Artikel
-
Mei 06 2019Ketua DPR: “Hentikan Kegaduhan Politik”
Ina Parliament. Jakarta, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau masing-masing kubu kekuatan politik, untuk menghentikan kegaduhan politik sepanjang periode hari besar keagamaan. Bulan Suci Ramadan 1440 Hijriyah tahun ini hendaknya dijadikan momentum pemulihan hubungan baik antar-komunitas yang selama ini berseberangan karena berbeda pandangan politik. “Pemulihan hubungan baik itu hendakn[...]
Selengkapnya -
Mei 06 2019Sulbar, Kalsel, Kalteng, dan Kaltim Siap Sediakan Lahan Untuk Ibukota Baru
Ina Parliament. Jakarta, Menanggapi rencana pemindahan ibukota Republik Indonesia (RI) dari Jakarta ke kota lain di luar Pulau Jawa, empat pejabat pemerintah masing-masing dari Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan kesiapan daerahnya jika dipilih menjadi lokasi ibukota baru RI. Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali [...]
Selengkapnya -
Mei 06 2019Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,07 Persen
Ina Parliament. Jakarta, Dibandingkan dengan triwulan I-2018 (y-on-y), perekonomian Indonesia pada triwulan I-2019 tumbuh 5,07 persen. “Pertumbuhan didukung semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Jasa Perusahaan sebesar 10,36 persen; diikuti Jasa Lainnya sebesar 9,99 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 9,03 persen; dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan[...]
Selengkapnya -
Mei 06 2019Darmin: “Atur Kembali Harga Tiket Pesawat”
Ina Parliament. Jakarta, Pemerintah merasakan kesulitan yang dialami masyarakat terkait harga tiket pesawat yang meningkat daripada biasanya, bahkan sejak saat sebelum Ramadhan ini. Pemerintah pun tak tinggal diam untuk mengatasi persoalan ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution merasa harga tiket pesawat yang cukup tinggi ini sudah meresahkan masyarakat pengguna transporta[...]
Selengkapnya -
Mei 02 2019Ketua DPR Tegaskan Pentingnya Studi Kelayakan Pemindahan Ibu Kota
Ina Parliament. Jakarta, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo tegaskan pentingnya studi kelayakan dan susunan anggaran secara baik dan tepat untuk merencanakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Studi kelayakan tersebut mulai dari infrastruktur, bandara, transportasi, dan Sumber Daya Manusia (SDM). “Sehingga pemindahan ibu kota dapat terlaksana sesuai tahapan yang telah direnca[...]
Selengkapnya -
Mei 02 2019Presiden Resmikan Bendungan Gondang
Ina Parliament. Karanganyar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembangunan Bendungan Gondang, yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (2/5) pagi. Bendungan ini akan mengairi kurang lebih 4.680 hektare, baik sawah-sawah yang ada di Kabupaten Karanganyar maupun di Kabupaten Sragen. Menanggapi permintaan hadiah dari Bupati Karanganyar, Juliyatmono, Presiden Jokowi mengata[...]
Selengkapnya -
Mei 02 2019Indonesia Akan Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia
Ina Parliament. Jakarta, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengemukakan, selangkah lagi Indonesia dapat berada pada urutan pertama dan menjadi salah satu pusat fesyen muslim dunia. Hal ini mengacu pada laporan The State Global Islamic Economy, bahwa Indonesia merupakan runner up negara yang mengembangkan fesyen muslim terbaik di dunia setelah Uni Emirat Arab. “Menyongson[...]
Selengkapnya -
Mei 02 2019Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional
Ina Parliament. Jakarta, Dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan kinerja bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), pada 18 April 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi K[...]
Selengkapnya -
Mei 01 2019Baru 53 Persen PNS Pelanggar Tipikor Diberhentikan
Ina Parliament. Jakarta, Hingga 30 April 2019 pukul 09.00 WIB yang merupakan batas waktu terakhir, dari total 2.357 Pegawai Negeri Sipil pelanggar Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sudah berkekuatan hukum tetap baru 1.237 atau 53 Persen yang telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). “Jumlah 1.237 PNS itu meliputi 58 PNS Pusat dan 1.179 PNS Daerah,” [...]
Selengkapnya
