Artikel
-
Mar 01 2022Komisi I Minta BAKTI Kominfo Perhatikan Daerah ‘Blank Spot’
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono menyampaikan bahwa masih terjadi blank spot, signal lemah di beberapa wilayah di Indonesia. Oleh karenanya, ia meminta Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk juga memperhatikan hal ini. “Masih banyak terjadi blank spot dan signal lemah, padahal di dae[...]
Selengkapnya -
Feb 23 2022Komisi VIII Pantau Kinerja Mitra Kerja di Manggarai Barat
Ina Parliament Jakarta Komisi VIII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily melakukan kunjungan kerja reses ke Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pengawasan secara langsung terkait kinerja mitra kerja, khususnya pada peningkatan pengelolaan pendidikan keagamaan, kebencanaan, bantuan sosial, dan pemberdayaan perempuan serta perlind[...]
Selengkapnya -
Feb 17 2022Tinjau IKN, Puan Maharani Ingin 'Nusantara' jadi Wajah Kemajuan Indonesia
Ina Parliament Jakarta Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meninjau pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Kunjungannya ke sejumlah lokasi kawasan IKN dilakukan untuk mengawal proyek ibu kota negara baru yang dinamakan "Nusantara" itu. Puan mengunjungi lokasi IKN Nusantara pada Rabu (16/2/2022) bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PUPR [...]
Selengkapnya -
Feb 17 2022Inilah Tujuh Arah Kebijakan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.
Ina Parliament Jakarta Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 akan mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.“Tema dari RKP 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nas[...]
Selengkapnya -
Feb 07 2022Tindaklanjuti Keputusan MK, UU P3 Mendesak Diubah
Ina Parliament Jakarta Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI Inosentius Samsul menilai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU P3) merupakan suatu kebutuhan yang harus segera dilakukan sebagai tindak lanjut dari Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga, BK Setjen DPR RI menggelar Roadshow Konsultasi Publik Penyusunan N[...]
Selengkapnya -
Feb 07 2022Dukung Pengembangan Wilayah Perbatasan, Pemerintah Bangun 4 Pos Lintas Batas Negara di Kaltara
Ina Parliament Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) guna meningkatkan daya saing nasional, pemerataan hasil pembangunan sekaligus mengurangi disparitas, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal). Keempat infrastruktur [...]
Selengkapnya -
Feb 02 2022Bertolak ke Sumut, Presiden Jokowi Akan Tinjau dan Resmikan Sejumlah Infrastruktur.
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Rabu (02/02/2022). Dari Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Presiden dan rombongan lepas landas menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 07.00 WIB.Setibanya di Bandar Udara Internasional Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Presiden akan me[...]
Selengkapnya -
Jan 31 2022Tidak Ada Jaminan Pengawasan Data Pribadi di Bawah Kementerian Tak Tambah Anggaran
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menegaskan tidak akan ada jaminan jika pengawasan data pribadi berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), tidak akan ada penambahan anggaran. Hal itu disampaikan Rizki dalam menanggapi adanya anggapan pembentukan badan baru untuk mengawasi perlindungan data pribadi, hanya akan membuat kondisi fisk[...]
Selengkapnya -
Jan 23 2022Presiden Jokowi Kembali Tegaskan Pentingnya Implementasi Lima Butir Konsensus ASEAN untuk Masalah Myanmar .
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan pentingnya implementasi lima butir konsensus ASEAN untuk menyelesaikan masalah Myanmar. Dalam perbincangan via telepon dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Sen, yang juga memegang keketuaan ASEAN 2022, Presiden menegaskan bahwa pendekatan ASEAN terhadap Myanmar harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah disepak[...]
Selengkapnya
