Artikel
-
Feb 07 2020Hak Imunitas Optimalkan DPR Jalankan Kedewanan
Ina Parliament Jakarta : Hak imunitas kepada DPR RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga UU MD3 sejatinya memastikan Anggota DPR RI bekerja secara optimal mungkin dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan maupun anggaran. Dalam konteks juga memastikan segala yang dikerjakan Anggota DPR RI dilindungi hukum, dalam rangka melaksanakan tugas ke[...]
Selengkapnya -
Feb 07 2020Presiden Jokowi: Dalam Berbangsa dan Bernegara, Kesolidan dan Persatuan adalah Hal Penting
Ina Parliament jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa dalam berbangsa dan bernegara, kesolidan sebuah bangsa, persatuan sebuah bangsa itu juga sangat sangat penting. “Merajut ukhuwah, baik itu ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniyah, ukhuwah basariah, penting dalam kita membangun sebuah persatuan di negara besar seperti negara kita Indonesia ini,” ujar Presiden Jokowi saat a[...]
Selengkapnya -
Feb 05 2020Legislator Pertanyakan Peta Penempatan Gardu Listrik PLN
Ina Parliament Magazine : Anggota Komisi VII DPR RI, Adriana Charlotte Dondokambey mempertanyakan penempatan gardu listrik PLN. Sebagaimana dijelaskan Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana, lebih dari 5600 gardu listrik tersebar di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. “Dari penjelasan Bapak dikatakan bahwa gardu listrik yang ters[...]
Selengkapnya -
Feb 05 2020Pembagian Dana Transfer Daerah Bergantung Pada Postur Penerimaan Negara
Ina Parliament Jakarta : Anggota Badan Anggaran DPR RI Hamka B Kadi menjelaskan kepada para Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, bahwa pembagian dana transfer daerah bergantung pada postur penerimaan negara. Hamka mengatakan transfer daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) ataupun Dana Alokasi Khusus (DAK) atau jalur pencairan anggaran lainnya bergantung dari pusat, dan perhitungannya dilakukan d[...]
Selengkapnya -
Feb 05 2020Presiden Jokowi Lantik Kepala BPIP dan BPKP di Istana Negara
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dua pejabat lembaga negara yaitu: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kepala Lembaga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (5/2). Proses pembacaan keputusan dilaksanakan dua kali, yakni Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Setya Utama, membac[...]
Selengkapnya -
Feb 04 2020Presiden Minta Kalkulasi Dampak Virus Corona pada Sektor Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk dikalkulasi secara cermat dampak dari kebijakan dalam menghadapi Virus Corona pada perekonomian baik di sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata. “Terkait dengan sektor perdagangan, kita tahu RRT merupakan negara tujuan ekspor pertama dengan pangsa pasar 16,6% dari total ekspor Indonesia sangat besar tapi juga sekaligus n[...]
Selengkapnya -
Feb 03 2020Honorer Harus Segera Diangkat Jadi PNS atau PPPK
Ina Parliament Jakarta : Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kunia Tandjung mengatakan Masyarakat perlu diberikan penjelasan terkait penghapusan tenaga honorer yang dibahas antara Komisi II DPR RI dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana beberapa waktu lalu. "Berdasarkan hasil raker 20 Jan[...]
Selengkapnya -
Feb 01 2020Pemutakhiran E-Budgeting Perlu Diselaraskan dengan Peningkatan Kualitas SDM
Ina Parliament Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta mendukung rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang akan memperbarui sistem pengelolaan keuangan melalui sistem e-Budgeting. Hanya saja, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mendorong agar pemutakhiran sistem itu perlu didukung dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta[...]
Selengkapnya -
Feb 01 2020Sertifikasi Halal Lindungi Bangsa dari Serbuan Pangan Impor
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menegaskan, label jaminan halal merupakan instrumen seleksi untuk melindungi bangsa dari serbuan produk pangan olahan impor yang menggangu kesehatan dan nilai budaya. Oleh karena itu, harus ditolak bila ada upaya menghapus kewajiban sertifikasi halal pada produk pangan. "Sertifikat halal diyakini bisa mencegah merajalelanya produk-produ[...]
Selengkapnya
