Artikel
-
Okt 04 2018Ketua Parlemen Malaysia Pelajari Sistem Demokrasi di DPR
Ina Parliament. Jakarta, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima kunjungan delegasi Parlemen Malaysia. Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Parlemen Malaysia Dato’ Mohammad Ariff MD Yusof. “Kedatangan beliau ke sini untuk melakukan studi banding dan mempelajari sistem demokrasi yang ada di parlemen Indonesia. Tadi sudah diberikan gambaran tentang sistem parlemen yang ada di kita,” kata Ba[...]
Selengkapnya -
Okt 04 2018Cegah Penyebaran ‘Hoax’, Polri Bentuk Direktorat Tindak Pidana Siber
Ina Parliament. Jakarta, Guna menangkap para penyebar hoax, berita yang meresahkan masyarakat dan menyebabkan disintegrasi bangsa, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) selaku penanggungjawab keamanan dalam negeri telah membentuk suatu kesatuan baru untuk melaksanakan patroli di dunia maya atau cyber patroli . “Kesatuan itu adalah Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Po[...]
Selengkapnya -
Okt 02 2018Wapres Komandan Penanganan Dampak Gempa di Sulteng
Ina Parliament. Jakarta, Pada bagian lain pengantarnya pada Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (2/10) siang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengkoordinasikan penanganan pasca gempabumi di Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong (Sulawesi Tengah). “Dan dikomandani langsung oleh Pak Wakil[...]
Selengkapnya -
Okt 02 2018Presiden Jokowi Harap Pertemuan World Bank-IMF Beri Dampak Ekonomi Yang Baik
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan, IMF World Bank Annual Meeting 2018, yang akan digelar di Bali, mulai minggu depan, bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menempatkan Indonesia dalam spotlight dunia. “Baik dalam menampilkan ekonomi kita, produk produk unggulan Indonesia di pasar global dan juga mempromosikan investasi kita di internasional, serta tent[...]
Selengkapnya -
Okt 02 2018Menko Polhukam: Penyebar ’Hoax’ Penanganan Gempa Bumi di Sulteng Akan Ditangkap
Ina Parliament. Jakarta, Menko Polhukam Wiranto menegaskan, pemerintah tidak tinggal diam atas terjadinya musibah bencana gempa bumi dan tsunami di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Pemerintah. Menurut Menko Polhukam, berusaha melakukan langkah-langkah untuk meringankan beban yang terdampak, yang ada di sana. “Semua usaha yang kita lakukan sudah cukup maksimal. Kala[...]
Selengkapnya -
Okt 02 2018Pemerintah Akan Beri Tunjangan Berkelanjutan Bagi Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan
Ina Parliament. Jakarta, Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pada 17 September 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan Bagi Pejuang, Perintis Keme[...]
Selengkapnya -
Okt 01 2018Presiden Lantik Pasangan Gubernur-Wagub Kaltim dan Sumsel
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla melantik pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor dan Hadi Mulyadi, dan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru dan Mawardi Yahya masa jabatan 2018-2023, di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/10) pagi. Pelantikan kedua pasangan guber[...]
Selengkapnya -
Okt 01 2018Presiden: “Masyarakat Jangan Persoalkan Hal-Hal Kecil di Palu”
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak melihat adanya aksi yang dituding sejumlah pihak sebagai penjarahan paska terjadinya gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (28/9) lalu. “Toko-toko tutup atau mungkin ada satu dua peristiwa, karena memang ada juga toko yang memberikan atau membantu saudara saudaranya. Semuanya dalam pro[...]
Selengkapnya -
Okt 01 2018Pemerintah Isyaratkan Bentuk Unit Organisasi Non Eselon Pengelola Dana Lingkungan Hidup
Ina Parliament. Jakarta, Pemerintah mengisyaratkan akan membentuk organisasi non eselon untuk mengelola dana lingkungan hidup yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Isyarat itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dan Lingkungan Hidup, yang telah dita[...]
Selengkapnya
