Artikel
-
Anggaran Verivali Pemutakhiran DTKS Belum Memadai
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat mengungkapkan, permasalahan dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah belum memadainya anggaran yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan verifikasi dan validasi (verivali) data kemiskinan. Anggaran yang di alokasikan untuk kegiatan verivali DTKS seringkali tidak memasukkan perhitungan medan dan jarak[...]
Selengkapnya -
Menteri PANRB Minta Pembina Kepegawaian Tindak ASN yang Langgar Larangan Mudik
Ina Parliament Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan kembali bahwa aparatur sipil negara (ASN) beserta keluarganya dilarang melakukan bepergian ke luar daerah/mudik menjelang dan sesudah Idulfitri.“ASN harus menjadi teladan yang baik untuk masyarakat. Saya ingatkan dan tegaskan, ASN untuk tidak mudik,” tegasnya, Senin (03/05/2[...]
Selengkapnya -
Menteri PANRB Minta Pembina Kepegawaian Tindak ASN yang Langgar Larangan Mudik
Ina Parliament Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan kembali bahwa aparatur sipil negara (ASN) beserta keluarganya dilarang melakukan bepergian ke luar daerah/mudik menjelang dan sesudah Idulfitri.“ASN harus menjadi teladan yang baik untuk masyarakat. Saya ingatkan dan tegaskan, ASN untuk tidak mudik,” tegasnya, Senin (03/05/2[...]
Selengkapnya -
Polri Tegaskan Belum Izinkan Keluarga dan Kuasa Hukum Jenguk Munarman
Ina Parliament Jakarta Polri hingga saat ini belum mengizinkan kuasa hukum dan keluarga eks sekretaris umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman menjenguk ke Polda Metro Jaya, Jakarta.Diketahui, Munarman nyaris sepekan meringkuk di Polda Metro Jaya setelah ditangkap tim Densus 88 Antiteror Polri di kediamannya di Pamulang, Tangerang Selatan pada Selasa (27/4) silam.Karo Penmas Divisi Humas Mabes [...]
Selengkapnya -
Divif 2 Kostrad Bersama Lippo Malls Jatim Bantu 45 Truk Bahan Bangunan Kepada Korban Gempa Kabupaten Malang
Ina Parliament Jakarta Pangdivif 2 Kostrad Mayjen TNI Andi Muhammad, S.H., memimpin Bakti Sosial Peduli Sesama Korban Bencana Alam yang digelar Divif 2 Kostrad bersama Lippo Malls Jatim yang di Desa Purwoharjo Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang. Senin (3/5/2021).Pada kesempatan ini, Pangdivif 2 Kostrad menyampaikan bahwa Divif 2 Kostrad yang merupakan bagian integral dari TNI Angkatan Dara[...]
Selengkapnya -
Pemerintah Harus Perhatikan Nasib Buruh Pasca Disahkan UU Ciptaker
Ina Parliament Jakarta Pada momentum Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah memperhatikan nasib buruh pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipataker). "Selamat Hari Buruh kepada seluruh pekerja atau buruh Indonesia di manapun berada. Mari maknai momentum ini untuk [...]
Selengkapnya -
Hadirkan Mensos Tri Rismaharini, Setkab Gelar DKT Bahas Pemutakhiran DTKS
Ina Parliament Jakarta Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet (Deputi PMK Setkab) menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) membahas mengenai Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai Dasar Penyaluran Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran, Senin (03/05/2021) pagi.DKT atau Focus Group Discussion (FGD) yang digelar secara daring ini me[...]
Selengkapnya -
Kasad Pimpin Laporan Korps Kenaikan Pangkat Pati TNI AD dan Sertijab Dirajenad
Ina Parliament Jakarta : Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa bertempat di Gedung Tribune E Mabesad, memimpin Acara Laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi (Pati) TNI AD, sekaligus memimpin Acara Serah Terima Jabatan Direktur Ajudan Jenderal TNI Angkatan Darat (Dirajenad), pada hari Jumat (30/4/2021).Pada Acara Laporan Korps Kenaikan Pangkat tersebut terdapat 25 [...]
Selengkapnya -
Peringatan Hari Buruh, Puan Pastikan DPR Serap Aspirasi Pekerja
Ina Parliament Jakarta : Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menjelaskan, DPR RI konsisten mengutamakan dan memperjuangkan aspirasi buruh. Salah satunya dengan mendorong pemerintah melibatkan kelompok buruh dalam membahas aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker). Di antaranya pembahasan mengenai upah, hubungan kerja dan jaminan saat kehilangan pekerjaan, serta tenaga kerja asing[...]
Selengkapnya