Artikel
-
Feb 20 2020Kerahasiaan Data Kemiskinan Harus Terjaga
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus menilai kerahasiaan data kemiskinan di Indonesia harus terjaga dan tidak dengan mudah diakses oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut bertujuan agar meminimalisir tindak kejahatan yang akan terjadi, karena adanya informasi personal dalam data itu, sehingga masyarakat menjadi aman. “Terkait data ini harus di[...]
Selengkapnya -
Feb 20 2020KPU Idealnya Punya Anggaran Sendiri
Ina Parliament Jakarta : Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan seluruh KPUD idealnya punya anggaran sendiri yang dialokasikan langsung dari APBN, bukan dari Pemerintah Daerah (Pemda). Dengan memiliki anggaran sendiri diharapkan KPU bisa lebih independen menyelenggarakan Pemilu. Menurut Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi S. Pribowo semakin independen KPU dan seluruh KPUD, maka kualitas penyelenggaraan [...]
Selengkapnya -
Feb 19 2020BK DPR Gelar Konferensi ICMSS ke-19
Ina Parliament Jakarta : Badan Keahlian (BK) DPR RI bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) menggelar Konferensi Internasional Indonesian Capital Market Student Studies (ICMSS) ke-19. Sekretaris Jendera DPR RI Indra Iskandar mengatakan, sebagai sistem pendukung Dewan, BK DPR RI memandang konferensi internasional terkait pasar modal merupakan kegiatan yang tep[...]
Selengkapnya -
Feb 18 2020Informasi Statistik Berkualitas Jadi Rujukan Perumusan Kebijakan
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari menyampaikan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. BPS dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Kemudian diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Demikian disampaika[...]
Selengkapnya -
Feb 17 2020Masyarakat Pamekasan Butuh Pengembangan Infrastruktur
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati mengatakan proyek perluasan embung atau Water Treatmant Plan (WTP) merupakan cara yang tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih di Kabupaten Pamekasan. Mengingat, di Pamekasan beberapa tahun ini kerap dilanda bencana kekeringan sehingga menyebabkan kondisi air bawah tanah susah di dapat. "Kami meminta dan mendorong[...]
Selengkapnya -
Feb 16 2020Pemerintah Harus Perhatikan Tiga Pulau di Riau yang Tergerus Abrasi
Ina Parlaiment Jakarta : Anggota Komisi V DPR RI Ansar Ahmad menyoroti adanya tiga pulau terluar dari Provinsi Riau yang mengalami abrasi yang tergolong parah. Hal ini patut diwaspadai, karena kaitannya dengan batas kontinental dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Malaysia. Ia berharap perhatian dari Pemerintah dan menjadikan persoalan ini prioritas, agar tidak mengulangi pengalaman pah[...]
Selengkapnya -
Feb 16 2020Komisi X Pastikan Kesiapan Labuan Bajo jadi Destinasi Wisata Prioritas
Ina Parliament Jakarta : Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI memastikan secara langsung pengembangan pusat destinasi wisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Labuan Bajo yang terletak di ujung barat Pulau Flores. Sebagaimana diketahui, Labuan Bajo sudah ditetapkan sebagai destinasi wisata prioritas nasional. "NTT memiliki banyak obyek wisata, karena terdiri dari pulau-pulau [...]
Selengkapnya -
Feb 14 2020Presiden Teken Perpres No. 18/2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024
Ina Parliament Jakarta : Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada 17 Januari 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024. “Rencana Pemba[...]
Selengkapnya -
Feb 13 2020DPR Terima Draf ‘Omnibus Law’ Ciptaker dari Pemerintah
Ina Parliament Jakarta : Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin dan Rachmat Gobel menerima draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dari Pemerintah, yang diwakili beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju, antara lain Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agraria dan Tata Ruang /Badan [...]
Selengkapnya
