa kebijakan yang relevan ditegakkan sesuai dengan hukum dan anggaran yang ada yang disahkan oleh Parlemen. Menurutnya independensi Parlemen ad[...]
Selengkapnya -
Des 14 2019Hadirkan Kenyamanan, Presiden Jokowi Minta TNI, Polri dan BIN Bersinergi Amankan Natal dan Tahun Baru 2020
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah ingin menghadirkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat pada liburan panjang termasuk menjelang Natal dan Tahun Baru 2020. Untuk itu, Presiden menginstruksikan TNI dan Polri, BIN terus bersinergi melakukan tindakan pencegahan, penangkalan dan dari setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban menjelang Tahun Baru 202[...]
Selengkapnya -
Des 14 2019Pemerintah Segera Ajukan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Perpajakan
Ina Parliament Jakarta : Guna memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global, Pemerintah dalam waktu dekat akan segera mengajukan 2 (dua) Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yakni RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpaja[...]
Selengkapnya -
Des 14 2019Seskab: Polri Akan Tindak Tegas Aksi ‘Sweeping’ dan Konflik SARA Pada Libur Natal dan Tahun Baru 2020
Ina Parliament Jakarta : Menanggapi perintah Presiden Joko Widodo agar aparat bisa menghadirkan rasa nyaman dan aman pada liburan panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis telah melaporkan kesiapan Polri mengamankan, memberikan rasa aman termasuk hal-hal yang berkaitan dengan ancaman-ancaman yang ada. “[...]
Selengkapnya -
Des 13 2019Dana Otsus Sudah Mencapai Rp 145,53 Triliun
Ina Parliament Jakarta : Sampai tahun anggaran 2018, pemerintah pusat telah mentransfer Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan sebesar Rp 145,53 triliun. Harapannya, penggelontoran dana itu mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, mewujudkan keadilan, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Tiga provinsi yang mendapat dana Otsus adalah Papua Barat, Papua, dan Aceh. Sedangkan dana keistime[...]
Selengkapnya -
Des 13 2019Perlindungan Produk Dalam Negeri Belum Tercantum di UU Nomor 20 Tahun 2014
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta menilai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian sebenarnya telah menegaskan wewenang Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang begitu besar dan meliputi seluruh aspek. Namun menurutnya ada satu hal penting yang tidak tercantum dalam regulasi itu, yaitu kewenangan melindungi produk dalam negeri.[...]
Selengkapnya
