Artikel
-
Jan 21 2022DJPPR Kemenkeu Diimbau Penuhi Pembiayaan APBN
Ina Parliament Jakarta Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan, diimbau mampu membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini penting untuk menjaga stabilitas fiskal di masa depan. Demikian salah satu butir kesimpulan dalam rapat Komisi XI DPR RI dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Ris[...]
Selengkapnya -
Jan 21 2022Hadiri WEF, Presiden Paparkan Strategi Indonesia Wujudkan Ekonomi Hijau
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memaparkan sejumlah strategi kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau. Strategi tersebut yaitu pertama, melalui pembangunan rendah karbon sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.“Kedua, kebijakan net zero emissions, di mana dengan diterbitkannya [...]
Selengkapnya -
Jan 21 2022Kemendag Buka Hotline Pantau Implementasi Minyak Goreng Satu Harga .
Ina Parliament Jakarta Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menegaskan keseriusan pemerintah dalam menerapkan minyak goreng kemasan satu harga Rp14.000 per liter. Jika ada keluhan dan harga yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menyiapkan kontak pengaduan dengan membuka hotline khusus. Masyarakat dapat mengadukan permasalahan di lapanga[...]
Selengkapnya -
Jan 17 2022Antisipasi Kekacauan, Anggota DPR Nilai Presiden Perlu Terbitkan Perppu Pilkada 2024
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda menilai Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait jadwal Pilkada Serentak 2024. Dia menilai Perppu tersebut diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi kekacauan hukum terutama hukum administrasi masa jabatan kepala daerah. "Pemungutan suara Pil[...]
Selengkapnya -
Jan 17 2022Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Menkes: Tetap Waspada dan Jangan Panik
Ina Parliament Jakarta Pemerintah memprediksi puncak kasus varian Omicron di tanah air akan terjadi pada pertengahan bulan Februari hingga awal Maret 2022. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, berdasarkan pengamatan terhadap sejumlah negara puncak tersebut dicapai secara cepat dan tinggi dan waktunya berkisar antara 35-65 hari.Hal itu disampaikan Menkes dalam keterangan [...]
Selengkapnya -
Jan 17 2022Pemerintah Siapkan Rp451 Triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Ina Parliament Jakarta Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp451 triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 yang akan digunakan untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor.Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai E[...]
Selengkapnya -
Jan 17 2022Presiden Jokowi Akan Hadiri Dies Natalis ke-67 Unpar hingga Tinjau Proyek KCJB.
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Senin (17/01/2022), bertolak menuju Provinsi Jawa Barat, dalam rangka kunjungan kerja. Melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Kepala Negara bersama rombongan lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 08.00 WIB.Setibanya di Pangkalan TN[...]
Selengkapnya -
Jan 10 2022Begini Cara Kerja Aplikasi Monitoring Karantina Presisi Polri
Ina Parliament Jakarta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meluncurkan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi, Kamis (6/01/2022). Aplikasi ini digunakan untuk menegakkan dan mengawasi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).Kombes Edwin Hatorangan Hariandja menjelaskan, aplikasi ini adalah sebuah sistem yang informatif dan interaktif tentang monitoring masyarakat yang melaksanakan karantina dari [...]
Selengkapnya -
Jan 10 2022Medsos DPR Jembatani Krisis Komunikasi DPR RI dengan Rakyat
Ina Parliament Jakarta Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan, pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja pada Tahun 2020 lalu telah mengundang gelombang penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Hal tersebut juga menciptakan kondisi krisis komunikasi bagi DPR RI yang seyogyanya menjadi penyambung lidah rakyat. “Kondisi krisis tersebut membuat DPR RI[...]
Selengkapnya
