Artikel
-
Maju Sehari, MK Akan Sampaikan Putusan Gugatan Pilpres 2019 Pada Kamis Pukul 12.30 WIB
Ina Parliament Jakarta : Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memajukan sidang pleno pengucapan putusan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dari semula Jumat (28/6) menjadi Kamis (27/6) pukul 12.30 WIB.Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono Soeroso mengatakan, keputusan untuk memajukan sidang pleno pengucapan[...]
Selengkapnya -
Menko Perekonomian: Ekonomi Indonesia Tumbuh Konsisten dari Tahun ke Tahun
Ina Parliament Jakarta : Meskipun tidak naik dengan cepat, ekonomi Indonesia semakin tumbuh berkualitas. Perkembangan ekonomi Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang semakin positif di tengah ketidakpastian perekonomian global.“Kita tetap mampu mencetak pertumbuhan ekonomi yang konsisten naik dari tahun ke tahun. 4,88 di tahun 2015; 5,03 di tahun 2016; 5,07 di tahun 2017; dan 5,17 di tahun [...]
Selengkapnya -
PPh Rumah/Apartemen di Atas Rp30 Miliar Jadi 1%, Mobil di Atas Rp2 Miliar Jadi 5%
Ina Parliament Jakarta : Setelah menurunkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas rumah mewah, apartemen, atau kondominium, dengan pertimbangan untuk mendorong pertumbuhan sektor properti, pemerintah menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan rumah dan apartemen dengan harga di atas Rp30 miliar kendaraan bermotor dengan harga di atas Rp2 miliar menjadi 1 persen.Penurunan itu tertu[...]
Selengkapnya -
Berlaku Minggu Depan, Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat ‘Low Cost Carrier’
Ina Parliament Jakarta : Setelah mengevaluasi secara berkala penurunan Tarif Batas Atas (TBA) harga tiket pesawat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 dan berlaku efektif sejak 18 Mei 2019 lalu, pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga tiket penerbangan Low Cost Carrier (LCC) domestik untuk jadwal penerbangan tertentu.“Pemerintah bersama seluruh pihak t[...]
Selengkapnya -
Presiden Jokowi Optimistis Pada 2025 Sertifikat Tanah Seluruh Indonesia Akan Rampung
Ina Parliament Jakarta : Setelah sempat lambat perkembangannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis pada 2025 mendatang proses sertifikasi tanah di seluruh Indonesia akan rampung. Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar terus menaikkan target penyelesaian penerbitan sertifikat tanah dari tahun ke tahun.“Tahun depan saya minta 5 juta, tahun depannya [...]
Selengkapnya -
Presiden Teken Perpres No. 30/2019 tentang Keanggotaan Indonesia Pada Organisasi Internasional
Ina Parliament Jakarta : Dengan pertimbangan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-Organisasi Internasional sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, pemerintah menganggap Keppres ini perlu diganti.Atas dasar pertimbangan itu, pada 10 Mei 2019, Presiden Jok[...]
Selengkapnya -
Ke Jawa Timur, Presiden Jokowi Akan Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah di Gresik
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, Kamis (20/6) pagi. Bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta menuju Bandar Udara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Kepala Negara bersama rombongan lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada[...]
Selengkapnya -
Untuk Ketujuh Kalinya, Sekretariat Kabinet Kembali Peroleh Opini WTP dari BPK
Ina Parliament Jakarta : Sekretariat Kabinet (Setkab) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2018. Penyerahan penghargaan atas perolehan opini WTP diserahkan oleh Anggota BPK RI Ahsanul Qosasih kepada Wakil Sekretaris Kabinet (Waseskab) Ratih Nurdiati, di Auditoriat Keuangan Negara (AKN) BPK, Jakart[...]
Selengkapnya -
Pemerintah Pikirkan Buat Lapas Khusus Napi Korupsi, Narkotika dan Terorisme di Pulau Terpencil
Ina Parliament Jakarta : Pemerintah sudah memikirkan dan merencanakan untuk membuat suatu lembaga pemasyarakatan (Lapas) khusus untuk narapidana (napi) kasus korupsi, narkotika dan terorism dengan menggunakan pulau-pulau terpencil yang ada.“Kita punya pulau kalau ngga salah kan 17 ribu pulau, yang dihuni baru 11 ribu pulau, masih ada 6 ribu pulau yang tidak dihuni,” kata Menteri Koordinator B[...]
Selengkapnya