Artikel
-
Presiden Pastikan TNI/Polri Berada di Titik Keramaian untuk Disiplinkan Masyarakat
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa mulai hari ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan berada di titik keramaian untuk mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan.”Pagi hari ini saya datang ke Stasiun MRT dalam rangka untuk memastikan bahwa mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri, pasukan un[...]
Selengkapnya -
Ketua Gugus Tugas: Perlu Langkah Tegas terhadap Pelanggar PSBB
Ina Parliament Jakarta : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Bencana Covid-19, meminta aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah tegas kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan protokol kesehatan.“PSBB yang masih berlaku tetapi masyarakat juga masi[...]
Selengkapnya -
Pemerintah Didorong Perbaiki Draf RUU Ciptaker
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah untuk memperbaiki draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang ada saat ini, karena menurutnya draf tersebut dibuat sebelum adanya pandemi Covid-19 menyerang Indonesia. Hal tersebut ia utarakan saat Baleg DPR RI melakukan rapat kerja dengan Para Menteri membahas persetujuan pembahasan RUU [...]
Selengkapnya -
Kemenhub Terbitkan Peraturan Pengendalian Transportasi Cegah Penyebaran Covid-19.
Ina Parliament Jakarta : Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang ditetapkan pada 9 April 2020. “Permenhub tersebut telah ditetapkan oleh Menhub Ad Interim Bapak Luhut Binsar Pandjaitan pada 9 April 2020,” jelas juru bicara Kementerian Perhubungan Ad[...]
Selengkapnya -
Kepala BPN: Presiden Perintahkan Selesaikan Masalah Tanah di Sumut Secara Tuntas.
Ina Parliament Jakarta : Menteri Agraria Tata Ruang(ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan tim yang akan dipimpin oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan beberapa instansi termasuk Menteri Keuangan, Menteri ATR/Kepala BPN, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung, untuk menyelesaikan masalah tanah di Medan, [...]
Selengkapnya -
DPR Imbau Semua Pihak Patuhi Putusan MA
Ina Parliament Jakarta : DPR RI mengimbau kepada semua pihak agar tunduk dan patuh pada Putusan Mahkamah Agung (MA) atas pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambut putusan MA yang mengabulkan judicial review Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iur[...]
Selengkapnya -
Pemerintah Harus Segera Atasi Over Kapasitas Lapas Makassar
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi III DPR RI Supriansa mendapati informasi mengenai banyaknya keluhan mengenai over kapasitas atau kelebihan daya tampung di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan. Sedikitnya terdalat 1.980 warga binaan yang hingga kini menjalankan hukuman di rutan tersebut, padahal daya tampung seharusnya hanya mampu menampung 1.000 orang. “In[...]
Selengkapnya -
Seskab: Pemerintah Buat Terobosan ‘Omnibus Law’ untuk Hadapi Tekanan Ekonomi
Ina Parliament Jakarta : Pemerintah membuat terobosan dengan menyusun Omnibus Law dalam kondisi saat ini adanya tekanan ekonomi akibat trade war dan Virus Korona maka semua negara berlomba-lomba untuk menarik investasi. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, saat hadir sebagai pembicara pada acara Pisah Sambut Direktur Eksekutif Kemitraan, di JS Luwansa Hotel, Kuning[...]
Selengkapnya -
Komisi IX Dorong Kemenkes-Polri Tuntaskan Kasus Aborsi Paseban
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar selaku Pimpinan Tim Kunlap Komisi IX DPR RI mendorong seluruh jajaran stakeholder terkait seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta untuk menuntaskan permasalahan praktik aborsi illegal di Paseban, Jakarta Pusat. Sebab, menurut Ansory, prakti[...]
Selengkapnya