Artikel
-
Apr 27 2022Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2022, Wapres: Perlu Aksi Nyata Bangun Ekosistem yang Kuat .
Ina Parliament Jakarta Sebagai model ekonomi yang bertumpu pada kekuatan sumber daya manusia (SDM), ekonomi kreatif membangun fondasinya di atas kekayaan intelektual. Namun, hampir 90 persen pelaku usaha yang bergerak di sektor ekonomi kreatif belum memiliki perlindungan kekayaan intelektual. Oleh karena itu, diperlukan aksi nyata untuk memberikan perlindungan ini.Hal tersebut ditegaskan Wakil [...]
Selengkapnya -
Mar 07 2022Pemerintah Terbitkan Perpres Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2021-2025.
Ina Parliament Jakarta Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025. Perpres ini ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 22 Februari 2022.Peraturan yang dapat diakses pada laman JDIH Sekretariat Kabinet ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa untuk mewuju[...]
Selengkapnya -
Feb 07 2022Gandeng Kemendag, Polri Usut Ribuan Situs Investasi Ilegal dan Judi Online
Ina Parliament Jakarta Dittipideksus Bareskrim Polri tengah mengusut ribuan situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal dan judi online berkedok robot trading. Bareskrim berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mendalami kasus ini.“Betul (kita tindak lanjuti), masih dikoordinasikan dengan perdagangan (Kementerian Perdagangan),” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri[...]
Selengkapnya -
Jan 07 2022Tindaklanjuti Instruksi Presiden Soal Karantina PPLN, Kapolri Luncurkan Aplikasi Monitoring Karantina Presis
ina Parliament Jakarta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindaklanjuti arahan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) soal melakukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan (prokes) ketat terhadap Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang masuk ke wilayah Indonesia.Komitmen tersebut diwujudkan oleh Kapolri, dengan meluncurkan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi bagi pelaku perjalana[...]
Selengkapnya -
Jan 04 2022Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Bahar bin Smith, Polisi Periksa 50 Saksi dan 6 Barang Bukti
Ina Parliament Jakarta Penyidik Polda Jawa Barat terus melakukan penyidikan terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dengan terlapor Bahar bin Smith. Sejauh ini, penyidik sudah memeriksa 50 saksi dan 6 barang bukti.“Adapun perkembangan sampai hari ini, saksi yang telah diperiksa bertambah menjadi total 50 orang dan 6 item barang buk[...]
Selengkapnya -
Des 28 2021Bareskrim Ungkap Kronologi Investasi Alkes Bodong
Ina Parliament Jakarta Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan penipuan investasi program suntik modal alat kesehatan (alkes) dengan empat tersangka, VAK, BS, DR, dan DA. Peristiwa terjadi pada 2020-2021 yang diawali tersangka VAK membuat status dan testimoni di WhatsApp.“Di mana status tersebut berisi tentang penawaran suntik modal beserta modal dan keuntungan serta bukti-bukti transfer pe[...]
Selengkapnya -
Des 01 2021Sabu 100 Kg Digagalkan, Polri Selamatkan 500 Ribu Generasi Indonesia
Ina Parliament Jakarta Kepolisian Daerah (Polda) Aceh melalui Ditresnarkoba berhasil mengungkap kasus narkotika jenis sabu seberat 100 kg jaringan internasional Indonesia – Malaysia dalam bulan November 2021.Hal tersebut disampaikan Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Ahmad Haydar, S.H., M.M., saat konferensi pers, Selasa (30/11/2021) di Aula Presisi Mapolda Aceh.Dalam kesempatan itu, Ahmad Haydar m[...]
Selengkapnya -
Nov 29 2021Presiden Jokowi: Pemerintah Segera Laksanakan Putusan MK atas Pengujian Formil UU Cipta Kerja
Ina Parliament Jakarta Pemerintah menghormati dan berkomitmen untuk segera melaksanakan Putusan Uji Formil Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.“Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pemerintah menghormati dan segera melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020,” ujar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di[...]
Selengkapnya -
Nov 16 2021Perubahan RUU Kejaksaan Sebagai Pemantapan Peran Kejaksaan RI
Ina Parliament Jakarta Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Shaleh menjelaskan perubahan UU Kejaksaan sangat diperlukan dan bertujuan untuk memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang menjalank[...]
Selengkapnya
