Artikel
-
Agu 02 2022Rieke Diah Pitaloka Dukung BUMN Memulai Industri Kantong Darah di Tanah Air
Ina Parliament Jakarta Anggota komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendukung penuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi memulai industri kantong darah dengan melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI). Pasalnya, selama ini Indonesia masih mengimpor kantong darah dari Negara lain. "Saat ini kita masih impor kantong darah pada kondisi tertentu misalnya saat terjadi suatu tes negara eksportir se[...]
Selengkapnya -
Jun 15 2022DPR-Pemerintah Sepakat Permudah Rehabilitasi Pengguna Narkotika
Ina Parliament Jakarta Komisi III DPR RI dan pemerintah sepakat mengoptimalkan rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu korban narkotika. DPR dan pemerintah dari segi politik dan hukum sudah sejalan dalam pembahasannya akan melihat penuangan semangat rehabilitasi dalam norma ketentuan pasal-pasal yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 35 Tahun 2009[...]
Selengkapnya -
Mei 11 2022Lebaran Berakhir, Pengawasan Kasus Covid-19 Harus Tetap Diperhatikan
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menegaskan, pandemi Covid-19 belumlah berakhir. Untuk itu, ia meminta agar pengawasan kasus positifnya tetap diperhatikan oleh pemerintah setelah Hari Raya Idulfitri. "Nanti pasca-Lebaran ini seminggu, dua minggu, tiga minggu ini benar-benar pemerintah bekerja keras untuk menunjukkan dan mengevaluasi statistik kenaikan yang ada di dat[...]
Selengkapnya -
Mei 07 2022Kemenkes Terbitkan Edaran Kewaspadaan terhadap Penemuan Kasus Hepatitis Akut .
Ina Parliament Jakarta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/C/2515/2022 tentang Kewaspadaan terhadap Penemuan Kasus Hepatitis Akut yang Tidak Diketahui Etiologinya (Acute Hepatitis Of Unknown Aetiology). SE tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal (Dirjen) P2P Maxi Rei[...]
Selengkapnya -
Mar 04 2022Berlaku Mulai 3 Maret, Penumpang Wajib Isi e-HAC Sebelum Keberangkatan.
Ina Parliament Jakarta Untuk menghindari antrean panjang di bandar udara (bandara) saat kedatangan, pemerintah membuat ketentuan baru yang mengharuskan pelaku perjalanan domestik mengisi e-HAC sebelum keberangkatan.Sebelumnya, e-HAC diisi setelah pelaku perjalanan domestik tiba di tempat tujuan. Namun, seiring dengan jumlah pengguna transportasi udara domestik meningkat, telah terjadi antrean p[...]
Selengkapnya -
Mar 01 2022Luhut: Mulai 1 Maret, Pemerintah Terapkan Karantina Tiga Hari Bagi PPLN.
Ina Parliament Jakarta Mulai 1 Maret mendatang, pemerintah akan memberlakukan kebijakan karantina selama tiga hari bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang sudah memperoleh vaksinasi lengkap dan dosis lanjutan atau booster. Kebijakan ini diambil setelah mendengar masukan dari para pakar serta menganalisis data perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia.Hal ini disampaikan Menteri Koord[...]
Selengkapnya -
Feb 23 2022Kemenkes: Exit Test PCR Cukup Satu Kali .
Ina Parliament Jakarta Kementerian Kesehatan melakukan penyederhanaan exit test PCR bagi pasien COVID-19 dari yang sebelumnya harus dilakukan dua kali (pada H+5 dan H+6) menjadi satu kali (pada H+5).”Mulai 22 Februari, nanti malam, untuk exit test PCR ke-2 ini tidak diperlukan. Jadi hanya cukup sekali saja melakukan exit test PCR pada H+5 dan hasilnya harus negatif,” ujar Staf Ahli Me[...]
Selengkapnya -
Feb 17 2022Pemerintah Minta Masyarakat Tetap Waspada Hadapi Omicron.
Ina Parliament Jakarta Pemerintah meminta masyarakat tetap waspada dalam menghadapi varian Omicron yang masih merebak saat ini. Jumlah kasus konfirmasi harian gelombang Omicron di Indonesia telah melewati puncak kasus konfirmasi harian pada gelombang Delta tahun lalu.“Pemerintah berharap bahwa masyarakat untuk terus waspada dalam menjaga, agar transmisinya tidak terlalu meningkat,” ujar Men[...]
Selengkapnya -
Feb 02 2022Menko Marinves: Waktu Karantina PPLN Diperpendek.
Ina Parliament Jakarta Pemerintah mengubah waktu karantina kedatangan luar negeri bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dari sebelumnya tujuh hari menjadi lima hari, dengan syarat vaksinasi dosis lengkap. Perubahan strategi ini dilakukan mengingat lebih tingginya kasus COVID-19 varian Omicron yang berasal dari transmisi lokal daripada imported case.Hal ini disampaikan Menteri Koordinator B[...]
Selengkapnya
