MenKopUKM Minta Pendekatan Rantai Pasok Menjadi Skema Pembiayaan Bank Bagi UMKM

Ina Parliament Jakarta  Dukungan akses pembiayaan perbankan terhadap UMKM semakin didorong dengan penerbitan ketentuan Bank Indonesia (BI). Dimana pendekatan kredit atau pembiayaan secara rantai pasok, dapat menjadi salah satu skema pembiayaan kepada UMKM. 

Hal itu diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, pada acara Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) Tahun 2021, secara daring, Rabu (1/12).1

Teten mencontohkan kemitraan UMKM dengan usaha besar, dimana UMKM dapat berperan baik sebagai pemasok, distributor, mitra, dan lainnya.

"BPD sebagai bank dengan mayoritas kepemilikan pemerintah daerah, dapat berperan terutama melalui penyaluran kredit kepada UMKM di wilayah operasi BPD, dengan mengoptimalkan kebijakan, peraturan, ekosistem pendukung yang telah ada, sebagai upaya bersama meningkatkan pemberdayaan UMKM," papar MenKopUKM.

Namun, Teten mengakui, kemitraan sebagai salah satu pendekatan UMKM Indonesia terhubung dengan rantai pasok, masih relatif rendah. Sekitar 93% UKM belum menjalin kemitraan. 

Teten menyebutkan, beberapa inisiatif atau contoh untuk mendorong kemitraan adalah program piloting KemenKopUKM dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian melalui matchmaking UKM dengan 6 BUMN.

Kemudian, mengalokasikan produk UMKM pada bela pengadaan LKPP dan e-katalog, PaDi atau platform digital untuk mempertemukan UMKM dengan BUMN dalam rangka menjalin peluang UMKM mendapatkan transaksi dan memperoleh pembiayaan. 

"Serta alokasi penyediaan area publik untuk UMK bersama PT Angkasa Pura, PT KAI, PT ASDP Indonesia Ferry, dan PT Pelindo," imbuh MenKopUKM.

Teten menambahkan, pembiayaan perbankan kepada UMKM menunjukkan perkembangan positif. Per Oktober 2021 tumbuh 2,97% (yoy), walaupun pangsa relatif stabil pada kisaran 19% dari total kredit perbankan (per Oktober sebesar 19,74%). 

Namun, lanjut Teten, penyaluran kredit BPD secara keseluruhan didominasi untuk Kredit Konsumsi (70%), sedangkan Kredit Modal Kerja sebesar 18% dan Kredit Investasi sebesar 12% (per Agustus 2021).

Berdasarkan sektor usaha, terbesar diberikan untuk sektor perdagangan (26,44%), diikuti sektor konstruksi (25,28%).

Sementara penyaluran kredit untuk UMKM oleh BPD pada 2021, memiliki tren meningkat dan baki debet per Agustus 2021 mencapai Rp74,1 triliun atau 14,77% dari total kredit BPD (Rp501,6 triliun). 

Penyaluran terbesar diberikan untuk usaha kecil sebesar Rp34,1 triliun (46,06%), diikuti usaha menengah Rp23,9 triliun (32,23%), dan usaha mikro Rp16,1 triliun (21,70%).

Sementara penyaluran KUR 2021 BPD sampai dengan Oktober 2021 telah terealisasi sebesar Rp10,1 triliun, mayoritas untuk KUR usaha kecil sebesar Rp8,56 triliun, sedangkan untuk KUR mikro sebesar Rp1,47 triliun dan KUR super mikro sebesar Rp87,7 miliar. 

"Oleh karena itu, saya berharap, BPD mendukung penuh UMKM naik kelas dan berkontribusi optimal dalam memajukan perekonomian dan pemulihan ekonomi nasional serta mensejahterakan masyarakat," pungkas MenKopUKM. (Humas)