Artikel
-
Komisi IX Desak Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Sistem JKN
Ina Parliament Jakarta : Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk mempercepat perbaikan tata kelola sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan mempertimbangkan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP_ dalam Laporan Hasil Audit atas Aset Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2018 dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7[...]
Selengkapnya -
Kemendag Terus Dorong Ekspor Makanan Olahan Saat Masa Tataran Normal Baru
Ina Parliament Jakarta : Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya mendorong ekspor nasional di tengah pandemi Covid-19 terutama makanan olahan.Hal tersebut seperti yang beberapa kali ditegaskan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto dalam berbagai kesempatan.Menurut Mendag Agus, kondisi pandemi Covid-19 tetap mampu memberikan celah-celah peningkatkan pangsa ekspor produk-produk ter[...]
Selengkapnya -
Mentan: Pemerintah Dorong Provinsi Kalteng Menjadi ‘Food Estate’
Ina Parliament Jakarta : Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, mengungkapkan bahwa program food estate merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempersiapkan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi lumbung pangan.Dengan program ini, Mentan berharap produksi pertanian meningkat drastis sehingga mampu menambah kebutuhan dalam negeri dan pasar ekspor serta menumbuhkemba[...]
Selengkapnya -
Pemerintah Harus Penuhi Kebutuhan Dana Pilkada 2020
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya mengingatkan Pemerintah agar tidak lalai terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak yang disepakati akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Wahyu menegaskan, sejak awal ia sudah mengingatkan apabila Pilkada [...]
Selengkapnya -
Pramono Anung: Sekretariat Kabinet Harus Betul-Betul Menjadi ‘Problem Solver’
Ina Parliament Jakarta : Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung menegaskan bahwa Sekretariat Kabinet (Setkab) harus betul-betul menjadi problem solver, kalau ada permasalahan Setkab lah yang membantu untuk memecahkan itu, jangan kemudian menjadi birokrasi baru.”Karena apa pun yang menjadi permasalahan kita salah satu faktornya adalah birokrasi pemerintahan. Dan untuk itu saya berpesan di [...]
Selengkapnya -
Menlu RI Ajak Negara OKI Bersatu Tolak Aneksasi Palestina oleh Israel.
Ina Parliament Jakarta : “Aneksasi wilayah Palestina oleh Israel baik secara “de-facto” maupun “formal” merupakan hal yang tidak dapat diterima,” tegas Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi, dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berlangsung secara daring, Rabu (10/6). Konferensi yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri A[...]
Selengkapnya -
Puan Maharani: Kesehatan dan Ekonomi Harus Diperkuat Secara Bersamaan
Ina Parliament Jakarta : Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani memastikan tatanan normal baru atau new normal yang akan diterapkan Pemerintah harus memperkuat kesehatan dan ekonomi secara bersamaan. Untuk itu, menurut Puan, new normal perlu diatur secara komprehensif di setiap sektor dan skenario, agar bisa bersamaan menjaga kesehatan rakyat sekaligus memutar kembali roda ekonomi Indonesia. [...]
Selengkapnya -
Apresiasi Kerja Petani, Mentan: Stok Beras Hingga Akhir Juni Capai 7,49 Juta Ton
Ina Parliament Jakarta : Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, mengapresiasi kerja keras para petani di seluruh Indonesia dan berdasarkan data yang ada stok beras akhir bulan Juni mencapai 7,49 juta ton.”Angka tersebut sudah termasuk dalam hitungan stok hingga akhir Desember 2020 yang mencapai 6,1 juta ton,” ujar Mentan dalam Rapat Koordinasi Akselerasi Pelaksanaan Pembangunan Per[...]
Selengkapnya -
Hingga 9 Juni, 87% Desa Telah Salurkan BLT Dana Desa untuk Keluarga Penerima Manfaat
Ina Parliament Jakarta : Sebanyak 61.837 desa atau 87 persen desa sudah menyalurkan dana Bantuan Langsung tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap pertama untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD hingga 9 Juni 2020.Hal itu disampaikan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar, dalam Konferensi Pers secara Virtual dengan sejumlah wartawan dari Kantor Ke[...]
Selengkapnya











