Artikel
-
Sep 22 2021Presiden Tegaskan Komitmen Penuh Pemerintah untuk Berantas Mafia Tanah.
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberantas mafia tanah. “Saya kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah,” ujar Presiden dalam sambutannya saat Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Rabu (22/09/2021), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Bara[...]
Selengkapnya -
Agu 31 2021Komisi III Dukung Digitalisasi Penanganan Perkara di MA
Ina Parliament Jakarta Komisi III DPR RI melakukan rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. Dalam rapat tersebut, Komisi III menekankan tentang dukungannya kepada MA untuk melakukan digitalisasi dalam penanganan perkara. Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mengharapkan dari anggaran MA yang telah dibahas dan disetujui di Komisi III bisa digunakan untuk sarana fasilitas d[...]
Selengkapnya -
Agu 31 2021Bareskrim Akan Panggil Olivia Jensen Soal Dugaan Penodaan Kehormatan Bendera
Ina Parliament Jakarta Artis Olivia Jensen dilaporkan ke Bareskrim Polri karena diduga melakukan penodaan terhadap kehormatan bendera negara. Dittipidum Bareskrim segera melakukan pemanggilan terhadap Olivia Jensen.“Siapapun yang terkait akan diklarifikasi,” ujar Dirtipidum Bareskrim Brigjen Andi Rian Djajadi, Senin (30/8/2021).Brigjen Andi belum membeberkan kapan polisi bakal memanggil O[...]
Selengkapnya -
Agu 12 2021Pelaksanaan P3TGAI Blok Cikiray, diduga bermasalah.
Ina Parliament Banten Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3 - TGAI) melalui Aspirasi DPR RI di Kabupaten Lebak, diduga jadi ajang bancakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Lebak.Diduga ada permintaan fee bagi puluhan desa yang mendapatkan alokasi kegiatan P3 - TGAI melalui aspirasi dewan di tahun anggaran 2021, dengan besaran mencapai 10 hingga 15 persen dari anggaran kegiatan [...]
Selengkapnya -
Agu 10 2021Polri Soal Lacak Keberadaan Harun Masiku : Komunikasi Dengan Negara Lain Diinsetifkan
Ina Parliament Jakarta Interpol telah menerbitkan red notice terhadap buron kasus dugaan korupsi, Harun Masiku. Polri mengatakan telah ada komunikasi dengan sejumlah negara demi melacak buron KPK itu.“Sampai saat ini kita masih komunikasi dengan beberapa negara untuk terus mendeteksi di pintu-pintu masuknya,” ujar Sekretaris NCB Interpol Indonesia Hubinter Polri, Brigjen Amur Chandra Ju[...]
Selengkapnya -
Agu 10 2021KPK Jangan Kalah dengan Koruptor
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menegaskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar jangan sampai kalah dengan koruptor. Pernyataan tersebut ia ungkapkan sebagai tanggapan dari lambannya KPK dalam mengejar buronan Harun Masiku. Menurutnya, bila lembaga antirasuah ini tetap tak menunjukkan progres dalam mengejar buronan negara, maka bisa diibaratkan KPK kal[...]
Selengkapnya -
Jun 29 2021Pengedar Narkoba Tak Pantas Mendapat Maaf
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menjelaskan, hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba bukan hanya untuk memberikan hukuman setimpal atau pun untuk memberikan efek jera semata. Namun, yang tidak kalah penting adalah untuk melindungi masyarakat dan menyelamatkan anak-anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Pernyataan ini ia un[...]
Selengkapnya -
Jun 24 2021Kapolri, Jaksa Agung, Menkominfo Tandatangani SKB Pedoman Implementasi UU ITE
Ina Parliament Jakarta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menkominfo Johnny G Plate resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang (UU) ITE.Penandatangan tersebut juga disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (23/6/[...]
Selengkapnya -
Jun 22 2021Polri Pastikan Kabar Syarat Wajib Vaksin Untuk Pembuatan SIM-SKCK Hoax
Ina Parliament Jakarta Beredar informasi di media sosial yang menyebut ada syarat baru dalam pembuatan SIM dan SKCK per 1 Juli 2021. Dalam informasi itu, dikatakan masyarakat harus memiliki surat keterangan vaksinasi COVID-19 atau sudah divaksin COVID-19 saat mau bikin SIM dan SKCK.Kasubdit SIM Korlantas Polri Kombes Djati Utomo memastikan kabar tersebut tidak benar. Djati menegaskan informasi [...]
Selengkapnya
