Artikel
-
Feb 19 2020Menko Polhukam: RUU Cipta Kerja Ada di DPR, Masih Bisa Diperbaiki
Ina Parliament Jakarta : Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja saat ini berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga masih dapat diperbaiki jika ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. ”Yang penting RUU Cipta Kerja itu sekarang masih dalam bentuk rancangan dimana semua perbaikan baik karena salah maup[...]
Selengkapnya -
Feb 04 2020DPR Hadiri Sidang Gugatan UU ITE di Mahkamah Konstitusi
Ina Parliament Jakarta : Tim Kuasa DPR RI diwakili Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding memberikan keterangan dalam Sidang Pleno untuk Perkara 78/PUU-XVII/2019 perihal permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran ([...]
Selengkapnya -
Feb 03 2020Komisi V DPR Dorong Revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Ina Parliament Jakarta : Komisi V DPR RI mendorong revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Revisi UU tersebut didukung karena kewenangan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang awalnya menjadi tugas kepolisian selanjutnya harus dipindahkan menjadi tugas Kementeri[...]
Selengkapnya -
Jan 21 2020Sosper Bertujuan Wujudkan Masyarakat Jakarta Melek Hukum
Ina Parliament Jakarta :Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) kepada warga Jakarta mulai hari ini, Senin 20 hingga Rabu 22 Januari 2020 mendatang.Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, tujuan utama digelarnya penyebarluasan Perda ini untuk mewujudkan melek hukum bagi masyarakat Jakarta. Dengan demikian, selur[...]
Selengkapnya -
Jan 20 2020Jaksa Agung Diminta Bantu Pemerintah Kembalikan Hak Nasabah Jiwasraya
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengapresiasi langkah cepat Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yang telah menetapkan lima tersangka pada dugaan kasus penyalahgunaan dana nasabah di PT Asuransi Jiwasraya. Dia meminta kepada Kejagung RI agar dapat membantu pemerintah dalam hal pemenuhan hak-hak para nasabah yang dirugikan. Hal tersebut diungkapkannya saat Rapat Kerja Kom[...]
Selengkapnya -
Jan 08 2020Presiden Jokowi Saksikan Pengucapan Sumpah/Janji Dua Hakim Konstitusi
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin menyaksikan Pengucapan Sumpah/Janji Hakim Konstitusi oleh 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/1) sore. Pengucapan sumpah itu dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 141/P Tahun 2019 ditetapkan di Jakarta, tanggal 23 Desember 2019, tentang Pengangkatan Kemba[...]
Selengkapnya -
Des 31 2019Ajak Kawal Bersama, Presiden Jokowi Berharap Jangan Ada Spekulasi Negatif Terkait Penangkapan Penyiram Novel
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghargai dan mengapresiasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang telah berhasil menangkap pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, setelah upaya selama hampir 2 (dua) tahun. Presiden mengajak semua pihak untuk mengawal kelanjutan penanganan kasus tersebut, dan jangan sampai[...]
Selengkapnya -
Des 27 2019UU Omnibus Law: Upaya Perkuat Perekonomian Nasional melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Fasilitas Perpajakan
Ina Parliament Jakarta : Pemerintah akan segera mengajukan 2 (dua) RUU kepada DPR, yakni RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan, guna memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Kedua RUU ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Jokowi dala[...]
Selengkapnya -
Des 18 2019Ada Hakim dan Mantan KPK, Presiden Jokowi Pastikan Dewas KPK Diisi Nama-Nama Yang Baik
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan nama-nama calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2019-2023 sudah masuk tetapi belum difinalkan. “Kan hanya diambil lima, ada dari hakim, jaksa, ada mantan KPK, ekonomi, ada akademisi, dan ada ahli pidana,” kata Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan wartawan di Hotel Novotel, Balikpapan, Kaliman[...]
Selengkapnya
