Artikel
-
Jun 18 2019Pemerintah Pikirkan Buat Lapas Khusus Napi Korupsi, Narkotika dan Terorisme di Pulau Terpencil
Ina Parliament Jakarta : Pemerintah sudah memikirkan dan merencanakan untuk membuat suatu lembaga pemasyarakatan (Lapas) khusus untuk narapidana (napi) kasus korupsi, narkotika dan terorism dengan menggunakan pulau-pulau terpencil yang ada.“Kita punya pulau kalau ngga salah kan 17 ribu pulau, yang dihuni baru 11 ribu pulau, masih ada 6 ribu pulau yang tidak dihuni,” kata Menteri Koordinator B[...]
Selengkapnya -
Jun 18 2019Kemenkeu dan BI: Utang Luar Negeri Indonesia April 2019 Terkendali
Ina Parliament Jakarta : Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2019 terkendali dengan struktur yang sehat. ULN Indonesia pada akhir April 2019 tercatat sebesar 389,3 miliar dollar AS yang terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 189,7 miliar dollar AS, serta utang swasta (termasuk BUMN) sebesar 199,6 miliar dolar AS.Dalam laporan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia ed[...]
Selengkapnya -
Jun 18 2019Cari Calon Pimpinan KPK, Pansel Gunakan ‘Tracking’ Polri, BIN, KPK, Kejaksaan, BNPT, dan BNN
Ina Parliament Jakarta : Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 akan menggunakan berbagai jalur tracking untuk mendapatkan profil yang lengkap dari calon-calon pimpinan KPK yang diseleksi.Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih mengemukakan, yang standar adalah dari Polri, Kejaksaan, KPK, BIN (Badan Intelijen Negara). Namun, Pansel menambahkan denga[...]
Selengkapnya -
Jun 13 2019Terima Pengurus KADIN dan HIPMI, Presiden Jokowi Ajak Manfaatkan Peluang dari Perang Dagang
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para pengusaha, utamanya yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk tidak melihat adanya masalah besar dari terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Tetapi, Presiden mengajak untuk melihat adanya peluang atau opp[...]
Selengkapnya -
Jun 13 2019666 Kasus Dilaporkan, Pemerintah Segera Selesaikan 167 Kasus Konflik Agraria
Ina Parliament Jakarta : Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) yang dibentuk sejak 2016 lalu, telah menerima 66 laporan kasus konflik agraria, seluas 1.457.084 hektare, dan sedikitnya 176.132 kepala keluarga terdampak.Pada awalnya sebagian dari kasus yang dilaporkan warga ditujukan kepada Kementerian Sekretariat Negara atau Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, diteruskan kepada Kepala [...]
Selengkapnya -
Jun 13 2019Jadi Hak Prerogratif, Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Ada Jatah-Jatahan Kursi Menteri
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, sejak awal pembentukan kabinetnya termasuk hingga saat ini tidak ada isilah jatah-jatahan kursi menteri untuk partai politik pendukungnya. Semua partai pendukungnya sudah mafhum bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.“Dalam politik bukan masalah, tanya saja ke partai-partai apa pernah kita bicara masalah mente[...]
Selengkapnya -
Jun 13 2019Pengusaha Berharap Semua Kembali Tertib, Damai, Tidak Ada Yang Anarkis
Ina Parliament Jakarta : Setelah hajatan besar bangsa Indonesia, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) serentak usai, para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) berharap semuanya kembali tertib, damai, dan tidak ada yang anarkis.“Soalnya itu modal utama lah. Kedamaian, ketertiban, keamanan, tidak ada suatu yang sifatny[...]
Selengkapnya -
Mei 30 2019Legislator Dorong Aparat Tegakkan Hukum Seadil-adilnya
Ina Parliament. Jakarta, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menyatakan, DPR RI akan melakukan pengawasan yang tuntas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegaduhan pada aksi unjuk rasa tanggal 22 dan 23 Mei 2019 lalu. Supratman mendorong aparat keamanan untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak yang terlibat dengan seadil-adilnya. “Saya berharap, kita semua m[...]
Selengkapnya -
Mei 30 2019Langkah OJK Cegah Investasi Bodong Diapresiasi
Ina Parliament. Batam, Langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diapresiasi, karena telah berhasil mencegah dan menyelamatkan masyarakat dari kejahatan investasi bodong. Sosialisasi dan edukasi masif telah dilakukan OJK kepada masyarakat, agar tak terperosok ke lembah penipuan. Diketahui, kasus investasi bodong justru banyak menimpa masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun, tak jarang mereka [...]
Selengkapnya
