Jadi Hak Prerogratif, Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Ada Jatah-Jatahan Kursi Menteri

Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, sejak awal pembentukan kabinetnya termasuk hingga saat ini tidak ada isilah jatah-jatahan kursi menteri untuk partai politik pendukungnya. Semua partai pendukungnya sudah mafhum bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

“Dalam politik bukan masalah, tanya saja ke partai-partai apa pernah kita bicara masalah menteri, atau menteri apa? Enggak pernah,” kata Presiden Jokowi dalam wawancara khusus dengan LKBN Antara, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/6).

Namun demikian, Presiden menilai wajar jika ada partai-partai tertentu dengan persentase perolehan suara yang besar mendapatkan kursi menteri yang lebih banyak.

“Kalau beliau-beliau tahu itu hak prerogatif Presiden, ya logis persentase gede masa diberi menteri satu, yang persentase kecil diberi menteri empat. Ya enggak begitu, bukan penjatahan, normal saja,” ujar Presiden Jokowi.

Dengan cara seperti itu, menurut Presiden Jokowi, ia tetap bisa mempertahankan kekompakan koalisi pendukungnya selama ini.

“Nyatanya lima tahun kemarin tidak ada masalah, semua dengan komunikasi, baik dengan ketua umum partai, dengan sekjen-sekjen, semua bisa dibicarakan. Saya kira dari pengalaman tidak ada masalah,” kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyatakan keterbukaannya jika ada partai politik atau pihak manapun yang ingin bergabung dengan koalisinya.

“Ya gabung saja, saya kan selalu terbuka. Siapapun yang mau bersama-sama membangun negara ini, memajukan negara ini ayo. Kita ini kan tidak kenal oposisi murni, tidak ada. Jadi, ya kita yang paling penting komunikasi,” ucap Presiden Jokowi. (Humas)