Artikel
-
Agu 05 2021Komisi VI Dukung Menko Perekonomian Bantu UMKM
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyambut baik upaya pemerintah menangani dampak pandemi Covid-19. Salah satunya, mengenai langkah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memberikan bantuan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang totalnya mencapai Rp52,43 triliun. Politisi yang akrab disapa Demer ini menyataka[...]
Selengkapnya -
Agu 02 2021Pemerintah Harus Revisi Pertumbuhan Ekonomi
Ina Parliament Jakarta Postur APBN terus mengalami penyesuaian pada setiap mata anggarannya. Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz mengimbau pemerintah merevisi angka pertumbuhan ekonomi 2021 yang dipatok sebesar 5 persen. Bank Indonesia (BI) sendiri sudah merevisi proyeksi pertumbuhan sebanyak tiga kali. “Pemerintah masih bertahan dengan proyeksi sesuai APBN yaitu 5 persen. Seha[...]
Selengkapnya -
Jul 30 2021Presiden Jokowi Serahkan Banpres Produktif Usaha Mikro
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 secara simbolis kepada 20 perwakilan penerima bantuan, di Halaman Depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/7/2021) pagi. Acara ini turut dihadiri oleh penerima BPUM lainnya secara daring.“Tahun 2021 yang akan dibagikan untuk Banpres Produktif ini adalah Rp15,3 triliun y[...]
Selengkapnya -
Jul 22 2021Pemerintah Kembali Gulirkan Bantuan Subsidi Upah Bagi Pekerja/Buruh
Ina Parliament Jakarta Pemerintah memastikan akan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh (BSU) di tahun 2021. Bantuan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai akibat pandemi COVID-19.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, kebijakan BSU dikeluarkan untuk mencegah pengusaha memutusk[...]
Selengkapnya -
Jul 18 2021Kurangi Dampak Ekonomi PPKM, Pemerintah Percepat Penyaluran dan Tambah Bantuan Sosial
Ina Parliament Jakarta Pemerintah terus bekerja kerja untuk menekan laju pandemi COVID-19, terlebih di tengah lonjakan kasus yang terjadi saat ini akibat varian Delta yang memiliki tingkat penyebaran lebih tinggi. Salah satu kebijakan yang diambil adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), termasuk PPKM Darurat yang berlaku di Pulau Jawa-Bali sejak 3 Juli 2021 serta 15 kabupaten[...]
Selengkapnya -
Jul 08 2021RUU KUP, Pondasi Perpajakan yang Adil
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang kini sedang dibahas Komisi XI DPR RI diproyeksikan sebagai pondasi perpajakan yang adil. Inilah momentum yang tepat mereformasi sektor perpajakan. “RUU KUP dirancang untuk meletakkan pondasi sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel, sert[...]
Selengkapnya -
Jul 05 2021DPR Apresiasi Penetapan HET Obat Penanganan Covid-19
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendukung langkah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat. Dalam keputusan tersebut, terdapat 11 jenis obat yang diatur HET-nya. "Kepmenkes tersebut akan menjamin stabilitas, kepastian dan keterjangk[...]
Selengkapnya -
Jun 30 2021Tingkatkan Ketersediaan Hunian Layak, Kementerian PUPR Selesaikan Lima Rusun di Yogyakarta.
Ina Parliament Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2020-2021 telah menyelesaikan pembangunan lima rumah susun (rusun) di Yogyakarta. Empat di antaranya merupakan rusun untuk lembaga pendidikan yakni Rusun Asrama Mahasiswa PIAT Universitas Gadjah Mada (UGM), Rusun Pondok Pesantren Ali Maksum, Rusun Pondok Pesantren Mualimin Muhammadiyah, d[...]
Selengkapnya -
Jun 29 2021Menkeu: Reformasi Perpajakan Berpotensi Turunkan Selisih Pajak ke Level Normal
Ina Parliament Jakarta : Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan reformasi perpajakan berpotensi menurunkan selisih pajak atau tax gap Indonesia ke level normal atau relatif comparable secara global. Benchmark selisih pajak internasional terutama bagi negara-negara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan negara berkembang berada di sekitar 3,6 per[...]
Selengkapnya
