Artikel
-
Apr 02 2020Instansi Pusat dan Daerah Diimbau Isi Data PNS Terdampak Covid-19 melalui Aplikasi SAPK BKN.
Ina Parliament Jakarta : Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, mengeluarkan Surat Edaran (SE) Kepala BKN Nomor 09/SE/III/2020 tentang Panduan Teknis Pengisian Data Riwayat Covid-19 PNS Instansi Pusat Dan Daerah melalui SAPK BKN tanggal 30 Maret 2020. Dalam SE tersebut, Kepala BKN meminta kepada seluruh Kepala Biro Kepegawaian/Sumber Daya Manusia (SDM) pada Instansi Pusat dan[...]
Selengkapnya -
Apr 01 2020DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Berutang Kepada Pinjaman Luar Negeri
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mengaku khawatir terhadap ketersediaan anggaran negara untuk menanggulangi bencana virus Corona (Covid-19) serta restrukturisasi ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya wabah Covid-19. Ia mengkhawatirkan, kondisi tersebut dapat menambah jumlah utang luar negeri karena keterbatas[...]
Selengkapnya -
Apr 01 2020Hafisz Thohir Nilai Tak Perlu Ada Pelebaran Defisit
Ina Parliament Jakarta : Diskursus pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dari 3 persen menjadi 5 persen direspon kritis. Pemerintah mestinya mengoptimalkan dahulu pos-pos anggaran yang bisa digunakan, seperti anggaran pemindahan ibu kota dan infrastruktur. Adalah Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir yang mempertanyakan hal ini ketika dimintai tanggapannya s[...]
Selengkapnya -
Apr 01 2020Inilah Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
Ina Parliament Jakarta : Dengan mempertimbangkan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wiilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut[...]
Selengkapnya -
Apr 01 2020Inilah PP Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Percepatan Penanganan Covid-19.
Ina Parliament Jakarta : Dengan mempertimbangkan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Selain itu, dampak penyebaran Covid-19 telah mengakibatkan terjadi k[...]
Selengkapnya -
Mar 30 2020Presiden: ‘Physical Distancing’ Harus Dilakukan Lebih Tegas, Disiplin, dan Efektif.
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (ratas) Laporan Tim Gugus Tugas Virus Korona (Covid-19), Senin (30/3), melalui konferensi video [...]
Selengkapnya -
Mar 30 2020Presiden Tegaskan ‘Rapid Test’ Prioritas bagi Tenaga Kesehatan dan Keluarga serta ODP.
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta utuk pelaksanaan Rapid Test yang diberikan prioritas adalah tenaga-tenaga kesehatan beserta seluruh lingkaran keluarganya dan khususnya yang terkena status orang dalam pemantauan (ODP). “Saya juga minta agar ketersediaan Rapid Test, kemudian Polymerase Chain Reaction (PCR), parts per million (PPM) untuk percepatan pemeriksaan di lab[...]
Selengkapnya -
Mar 30 2020Presiden Minta Gunakan APD Produk Dalam Negeri.
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) saya meminta dilakukan percepatan pengadaan untuk alat pelindung diri (APD) dan juga minta agar digunakan produk dalam negeri. “Karena data yang saya terima ada 28 perusahaan produsen APD di negara kita,” tutur Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (ratas) mengenai Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19, Senin (30/3), me[...]
Selengkapnya -
Mar 30 2020Diperpanjang Hingga 21 April 2020, Ini Poin Penting SE Menteri PANRB Soal WFH ASN.
Ina Parliament Jakarta : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Tjahjo Kumolo, mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 34 Tahun 2020 mengenai Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencegah penyebaran Virus Korona (Covid-19) di Instansi Pemerintah. Pokok-pokok SE yang ditandatangani Menteri PANRB pada tanggal 30 Maret 2020, sebagaimana disa[...]
Selengkapnya
