Artikel
-
Agu 02 2021Pemerintah Harus Revisi Pertumbuhan Ekonomi
Ina Parliament Jakarta Postur APBN terus mengalami penyesuaian pada setiap mata anggarannya. Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz mengimbau pemerintah merevisi angka pertumbuhan ekonomi 2021 yang dipatok sebesar 5 persen. Bank Indonesia (BI) sendiri sudah merevisi proyeksi pertumbuhan sebanyak tiga kali. “Pemerintah masih bertahan dengan proyeksi sesuai APBN yaitu 5 persen. Seha[...]
Selengkapnya -
Jul 30 2021Vaksinasi Digencarkan, Kapolri Harap Pertumbuhan Ekonomi Membaik
Ina Parliament Jakarta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau vaksinasi massal para pekerja atau buruh pada hari ini, Kamis (29/7). Vaksinasi massal ini diselenggarakan oleh PT. Ching Luh bekerja sama dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Polri mulai tanggal 28 Juli hingga 4 Agustus 2021.Kapolri menyampaikan para pekerja atau buruh yang tergabung dalam perusah[...]
Selengkapnya -
Jul 30 2021Kebocoran Data BRI Life, Irine Yusiana: Lakukan Asesmen dan Sampaikan ke Publik
Ina Parliament Jakarta Kabar kebocoran data 2 juta nasabah BRI Life perlu ditanggapi lebih baik oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dibanding saat penanganan kebocoran data BPJS Kesehatan yang terungkap akhir Mei lalu. Menurut Anggota Komisi I DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, Kominfo perlu melakukan asesmen yang lengkap terhadap dampak kebocoran data dan menyampaikannya ke publik, terut[...]
Selengkapnya -
Jul 30 2021Kementerian PANRB Tetapkan Nilai Ambang Batas SKD Seleksi CPNS 2021
Ina Parliament Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menerbitkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 1023 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021. Standar penilaian dalam bentuk nilai ambang batas atau passing grade dalam seleksi pegawai negeri sipil (PNS) diperlukan untu[...]
Selengkapnya -
Jul 30 2021Presiden Jokowi Serahkan Banpres Produktif Usaha Mikro
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 secara simbolis kepada 20 perwakilan penerima bantuan, di Halaman Depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/7/2021) pagi. Acara ini turut dihadiri oleh penerima BPUM lainnya secara daring.“Tahun 2021 yang akan dibagikan untuk Banpres Produktif ini adalah Rp15,3 triliun y[...]
Selengkapnya -
Jul 29 2021Perintah Kapolri ke Jajaran: Kawal Anggaran Covid-19 dan Pastikan Bansos Tepat Sasaran
Ina Parliament Jakarta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk melakukan pendampingan percepatan penyerapan anggaran penanggulangan Pandemi Covid-19, hingga melakukan pengawalan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran.Terkait pendampingan anggaran Covid-19, Kapolri juga telah menerbitkan surat telegram Nomor ST/1488/VII/RES.3[...]
Selengkapnya -
Jul 29 2021Ace Hasan Minta Pemprov Sumsel Transparan Gunakan Uang Bantuan Rp2 Trilliun
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatra Selatan harus memanfaatkan secara benar bantuan yang diberikan oleh keluarga pengusaha asal Aceh Akidi Tio untuk penanganan Covid-19 khususnya kepada masyarakat yang terdampak kebijakan PPKM Darurat. Ia meminta Pemprov Sumsel harus transparan dan terbuka dalam memanfaatkan d[...]
Selengkapnya -
Jul 29 2021Buka Rakornas BMKG, Presiden Sampaikan Empat Arahan untuk Tingkatkan Ketangguhan Hadapi Bencana
Ina Parliament Jakarta Indonesia merupakan negara yang memiliki risiko bencana geo-hidrometeorologi yang tinggi. Frekuensi, durasi, dan intensitas kejadian bencana tersebut meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Bahkan dalam waktu bersamaan dapat terjadi multi bencana. Untuk itu, Indonesia harus meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana.Hal tersebut disampaikan Presiden RI Joko Widod[...]
Selengkapnya -
Jul 29 2021Kemendagri: Pengurusan Layanan Administrasi Kependudukan Tidak Perlu Sertifikat Vaksinasi COVID-19
Ina Parliament Jakarta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa pengurusan layanan administrasi kependudukan (adminduk) taat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada penambahan persyaratan baru, termasuk sertifikat vaksinasi COVID-19, yang dapat mempersulit masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.“Analoginya, seperti telur dengan ayam mana yang lebih dah[...]
Selengkapnya
