Artikel
-
Jun 13 2019666 Kasus Dilaporkan, Pemerintah Segera Selesaikan 167 Kasus Konflik Agraria
Ina Parliament Jakarta : Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) yang dibentuk sejak 2016 lalu, telah menerima 66 laporan kasus konflik agraria, seluas 1.457.084 hektare, dan sedikitnya 176.132 kepala keluarga terdampak.Pada awalnya sebagian dari kasus yang dilaporkan warga ditujukan kepada Kementerian Sekretariat Negara atau Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, diteruskan kepada Kepala [...]
Selengkapnya -
Jun 13 2019Jadi Hak Prerogratif, Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Ada Jatah-Jatahan Kursi Menteri
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, sejak awal pembentukan kabinetnya termasuk hingga saat ini tidak ada isilah jatah-jatahan kursi menteri untuk partai politik pendukungnya. Semua partai pendukungnya sudah mafhum bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.“Dalam politik bukan masalah, tanya saja ke partai-partai apa pernah kita bicara masalah mente[...]
Selengkapnya -
Jun 13 2019Pengusaha Berharap Semua Kembali Tertib, Damai, Tidak Ada Yang Anarkis
Ina Parliament Jakarta : Setelah hajatan besar bangsa Indonesia, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) serentak usai, para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) berharap semuanya kembali tertib, damai, dan tidak ada yang anarkis.“Soalnya itu modal utama lah. Kedamaian, ketertiban, keamanan, tidak ada suatu yang sifatny[...]
Selengkapnya -
Mei 30 2019Legislator Dorong Aparat Tegakkan Hukum Seadil-adilnya
Ina Parliament. Jakarta, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menyatakan, DPR RI akan melakukan pengawasan yang tuntas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegaduhan pada aksi unjuk rasa tanggal 22 dan 23 Mei 2019 lalu. Supratman mendorong aparat keamanan untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak yang terlibat dengan seadil-adilnya. “Saya berharap, kita semua m[...]
Selengkapnya -
Mei 30 2019Langkah OJK Cegah Investasi Bodong Diapresiasi
Ina Parliament. Batam, Langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diapresiasi, karena telah berhasil mencegah dan menyelamatkan masyarakat dari kejahatan investasi bodong. Sosialisasi dan edukasi masif telah dilakukan OJK kepada masyarakat, agar tak terperosok ke lembah penipuan. Diketahui, kasus investasi bodong justru banyak menimpa masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun, tak jarang mereka [...]
Selengkapnya -
Mei 30 2019Menhub Sarankan Pemudik Manfaatkan Jalur Selatan Jawa
Ina Parliamen. Nagrek, Untuk menghindari terjadinya kepadatan kendaraan di jalan Tol Trans Jawa yang diprediksi menjadi jalur favorit para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, jalur selatan bisa menjadi alternatif yang baik untuk dilewati para pemudik, karena kondisinya dipastikan siap untuk menghadapi arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. “Jalur selatan ini menjadi favorit dan bisa [...]
Selengkapnya -
Mei 30 2019Edaran KPK: ASN Dilarang Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik
Ina Parliament. Jakarta, Menghadapi tradisi mudik lebaran dan libur panjang mulai Sabtu (1/6), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menngingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjalani aturan yang ada, salah satunya adalah tidak menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran, karena hal ini tertuang dalam surat imbauan dari Komisi Pemberantasa K[...]
Selengkapnya -
Mei 29 2019Presiden: Laporan Keuangan Pemerintah Sesuai Standar Akuntansi
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur karena selama tiga tahun berturut-turut sejak 2016 pemerintah pusat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) termasuk untuk laporan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 ini. “Ini berarti pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun 2018 dalam l[...]
Selengkapnya -
Mei 29 2019Pemerintah Akan Tempatkan Dokter Spesialis Hingga ke Daerah Terpencil
Ina Parliament. Jakarta, Dengan pertimbangan pemenuhan pelayanan kesehatan spesialistik dilakukan melalui pemerataan dokter spesialis di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk pendayagunaan dokter spesialis di rumah sakit, pada 14 Mei 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (tautan: Perpres Nomor 31 [...]
Selengkapnya
