Artikel
-
Jan 10 2022Pratikno: Posisi Wakil Menteri Diisi Hanya Bila Diperlukan.
Ina Parliament Jakarta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan bahwa posisi wakil menteri (wamen) dalam beberapa kementerian memang ada secara kelembagaannya. Menurutnya, posisi wamen disiapkan untuk mengantisipasi perubahan situasi yang cepat, namun tidak berarti harus selalu diisi.“Wakil menteri memang kelembagaannya ada. Sebagian besar kementerian di perpres (peraturan p[...]
Selengkapnya -
Jan 07 2022Presiden Jokowi Terima Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masa jabatan 2022-2027 di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (06/01/2022). Sebanyak 11 anggota tim seleksi hadir untuk menyampaikan laporan hasil seleksi anggota KPU dan Bawaslu sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang k[...]
Selengkapnya -
Des 28 2021BURT DPR Dukung Perbaikan Kualitas Pelayanan Bandara Sentani Papua
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah mendukung perbaikan kualitas pelayanan Bandara Sentani, di Jayapura, Papua. Menurut Dimyati, hal itu sejalan dengan upaya pemerintah yang sedang giat membangun Indonesia dari pinggiran, termasuk dari Indonesia bagian timur. “BURT DPR RI memprioritaskan mulai dari kemarin ke Papua Barat sekar[...]
Selengkapnya -
Des 21 2021Sambangi Bali, Komisi VIII serap Aspirasi Mitra Kerja di Daerah
Ina Parliament Jakarta Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Bali yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Bali, Kakanwil Kemenag Provinsi Bali, serta stakeholder lainnya guna menyerap aspirasi mengenai berbagai kondisi yang terkait dengan bidang kerja Komisi VIII DPR. "Kami ingin mengetahui apa saja kebi[...]
Selengkapnya -
Des 14 2021Komisi XI: OJK Belum Optimal Lakukan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan, sampai saat ini kinerja pengawasan dan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih belum optimal. Ia pun mempertanyakan ketidakmampuan OJK untuk menghentikan praktik investasi bodong yang sedang marak dan merugikan masyarakat. "Kalau kita membuka data, angka-angka ini bukan statistik [...]
Selengkapnya -
Des 14 2021Bertemu Menlu AS, Presiden Jokowi Sampaikan Sejumlah Agenda Prioritas Presidensi G20 Indonesia
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony J. Blinken, pada Senin (13/12/2021). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia. Indonesia juga mengharapkan Amerika Serikat dapat menjadi mitra di bidang ekonomi, investasi, hingga kesehatan.“In[...]
Selengkapnya -
Des 07 2021Christina Aryani Dukung Pemerintah Abaikan Protes Tiongkok pada Natuna
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menyatakan protes Tiongkok terkait pengeboran minyak di Laut Natuna Utara tidak memiliki dasar hukum. Untuk itu Christina mendukung pemerintah mengabaikan protes tersebut. China diketahui meminta Indonesia menghentikan eksplorasi pengeboran minyak dan gas di Natuna yang merupakan kawasan yang diklaim sepihak oleh Beijing sebagai b[...]
Selengkapnya -
Des 03 2021Komisi II Terima Audiensi DPRD Rokan Hilir dan Surabaya
Ina Parliament Jakarta Komisi II DPR RI menerima audiensi dengan DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan DPRD Kota Surabaya. Dalam audiensi yang digelar dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) itu, kedua DPRD tingkat kabupaten/kota tersebut menyampaikan aspirasinya seputar permasalahan yang dihadapi dari Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan persoalan pemekaran desa di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Wakil Ke[...]
Selengkapnya -
Des 01 2021Hormati Keputusan MK, Puan Maharani: DPR Segera Tindaklanjuti Revisi UU Cipta Kerja
Ina Parliament Jakarta Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menegaskan DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ia pun menjelaskan DPR bersama pemerintah siap menindaklanjuti segera putusan MK tersebut. “DPR berkomitmen akan segera menindaklanjuti putusan MK bersama pemerintah sesuai dengan kewenangan konstitusional[...]
Selengkapnya
