Artikel
-
Berlaku Mulai 2021, Presiden Jokowi Dukung Keputusan Mendikbud Hapus Ujian Nasional Sumber:
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan dukungannya atas keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadhiem Makarim untuk menghapuskan Ujian Nasional mulai tahun 2021 mendatang. “Sudah dihitung, dikalkulasi, saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meresmikan[...]
Selengkapnya -
Pesparani, Ajang Merajut Semangat Kebhinekaan
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungan terhadap rencana penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) yang diadakan secara nasional pada Tahun 2020 mendatang di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, kegiatan tersebut bukan hanya aktivitas seni budaya, tetapi momentum untuk merajut kebhinekaan dan semangat toleransi. “Pelaksanaan[...]
Selengkapnya -
Kapolri Anugerahi Bintang Bhayangkara Untuk 26 Pati Polri
Ina Parliament Jakarta : Kapolri Jenderal Idham Azis memberikan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama kepada 25 Perwira Tinggi (Pati) Polri. Mereka yang mendapatkan itu diantaranya Ketua KPK terpilih periode 2019 – 2023 Komjen Firli Bahuri dan Ketum PSSI Komjen M Iriawan.Penganugerahan Bintang Bhayangkara Pratama itu digelar di Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Rab[...]
Selengkapnya -
Krusial, Presiden Jokowi Beri Arahan Cari Figur Berpengalaman Untuk Pimpin PLN
Ina Parliament Jakarta : Karena listrik sangat krusial, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mencari figur berpengalaman sebagai calon Direktur Utama (Dirut) PT. Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero). “Dalam artikan kategorinya mencari figur yang memang pengalaman karena kan memang kalau listrik ini sangat[...]
Selengkapnya -
Tekan Defisit, Presiden Minta Investasi Untuk Industri Substitusi Impor Dibuka
Ina Parliament Jakarta : Terkait dengan besarnya kontribusi impor bahan baku atau bahan baku penolong pada defisit neraca perdagangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar peluang investasi di bidang industri substitusi impor harus dibuka lebar. “Berarti tadi industri baja, industri kimia atau petrokimia, betul-betul harus dibuka karena ini jebakan substitusi impor,” kata Presiden Jokow[...]
Selengkapnya -
Peringati Hari HAM, Puan Maharani Singgung Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Ina Parliament Jakarta : Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan salah satu elemen penting dalam isu Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak ekonomi, sosial dan budaya yang bermuara pada terwujudnya kesejahteran umum warga negara. Sejalan dengan peringatan hari HAM yang jatuh pada 10 Desember, menurut Puan, hak–hak itu harus dipenuhi seiring dengan pemenuhan hak sipil dan politik yang bertumpu pad[...]
Selengkapnya -
Siapkan Pembiayaan, Presiden Jokowi Dorong Sektor Pertanian dan Perikanan Sentuh Pasca Produksi
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, sektor perikanan dan pertanian adalah sektor yang sangat penting dan sangat strategis, karena sektor ini bukan hanya menjadi penyedia bahan pangan bagi 260 juta lebih penduduk Indonesia, tapi juga karena mampu menampung tenaga kerja yang besar dan memiliki kontribusi besar dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan menekan angka[...]
Selengkapnya -
angan Semua BUMN, Presiden Jokowi Minta Pengusaha Lokal Diberi Kesempatan Garap Proyek Infrastruktur
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta agar proyek-proyek infrastruktur, dari proyek besar sampai yang kecil, jangan semua diambil oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk anak-anak BUMN dan cucu-cucu BUMN. Tapi harus beri ruang pada pengusaha swasta dan pengusaha lokal. “Berilah ruang yang lebih luas pada swasta, pada pengusaha lokal, pengusaha kecil, dan [...]
Selengkapnya -
Menko Perekonomian: Kartu Pra Kerja Disiapkan Untuk Pencari Kerja, Yang Berhenti Kerja, Maupun Yang Pindah Kerja
Ina Parliament Jakarta : Pemerintah menegaskan bahwa Kartu Pra Kerja ini disiapkan untuk para pencari kerja, pekerja yang berhenti kerja, maupun yang akan pindah kerja. Kartu Pra Kerja disiapkan untuk WNI berusia 18 tahun ke atas, tidak dalam sedang pendidikan formal, dan programnya akan juga didorong untuk pekerja migran Indonesia. “Jadi fokusnya adalah pemerintah mempersiapkan dana untuk mela[...]
Selengkapnya