Artikel
-
Des 19 2023Penantian 118 Tahun, Gereja Injili di Tanah Jawa Akhirnya Miliki Sertipikat Tanah
Ina Parliament Jakarta : Diskriminasi tidak boleh dilakukan terhadap semua warga negara yang ingin melaksanakan ibadah agamanya masing-masing. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni saat melakukan penyerahan sertipikat tanah wakaf dan rumah ibadah di Jepara, Jawa Tengah, pada Sabtu (16/12/2023).Me[...]
Selengkapnya -
Nov 22 2023Pentingnya Peraturan Keamanan Laut, Pansus DPR Bahas Revisi UU Kelautan 2013 di Yogyakarta
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2013 tentang Kelautan, Endro Hermono, mengatakan pentingnya Indonesia yang memiliki garis pantai sepanjang 81.00 km untuk memiliki peraturan keamanan dan keselamatan laut dan kelautan yang komprehensif guna mengatasi berbagai permasalahan kemaritinan di Indonesia. Untuk itu, dalam proses[...]
Selengkapnya -
Nov 10 2023Kementerian ATR/BPN Bersama Aparat Penegak Hukum Lanjut Berkolaborasi Menyelesaikan Konflik Pertanahan
Ina Parliament Jakarta Berkat sinergi dan kolaborasi yang apik dari empat pilar, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), aparat penegak hukum (APH), pemerintah daerah, dan badan peradilan, sejumlah konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia dapat dituntaskan. Konflik yang berhasil dituntaskan antara lain di Jambi dan Sumatra Selatan yang melibatkan Suku A[...]
Selengkapnya -
Apr 04 2023Presiden Jokowi Minta Kepala BNPT Optimalkan Upaya Deradikalisasi .
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Rycko Amelza Dahniel untuk melakukan optimalisasi kegiatan deradikalisasi terutama bagi mereka yang pernah terlibat dalam masalah hukum dengan kasus radikalisme dan terorisme.Hal tersebut diungkapkan Rycko usai dilantik Presiden menjadi Kepala BNPT, di Istana Negara, Jak[...]
Selengkapnya -
Mar 12 2023Wakil Ketua Komisi II: Putusan PN Jakpus Terkait Penundaan Pemilu Melampaui Kewenangan UU
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menegaskan perihal penundaan Pemilu adalah domain dari undang-undang dan menjadi kewenangan DPR serta pemerintah selaku pembuat undang-undang. Untuk itu, ia lantas mempertanyakan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis KPU untuk menghentikan sisa tahapan Pemilu yang ada seiring mengabulkan gugatan Partai Prima.[...]
Selengkapnya -
Mar 06 2023Sosialisasi Bahaya Narkotika, Komitmen Setjen DPR Bersih Narkoba
Ina Parliament Jakarta Pelayanan Kesehatan (Yankes) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar sosialisasi tentang bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang bagi seluruh Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara (PPNASN) atau Tenaga Sistem Pendukung (TSP) di lingkungan Setjen DPR RI oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Kepala Bagian Yankes Setjen DPR RI dr. Dian Handayani menyatakan s[...]
Selengkapnya -
Jan 13 2023Legislator Dorong Komisi Yudisial Berantas Peradilan Sesat
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan, meminta Komisi Yudisial (KY) mengawasi hakim yang bekerja tidak profesional. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan rambu dan menjadikan para hakim selalu terawasi dengan baik. Dengan begitu mereka terdorong untuk selalu bekerja dengan baik. “Jika masyarakat menemukan ada hakim yang tak wajar, maka laporkan saja ke KY,”[...]
Selengkapnya -
Jan 10 2023Apresiasi Komitmen Polri Berantas Oknum Tidak Profesional terkait Penangkapan Kombes YBK
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi penangkapan Kombes Pol YBK yang diduga menyalahgunakan penggunaan narkoba baru-baru ini. Menurutnya, hal ini merupakan wujud komitmen Polri dalam upaya ’bersih-bersih’ di dalam tubuh Korps Bhayangkara tersebut. Meski mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya ini, namun Sahroni menilai upaya itu masih jauh dari kat[...]
Selengkapnya -
Jan 03 2023Komisi III Minta KPK Tingkatkan Kinerja di 2023
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan kinerjanya pada 2023. Sahroni menegaskan, praktik korupsi harus diberantas, terutama kasus-kasus kakap yang sangat merugikan negara. "Untuk ke depan, di 2023, saya ingin KPK terus gaspol berantas korupsi di negeri ini. Tidak ada kata ampun untuk pelaku korupsi," kata Sahron[...]
Selengkapnya
