Artikel
-
Feb 12 2021Pembahasan Revisi Otsus Papua Tidak Boleh Parsial
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan Papua, Willem Wandik menilai rencana pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua perlu dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial. Pasalnya dalam perjalanannya selama 21 tahun, ia memandang Otsus Papua justru seakan-akan tidak memiliki roh, nyawa dan marwah. Willem mengingatkan hadirnya [...]
Selengkapnya -
Feb 11 2021Buka Munas Apeksi, Presiden Minta Pemda Perbanyak Program Padat Karya
Ina Parliament Jakarta : Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) memperbanyak program padat karya untuk memperkuat daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat.Hal itu disampaikannya saat secara resmi membuka Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2021, Kamis (11/02/2021), di Istana Negara, Jakarta.“(Perbanyak) program padat[...]
Selengkapnya -
Feb 09 2021Puan Maharani: Pers Sumber Inspirasi Bangkit dari Pandemi
Ina Parliament Jakarta : Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan pers dapat menjadi sumber inspirasi untuk bangkit dari pandemi. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menyiarkan berita yang akurat dan menggugah persatuan terkait upaya menangani Covid-19. Demikian disampaikan Puan dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021. “Kami mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 2021[...]
Selengkapnya -
Feb 04 2021Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan 7 Duta Besar Negara Sahabat
Ina Parliament Jakarta : Presiden RI Joko Widodo menerima surat kepercayaan (credential letter) dari 7 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (dubes LBBP) dari negara sahabat, Kamis (04/02/2021) pagi. Penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dim[...]
Selengkapnya -
Feb 02 2021Komisi IV Evaluasi Program Perhutanan Sosial KLHK
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menilai Program Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki nilai keberpihakan yang jelas kepada masyarakat, khususnya yang hidup di sekitar hutan. Menurut politisi PDI-Perjuangan tersebut, program ini dapat mencegah konflik perhutana dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demik[...]
Selengkapnya -
Feb 01 2021Beri Arahan Pada CPNS, Mensesneg: Kita Pengatur Lalu Lintas Kementerian dengan Presiden/Wapres
Ina Parliament Jakarta : Sebanyak 60 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Sekretariat Kabinet (Setkab) mengikuti pengarahan yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Jakarta, secara virtual, Senin, (01/02/2021) pagi.Ke-60 CPNS Setkab itu merupakan bagian dari 106 CPNS di lingkungan Sekretariat Kabinet dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Tahun An[...]
Selengkapnya -
Jan 29 2021Wapres Harap Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua Tak Terkendala Masalah Polhukam
Ina Parliament Jakarta : Akhir tahun lalu Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Percepatan tersebut mencakup 7 (tujuh) bidang prioritas, yaitu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, UMK, ketenagakerjaan, pencapaian SDGs, dan infrastruktur.Wakil Presiden RI (Wapres) Ma’ruf Amin me[...]
Selengkapnya -
Jan 26 2021Komisi II DPR Undang YLKI Bahas Calon Anggota Ombudsman
Ina Parliament Jakarta : Komisi II DPR RI mengundang Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Pemerhati Pelayanan Publik, dalam rangka meminta masukan-masukan terhadap calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode 2021-2026. Sebelumnya Presiden Jokowi telah mengirim 18 nama calon Anggota ORI ke DPR untuk ditindak lanjuti. Anggota Komisi II DPR RI Heru Sudjatmoko mengatakan, masuk[...]
Selengkapnya -
Jan 21 2021DPR Setujui Tiga Nama Dewas Lembaga Pengelola Investasi
Ina Parliament Jakarta : Ketua DPR RI (Dr. H.C) Puan Maharani menyatakan dirinya akan segera berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait usulan tiga nama calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Diketahui, nama calon anggota Dewas LPI tersebut sebelumnya dikirimkan Presiden Joko Widodo untuk dikonsultasikan dengan DPR RI. “Sesuai mekanisme, DPR akan berkirim sur[...]
Selengkapnya
